Dedi Mulyadi Minta Pemerintah Evaluasi Kegiatan Study Tour Usai Sejumlah Siswa Tewas Kecelakaan Bus

TRIBUNSUMSEL.COM- Politisi Dedi Mulyadi turut bereaksi atas kecelakaan maut PO Bus yang menewaskan 11 korban di Subang, Jawa Barat.

Adapun dari 11 korban tewas itu, terdiri sembilan siswa, satu guru, dan satu pengendara sepeda motor

Diketahui, kecelakaan maut itu berkaitan dengan kegiatan perpisahan siswa di luar sekolah yang biasa disebut study tour.

Baca juga: 6 Penjelasan Yayasan SMK Lingga Kencana Soal Kecelakaan Bus di Subang, Perpisahan Disepakti Bersama

Akibatnya, bus pariwisata Trans Putera Fajar bernomor polisi AD 7524 DG mengalami kecelakaan maut hingga Minggu (12/5/2024) pagi, korban tewas berjumlah 11 orang.

Atas kejadian, Dedi Mulyadi meminta pemerintah mengevaluasi total aturan berkaitan dengan kecelakaan maut yang menewaskan belasan orang di Ciater, Kabupaten Subang.

Dedi Mulyadi menyebut bahwa kegiatan di luar sekolah yang biasa disebut study tour harus dievaluasi karena tidak ada jaminan keselamatan pada siswa.

Tidak hanya itu kegiatan tersebut pun banyak dikeluhkan karena beban pembiayaan.

“Kemudian bus yang digunakan selalu dipilih yang harga murah, kalau murah pasti kualitasnya ada yang di bawa standar,” ujar Dedi saat meninjau bangkai bus Putera Fajar di Terminal Subang, Senin (13/5/2024), dilansir dari Tribunjabar.com.

Dari hasil peninjauan yang dilakukan bersama pihak kepolisian dan Kemenhub didapati fakta bahwa bus tersebut sudah berusia tua namun di-upgrade kembali. Selain itu KIR dari bus tersebut pun sudah lewat masa berlakunya.

“Kemudian sopir bus juga sudah ada tanda-tanda bahwa ketika di rumah makan di atas, busnya dalam kondisi bermasalah tapi selalu memaksakan akhirnya terjadi seperti itu,” ujarnya.

Baca juga: Putri Semata Wayang Tewas Alami Kecelakaan Bus, Ayah Desi Curhat Pilu Istri Baru Saja Ditabrak Motor

Atas dasar itu pria yang biasa disapa KDM berharap pemerintah melakukan evaluasi total terhadap dua hal.

Pertama, melarang sekolah membuat kegiatan apapun yang ujungnya adalah piknik, lebih baik kegiatan dilakukan di sekitar sekolah.

Kedua, meminta Kemenhub membuat aturan tegas pada mobil yang dianggap sudah tidak laik jalan agar tidak di-upgrade atau modifikasi dalam bentuk apapun.

“Karena kita tahu sendiri warga itu senang yang casingnya bagus, dibanding dengan yang dalamnya (mesin) bagus,” ujarnya.

Ia yakin jika pemerintah tegas maka peraturan itu akan dituruti oleh semua pihak. Seperti halnya saat KDM menjadi Bupati Purwakarta melarang sekolah membuat kegiatan study tour.