Pilkada 2024
Petahana Lawan Kotak Kosong di Pilkada 2024 di Sumsel, Menujukkan Kaderisasi Parpol Tak Berjalan -3
Hal ini tak sejalan dengan undang- undang partai politik yang tujuan utamanya menghasilkan calon pemimpin.
TRIBUNSUMSEL.COM - Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Ardiyan Saptawan menilai masih adanya daerah yang berpotensi melawan kotak kosong, menunjukkan kaderisasi di Partai politik tidak jalan.
Hal ini tak sejalan dengan undang- undang partai politik yang tujuan utamanya menghasilkan calon pemimpin.
"Fenomena karakter perpolitikan masa kini dimana ada perubahan atau pergeseran ideologi parpol. Dulu cirinya ideologinya berbeda sesuai cita-cita masyarakat, tapi sekarang bergeser dari ideologi yang diperjuangkan, tapi sekarang hanya pada kemenangan pada hitung- hitungan menang saja bukan pada amanat undang-undang," kata Ardiyan.
Sehingga partai politik saat ini tidak memperjuangkan ideologi partai namun bagaimana untuk meraih suara masyarakat.
Padahal jika memperjuangkan ideolagi adalah amanah partai untuk mensejahterakan masyarakat.
Tapi yang terjadi sekarang kalau sekarang parpol hanya mensosialisasikan calonkada bukan ideologi partai, kalau ideologi memperjuangkan bagimana cita-cita 5 tahun ke depan dengan sudut pandang ideologi mereka.
"Tapi sekarang hanya kemenangan untuk kekuasaan bukan harapan masyarakat. Kekuatan parpol dulu hakekatnya sebagai alat mengkongkritkan cita- cita mereka dan kita prihatin ideologi parpol sudah mati, tidak ada perjuangan ideologi masyarakat bagaimana perjuangan ke masyarakat, dimana sesuai undang- undang parpol mereka fungsinya mengkaderisasi untuk mencetak pemimpin bangsa. Artinya ada kegagalan parpol mencetak pemimpin bangsa, " tuturnya.
Baca juga: LIPSUS : Petahana di Empat Lawang, OI, Mura, OKUT Lawan Kotak Kosong Pada Pilkada 2024 di Sumsel -1
Baca juga: Respon Bakal Calon Kepala Daerah di Sumsel yang Berpotensi Lawan Kotak Kosong di Pilkada 2024 -2
Kedua kesempatan memberikan kesempatan sesuai undang- undang untuk melahirkan calon hilang oleh partai politik.
"Jadi apa gunanya parpol dalam sistem politik, jika hanya mempertimbangkan menang kalah, dan tanggung jawabnya ada di parpol, kenapa tidak menyiapkan kadernya padahal fungsinya jelas," terangnya.
Adanya balonkada yang bisa saja disiapkan sebagai boneka balonkada, hal itu untuk menghindari melawan kotak kosong, kemungkinan besar terjadi, baik dari strategi untuk menang.
"Memilih pemimpin sekarang lebih seperti berjudi ujungnya. Bisa saja membuat orang dibayar, dan awal pemilu secara langsung terjadi dimana dibayar orang bayangan untuk kalah dan dimana ini adalah pertanggung jawaban parpol. Karena jika melawan kotak kosong tanggung jawab parpol ntuk mengkaderkan pemimpin bangsa artinya gagal, apalagi sampai mengusung di luar kader mereka, dimana harusnya berkoalisi dengan salah satunya mengajukan kader, dan jika bisa mengantarkan kadernya artinya gagal dalam kaderisasi pimpinan bangsa," ucapnya.
Ditambahkan Ardiyan, kalau tetap terjadi kotak kosong cenderung kesana dan karena dibayar parpol untuk menjadi balon boneka dan partai boneka dimana dibayar untuk mencalonkan boneka dan itu sangat memprihatinkan, karena nanti citranya menjadi partai abal- abal hanya partai mencari uang, bukan memperjuangkan ideologi partai dan masyarakat sangat prihatin sehingga tidak bisa dipertahankan lagi.
"Di kabupaten kota bisa terjadi, karena money politics luar biasa, sehingga cost politik tinggi yang tidak berimbang dengan jabatan. Sehingga ada niat untuk mendatangkan uang dari jabatan yang tidak wajar. Sehingga ada spekulasi mereka berjudi untuk menang satu suara dengan ganti Rp 500 ribu per kepala itu tidak wajar lagi, dan daerah kemungkinan terhadap. Kedua hal ini bisa strategi untuk mencari dukungan dengan mahar sehingga kandidat lain tak dapat, " ungkapnya.
Sehingga fenomena kotak kosong itu memang bisa diarahkan untuk memenangkan pemilu, namun tanggung jawab terjadinya lawan kotak kosong ada di partai politik sekarang, dan jangan sampai masyarakat tidak mempercayainya lagi ke depan.
"Jadi kembali tanggung jawab parpol, apa mau ideologi atau hanya menang, itu menghancurkan parpol sendiri. Kalau ada parpol mendukung calon boneka akan membuat malu parpol dirinya sendiri, dengan membuka aib mereka, dan kotak kosong ingin menjatuhkan lawan menjadi kompetisi tidak sehat, " pungkasnya.
Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News
Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com
Pilkada 2024
Pilkada
Liputan Khusus Tribun Sumsel
Lokal Bercerita
Aku Lokal Aku Bangga
mata lokal menjangkau indonesia
Isi Lengkap Amar Putusan MK Sengketa Pilkada Tasikmalaya 2024, PSU Tanpa Ade Sugianto |
![]() |
---|
Isi Lengkap Amar Putusan MK Batalkan Hasil Pilkada Kab Serang 2024 |
![]() |
---|
Pelantikan Kepala Daerah Jadi Sorotan Ahli Hukum Unsri, Belum Ada Perpres Terbaru Soal Pelantikan |
![]() |
---|
Daftar Kepala Daerah di Sumsel Dilantik 20 Februari 2025, Empat Lawang Masih Jalani Sidang Lanjutan |
![]() |
---|
Daftar 9 Kepala Daerah di Sumsel yang Bakal Dilantik Pada 20 Februari 2025 Mendatang, Sempat Diundur |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.