Tolak Revisi UU Penyiaran, Koalisi Pers Sumsel Gelar Aksi di Gedung DPRD Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran di depan Gedung DPRD Sumsel, Rabu (29/5/2024) siang. 

Peserta aksi terdiri dari organisasi jurnalis di Sumsel diantaranya AJI Palembang, PWI Sumsel, IJTI Sumsel, PFI Palembang, SMSI Sumsel, JMSI Sumsel, AMSI Sumsel, PRSSNI Sumsel, IWO Sumsel, PERSIARI Sumsel dengan tegas menyatakan sikap menolak RUU Penyiaran yang dinilai dapat mengancam kebebasan pers. 

Selain menggelar orasi, aksi ini juga menghadirkan pertunjukan pantomim yang menampilkan teaterikal hilangnya kebebasan pers akibat RUU Penyiaran. 

Dalam orasinya, Ketua AJI Palembang, M Fajar Wiko mengatakan RUU Penyiaran dapat menciderai kebebasan pers.

“Padahal, sebagai pilar keempat demokrasi, media massa dengan apapun bentuknya dan dengan jurnalis yang dinaunginya, punya peran strategis dan taktis dalam membangun demokrasi,” ujarnya.

Apalagi jika dikaitkan dengan hal yang melibatkan masyarakat sebagai fungsi kontrol sosial.

Sehingga, Revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR semakin menenggelamkan demokrasi.

"Kami juga menyimpulkan terdapat berbagai upaya DPR dan Pemerintah untuk menyensor hak publik, yakni dengan mengatur penyiaran internet, melegalkan konglomerasi media penyiaran, sehingga dapat mengancam hak politik sosial dan ekonomi, serta mengekang kebebasan ekspresi dan berkesenian," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel, Kurniadi yang dalam orasinya tegas menolak revisi RUU Penyiaran.

“Kami dari koalisi pers Sumsel meminta DPRD RI menyampaikan aspirasi kami untuk mengkaji ulang revisi RUU Penyiaran ini,” ujarnya.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumsel, David mengatakan revisi RUU Penyiaran ini bentuk pembungkaman terhadap gerak kebebasan pers.

“Pemerintah harus mengkaji ulang rencana ini, karena apabila RUU ini disahkan media tidak bisa bergerak bebas, jurnalis tidak diperbolehkan melakukan investigasi dalam jalannya pemerintahan,” ujarnya.

Persatuan Penyiar Indonesia Sumsel (Persiari), Ariek Kristo mengatakan, penolakan revisi RUU Penyiaran ini juga berkaitan dengan pembatasan radio.

Radio juga memuat pemberitaan yang dapat menghasilkan produk jurnalistik dan informasi sesuai kebutuhan masyarakat.

“Larangan Tayangan jurnalistik investigasi, tidak bisa dibayangkan bagaimana kerja pemerintah. Kami hadir menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang transparan. Kami yakin DPRD Sumsel menyampaikan kepada DPR RI,” ujarnya dalam orasinya.

Menurutnya, rekan jurnalis meminta dihentikannya revisi RUU Penyiaran yang mengundang dilema dan dapat menguntungkan sebagian orang saja.

Aksi ini direspon langsung Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati dengan menemui peserta aksi.

Anita menyebut dirinya memahami keresahan insan pers mengenai revisi RUU Penyiaran tersebut.

Menurutnya kerisauan yang akan disahkan masa sidang mendatang, namun akan menjadi bahan DPRD Sumsel untuk disampaikan kepada DPR RI.

“DPR RI juga belum bulat, ada fraksi yang meminta penundaan, ditambh aksi rekan pers indonesia bergerak menolak revisi RUU Penyiaran,” ujarnya.

"Saya akan mengutus anggota dewan untuk menyampaikan langsung ke DPR RI," sambung dia. 

Aksi ini ditutup dengan para jurnalis bersama-sama menandatangi spanduk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Penyiaran. 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel