Penampakan Tumpukan Uang Miliaran Milik Harvey Moeis, Ada 88 Tas Mewah

"Tapi apakah itu uang didapat dari hasil kejahatan, ya harus dibuktikan dulu di pengadilan," sambungnya.

Selain itu ada mobil Mini Cooper dengan nomor polisi yang terdapat tulisan SDW di belakangnya sebagai barang bukti.

Harris menyebut kendaraan tersebut adalah milik Harvey, bukan kepemilikan atas nama Sandra Dewi.

"Mobil itu tidak ada yang atas nama Ibu Sandra Dewi. Itu pemberian dari Pak HM," ucapnya.

Baca juga: Harvey Moeis Ditangkap Kasus Korupsi, Akun Instagram Sandra Dewi Kini Menghilang, Dinilai Depresi

Kemudian 88 Tas branded yang disita Kejagung, Harris menegaskan kalau barang tersebut semua milik Sandra yang didapatkan bukan dari Harvey Moeis.

"Untuk 88 tas, itu didapat dari hasil keringat Ibu Sandra Dewi. Sudah diklarifikasi juga oleh penyidik bahwa itu hasil endorse dan didapat dari hasil kerja Ibu Sandra Dewi, tapi disita juga," jelasnya.

"Ya pastinya beliau (Sandra Dewi) keberatan. Tapi karena beliau kooperatif, dia bilang nggak apa-apa, nanti dibuktikan saja di pengadilan," tambahnya.

Jika Harvey Moeis sudah disidangkan, Harris menegaskan kalau Sandra Dewi siap untuk membuktikan tas Brandednya itu bukan lah hasil dari dugaan korupsi.

"Nanti sama-sama kita buktikan lah di pengadilan. Apakah itu terlibat atau terkait dengan perbuatan HM atau tidak," ujar Harris Arthur Hedar.

Seperti diketahi sebelumnya, Harvey Moeis yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah.

Sang istri, Sandra Dewi ikut terseret jadi sorotan gegara hak tersebut.

Sang artis pun terkena imbasnya hingga menuai hujatan dari para netizen.

Sandra Dewi Dilaporkan ke Kejagung

Sebelumya diberitakan, menurut pihak Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi (PHPK) hari ini, Selasa (2/4/2024), Sandra Dewi telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI, terkait keterlibatannya atas kasus korupsi sang suami.

”Kami Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi (PHPK) yang bertindak dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, besok (hari ini) Selasa, 2 April 2024, kami akan membuat pengaduan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia."