Sosok Farid Irfan Siddik Suami Jelita Jeje Disorot KPK Usai Pamer Kemewahan Diduga Hasil Gratifikasi

TRIBUNSUMSEL.COM - Sosok Farid Irfan Siddik, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (BP Bintan) kini disorot KPK imbas pernyataan sang istri Jelita Jeje soal pamer fasilitas.

Kepala BP Farid Siddik sendiri merupakan anak dari Staf Ahli Jaksa Agung, Asri Agung Putra.

Farid Irfan Siddik ternyata belum melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. 

Padahal, Farid telah menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (BP Bintan) sejak 2022.

Ia disorot lantaran sang istri, Jelita Jeje mengaku dengan bangga kerap menerima fasilitas dari pengusaha buntut membela Erina Gudono, menantu Presiden Jokowi yang berangkat ke AS menggunakan jet pribadi.

Berikut profil Kepala BP Intan Farid Irfan Siddik 

Farid Irfan Siddik lahir pada 20 Oktober 1993 di Lampung, yang saat ini berusia hendak 31 tahun. 

Farid pernah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Dr Soetomo dengan jurusan ilmu hukum.

Sebelumnya, Farid sempat melanjutkan pendidikannya di dua universitas yang berbeda yakni Universitas Padjadjaran dan Universitas Airlangga dengan jurusan yang sama akan tetapi belum lulus.

Diketahui jika Farid Irfan Siddik, S.H adalah kepala badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bintan, kepulauan Riau yang dilantik pada 4 Januari 2022.

Prestasi yang pernah diraih Farid adalah penghargaan sebagai Best Government Leaders pada kategori Outstanding Initiatives In Culture and Leisure Tourism dari Road to CNBC Award 2023 atas keberhasilannya dalam mengembangkan investasi di Kawasan Bintan. 

Dalam kehidupan pribadinya, Farid Irfan menikah dengan seorang wanita asal Palembang bernama Jelita Jeje alias Dwi Okta Jelita.

Pernikahannya kala itu digelar dengan sangat mewah pada September 2022,  pasangan ini mengundang penyanyi ternama yakni Tiara Andini dan Dewi Yull. 

Karena kemewahan yang kerap dipamerkan sang istri, Farid Irfan Siddik pun dituntut publik untuk diselidiki KPK. 

Ditindaklanjuti KPK