Daftar 3 Anggota DPR Batal Temui Massa Unjuk Rasa RUU Pilkada, Habiburokhman Sempat Dilempari Botol

TRIBUNSUMSEL.COM - Sejumlah anggoat DPR RI batal menemui massa aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Adapun para anggota dewan yang keluar untuk menemui pengunjuk rasa itu adalah Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi, dan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
 
Ketiganya justru mendapatkan sorakan hingga sempat terjadi pelemparan botol oleh para massa aksi.

Baca juga: Sosok Habiburokhman Anggota DPR RI yang Dilempari Botol Hingga Diteriaki Massa Saat Temui Pendemo 

Salah satunya, Habiburokhman sempat nyaris diamuk masa hingga dilempari botol.

"DPR bego, DPR bego," teriak para pengunjuk rasa kepada empat orang wakil rakyat tersebut.

Para anggota DPR itu pun urung menemui massa pengunjuk rasa karena situasi yang tidak memungkinkan.

Mereka hanya bersembunyi di pintu keluar kompleks DPR yang terletak di Jalan Gatot Subroto yang sudah dipenuhi massa.

"Jadi gini, kami tadi sebetulnya akan ke depan menemui teman-teman yang berdemonstrasi sebagai, memang warga negara Indonesia, mereka harus kami temui," kata Habiburokhman, dilansir dari Kompas.com.

"Tapi setelah dipertimbangkan oleh Tim, karena faktor situasi lapangan, ditakutkan ada provokator dan lain sebagainya maka tidak memungkinkan untuk menemui di sana," sambungnya.

Sebagai gantinya, ia mengajak 25 orang perwakilan demonstran untuk beraudiensi bersama di dalam gedung DPR.

"Kami terbuka untuk menerima perwakilan mahasiswa dan buruh yang demonstran di depan, mungkin bisa 25 orang untuk bisa hadir dan sampaikan aspirasi ke dalam," kata politikus Partai Gerindra itu.

Seperti diketahui, DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Baca juga: Detik-detik Habiburokhman Dilempari Botol hingga Diminta Turun saat Temui Massa Tolak RUU Pilkada

Demo itu dilakukan setelah anggota DPR terang-terangan menunjukkan akrobat politiknya usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah. 

DPR menganulir putusan tersebut hingga membuat banyak rakyat murka hingga bertebaran poster di media sosial yang menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia sudah sangat darurat.

Lewat panitia kerja badan legislasi (baleg), DPR juga mengubah batas usia calon kepala daerah.

Hanya dalam sehari, revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rampung.