Arah Politik Golkar di Pilkada OKU Timur 2024 Setelah Airlangga Hartarto Mundur Sebagai Ketum Golkar

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Keputusan mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar mendapatkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan.

Dimana pengumuman mundur ini diumumkan Airlangga pada Minggu 11 Agustus 2024.

Mundurnya Airlangga dari pucuk kekuasaan partai berlambang beringin itu mengejutkan banyak pihak.

Apalagi saat jadwal Musyawarah Nasional tidak lama lagi, yakni Desember 2024.

Menanggapi mundurnya Airlangga, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten OKU Timur H Beni Defitson SIP, bahwa ia mengetahui mundurnya Ketum Airlangga baru dari media.

Sehingga dia tidak berkomentar banyak terkait mundurnya Ketum Golkar.

"Kami tidak berhak memberikan statement apapun, karena hal ini sifatnya keputusan pribadi beliau (Airlangga)," kata Beni saat diwawancarai usai Rapat Paripurna di DPRD OKU Timur, Senin (12/08/2024).

Namun, lanjut kata Beni, ia berharap keharmonisan Partai Golkar tetap terjaga jelang Munas.

"Saya berharap keharmonisan Airlangga dalam melaksanakan tugas sebagai Menteri di Kabinet Jokowi, yang mungkin sebertar lagi berakhir," harap Beni yang juga ketua DPRD Kabupaten OKU Timur.

Baca juga: NasDem bergabung, Enos-Yudha Resmi Miliki 11 Kursi di Pilkada OKU Timur 2024, PKS dan PKB Menyusul

Baca juga: Profil Sosok Lanosin Petahana Maju Pilkada OKU Timur 2024, Adik Mantan Gubernur Sumsel Herman Deru

Dia juga mengatakan, DPD Partai Golkar OKU Timur juga masih menunggu putusan akhir dari DPP Partai Golkar, yang mungkin dalam waktu dekat ada kesimpulan.

Terkait apakah mundurnya Airlangga dari Ketua Umum, apakah berdampak terhadap kondisi politik partai Golkar di tingkat bawah, Beni menyampaikan bahwa Partai Golkar adalah partai dewasa dan berpengalaman.

"Kami yakin Partai Golkar adalah partai berpengalaman. Partai Golkar telah terbiasa dengan perubahan-perubahan dan keadaan sulit lagi sebelumnya bisa dihadapi," bebernya.

Lebih lanjut ia juga meyakini, bahwa kondisi saat ini dapat dipahami semua kader Golkar.

Bahwa nantinya mungkin akan ada Plt Ketum Golkar, yang dapat melaksanakan proses rekomendasi terhadap calon kepala daerah.

"Maka kami yakin, proses penyerahan keputusan kepada calon kepada daerah, kabupaten kota se-Indonesia tidak akan terhambat," katanya.