Para Tokoh dan Partai Politik Masih Saling Menjajaki Jelang Pilkada OKU 2024 -2

Dari nama yag sudah digadang-gadang , hanya Teddy Meilwansyah yang belum mengambil formulir, namun itu sinyalnya sudah jelas. Banyak opsi, sesuai keputusan Parpol masing-masing. Seandainya pendaftaran di tingkat kabupaten sudah tutup ada opsi lain.

“Kita juga tidak tahu yang terjadi di belakang layar mengambil formulir itu tidak harus yang bersangkutan dan tidak ada aturan yang dilanggar,” kata Hendra.

"Meskipun Teddy belum pernah menyatakan akan maju, sinyalnya jelas dengan DPP Golkar sudah menunjuk nama Teddy Yoni,” katanya.

Baca juga: LIPSUS : Pj Bupati vs Wakil Rakyat, Tujuh Nama Populer Bakal Bertarung di Pilkada OKU 2024 -1

Baca juga: Buka Penjaringan Bacabup OKU, PDIP Tak Ngotot Usung Kadernya di Pilkada OKU 2024

Sebab DPP Golkar sudah mengeluarkan surat Tugas. Menurut Hendra, representasi Golkar itu sudah mengarah tentu dengan mempertimbangkan posisi dan kondisi tokoh bersangkutan. Teddy dengan posisi sebagai penjabat bupati dengan golongan dan golongan 4D, birokrat denagn pengalaman pernah menjadi Pj bupati Muara Enim dan banyak nilai plus di mata masyarakat.

Lalu menantu mantan bupati OKU H Kuryana Azis yang pasti ada kedekatan emosional dengan masyarakat OKU.

Kemudian Marjito dengan posisi sebagai Ketua DPRD Oku dan ketua Gerindara tentu banyak faktor pendukung yang menguntungkannya saat mengikuti bursa Pilkada OKU.

Kemudian Yudi Purna Nugraha, karena marwah partai dan sudah lama bersosialisasi, kemudian syarat dukungan minimal di legislatif sudah cukup dari PAN dengan 8 kursi PAN bisa mengusung calon sendiri.

Lalu Yoni dengan posisi sebagai Ketua Partai Golkar dan terpilih kembali menjadi anggota DPRD OKU dan Golkar OKU mendapat 2 kursi.
”Meskipun dua kursi itu juga harganya mahal,” kata Hendra.

Untuk tiga srikandi Yeni Elita dan Tina Malinda serta Indrawati merupakan tokoh pilkada wanita yang memiliki posisi yang patut diperhitungkan. Elita yang di pileg tahun ini kembali terpilih juga memiliki nilai plus tersendiri. Sedangkan Tina Malinda dan Indrawati perolehan suaranya saat mengikuti Pileg Sumsel cukup segnifikan meskipun belum terpilih.

Pakar Komunikasi Politik ini juga menyoroti konsekuensi dan pertimbangan politik yang harus dipikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan politik. Karena ada konsekuensi yang harus ditanggung dari keputusan politik itu khususnya yang sudah terpilih kembali atau ASN.

Aturan mensyaratkan harus mundur apabila maju di Pilkada dengan melampirkan surat pengunduran diri pada saat pendaftaran di KPU.

”Marjito yang paling free itu Marjito karena dia tidak terbebani harus mundur’ karena dia tidak mencalonkan diri di pileg,” kata Hendra.

Hendra menilai mungkin pertimbangan karena focus ke pencalonan pilkada. Walaupun satu sisi disayangkan sebagai Ketua Partai kalau maju di pileg bisa menambah kursi. Sebagai ketua Parpol Marjito tidak mendongkrak perolehan partai di pileg baru lalu. Sehingga posisi Ketua DPRD lepas dari Gerindra.

Hendra juga menyoroti konsekuensi yang akan ditanggung oleh anggota DPRD dan birokrat yang masih menjabat. Karena ada aturan yang mensyaratkan harus melampirkan surat pengunduran dari dari keanggotan DPRD maupun jabatan dan satus ASN apabila maju di pilkada.

Dalam pilkada ada yang namanya pertimbangan teknis, untuk Yudi Purna Nugraha sebagai Pemenang Pemilu dapat 8 kursi kalau disetujui DPP/DPW bisa menjabat Ketua DPRD.