Berita Kemenkuham Sumsel
Lapas Narkotika Muara Beliti Gunakan E-Pas Pay untuk WBP, Cegah Pungli
Penggunaan uang digital tidak hanya meminimalisir risiko pungli tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi di dalam lapas.
TRIBUNSUMSEL.COM,MUARABELITI - Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti mensosialisasikan penggunaan pembayaran digital E-Pas Pay kepada WBP.
Penggunaan uang digital tidak hanya meminimalisir risiko pungli tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi di dalam lapas.
Hal ini sejalan dengan upaya untuk memodernisasi sistem pembayaran di institusi-institusi publik demi menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan terkontrol.
E-Pas Pay sebagai kartu berbentuk seperti ATM yang digunakan untuk transaksi oleh WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), seperti membeli keperluan pribadi di koperasi atau kantin lapas, adalah solusi yang baik untuk memfasilitasi kebutuhan sehari-hari mereka secara lebih terkontrol dan aman.
Dengan menggunakan kartu ini, administrasi transaksi menjadi lebih mudah dipantau dan dilacak, serta mengurangi risiko penyalahgunaan atau pungutan liar.
Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam manajemen lapas tetapi juga mendukung tujuan pencegahan korupsi dan penyalahgunaan keuangan di dalam institusi pemasyarakatan.
Baca juga: Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pentingnya Pelindungan Paten di Muara Enim
Penerimaan kartu E-Pas Pay oleh seluruh WBP memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi tanpa perlu bersentuhan dengan uang fisik.
Penggunaan uang digital melalui E-Pas Pay di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti yang diresmikan oleh Kalapas Ronald Heru Praptama pada bulan November lalu menunjukkan komitmen proaktif dalam mendukung program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengurangi peredaran uang tunai di lapas dan rutan di Indonesia.
Ditempat terpisah Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr Ilham Djaya mengungkapkan bahwa langkah penggunaan e-Pas Pay diambil sebagai upaya serius Lapas Narkotika Muara Beliti dalam mewujudkan Lapas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), dan menutup berbagai celah adanya potensi pungutan liar.
"Ini merupakan langkah yang sangat positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terkontrol di dalam lapas. Dengan menggunakan kartu ini, tidak hanya memudahkan proses transaksi bagi WBP tetapi juga mengurangi risiko terhadap keamanan dan penyalahgunaan uang tunai di dalam lingkungan lapas," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr Ilham Djaya.
Baca berita menarik lainnya di google news
Kakanwil Kemenkumham Audiensi dengan Panglima Kodam II/Sriwijaya |
![]() |
---|
Kakanwil Kemenkum Audiensi dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Tingkatkan Layanan Publik |
![]() |
---|
Disaksikan Menkum, Supratman Andi Atgas, Mie Gacoan dan LMK SELMI Sepakat Berdamai |
![]() |
---|
Dorong Indonesia Emas 2045, Kemenkum dan BKKBN Sumsel Jalin Kerja Sama Strategis |
![]() |
---|
Pererat Sinergi, Kakanwil Kementerian Hukum Sumsel Audiensi dengan GM Angkasa Pura II Palembang |
![]() |
---|