Bukti Banyak Kader & Putra Daerah, Ramlan Holdan Santai Sejumlah Tokoh Maju Pilkada Muara Enim 2024

Mengingat untuk maju Pilkada Muaraenim dibutuhkan minimal dukungan 9 kursi DPRD, sementara PKB sendiri hasil Pileg lalu meraih 4 kursi sehingga masih butuh 6 kursi, dan Hanura memiliki 1 kursi, sehingga diperlukan dukungan partai lain. 

"Pastinya untuk komunikasi partai ini sedang dilakukan komunikasi politik seluruh partai, termasuk Hanura. Seluruh partai intens, ada yang kelihatan dan ada tidak, yang tidak buka penjaringan seperti Gerindra, PKS dan PPP nanti tetap kita jalin komunikasi, " capnya. 

Sedangkan untuk wakilnya kedepan, Ramlan menerangkan pendampingnya dipastikan mewakili Kecamatan yang ada di Muaraenim, sehingga mempengaruhi elektoral kedepan. 

"Pertama karena koalisi kita perlu mengakomodir masukan parpol koalisi, dan saat ini urung rembuk untuk berkoalisi tahapan pembicaraan intens dan masukan partai koalisi perlu. Soal nama? Ada, tetapi untuk sementara dirahasiakan, yang jelas mewakili daerah yang ada, " tegasnya. 

Baru Surat Penugasan

Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Drs Ramlan Holdan menegaskan, partainya hingga saat ini belum memberikan rekomendasi resmi dukungan untuk mengusung Bakal Calon Kepala Daerah (Balonkada), dalam Pilkada November mendatang. 

Penegasan ini dikatakan Ramlan, menyikapi sejumlah Balonkada yang telah 'mengklaim' resmi diusung PKB di Pilkada Kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Sumsel, seperti Askolani di Banyuasin, Nandriani di Palembang dan Lucianty di Musi Banyuasin (Muba). 

"Itu baru surat penugasan saja, dan masih ditandatangi oleh desk Pilkada. Jadi baru surat penugasan saja, " kata Ramlan Holdan, selepas mengikuti fit and propertes sebagai balon Bupati Muaraenim di DPD Partai Hanura Sumsel, Kamis (23/5/2024). 

Menurut Ramlan, surat penugasan ini sama dengan yang 'diklaim' balon di kota Palembang, padahal hampir semua kandidat yang mendaftar menerima surat penugasan dari tim desk Pilkada, termasuk mantan Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda. 

"Rata-rata setiap daerah dapat surat penugasan, dan kemungkinan dapat surat penugasan itu, " bebernya. 

Ditambahkan Ramlan, jika isi surat penugasan itu berisi beberapa poin, diantaranya penerima harus melakukan konsolidasi dengan partai yang ada, untuk diajak dalam koalisi nantinya, mengingat akan sulit jika partai tidak berkoalisi untuk mengusung pasangan calon. 

"Itu penugasan karena belum punya partai, dan partai mana yang akan dirangkul jadi tugasnya itu untuk konsolidasi, dan kedua elektabilitas nanti dilihat dan dikasih kesempatan, jadi tergantung hasilnya nanti putusan akhir DPP, " tuturnya. 

Hal berbeda surat penugasan itu diberikan kepada balonkada, jika yang bersangkutan sudah mendapat rekomendasi dukungan resmi dari partai lain, maka bisa saja hal itu mendekati untuk diusung nanti. 

"Beda jika ia sudah ada partai (bawak dukungan partai sendiri), kemungkinan penugasannya berbeda, koalisinya sudah berapa. Misal sudah dapat partai, partai mana saja yang dukung, seperti Lucianty di Muba, kalau digabung PKB (6 kursi) dan PKN (4) sehingga sudah cukup (10 kursi) karena minimal 9 kursi, " tandasnya. 

Baca juga: Herman Deru, Mawardi, ESP, Holda Hingga Heri Amalindo Berebut Dukungan PKB di Pilgub Sumsel 2024

Baca juga: Resmi Diusung PKB Sebagai Bakal Calon Bupati Banyuasin 2024, Askolani: Menambah Percaya Diri

Perubahan Proses Penjaringan