PDIP Isyaratkan Berdamai Dengan Presiden Jokowi Jelang Pilpres 2024, Namun Minta Penuhi Syarat

TRIBUNSUMSEL.COM - Kondisi panas yang terjadi antara PDIP dan Presiden Jokowi terus terjadi.

Meski begitu, nyatanya PDIP tak menutup kemungkinan jika harus berdamai dengan Jokowi.

Bahkan, sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan kembali berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Oh iya, itu kan tujuan berpolitik adalah itu (berkomunikasi)," kata Hasto saat ditemui di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024) dikutip dari Tribunnews.com

Hasto menjelaskan, dalam berpolitik PDIP membuka komunikasi dengan siapapun sepanjang mengedepankan kedaulatan rakyat.

"Maka kami membuka diri di dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat," ujarnya.

Dia menegaskan selama seorang pemimpin lebih mengedepankan kepentingan masyarakat ketimbang keluarga, maka tak ada jarak dengan PDIP.

"Selama pemimpin itu dekat dengan rakyat, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan atau keluarga, pasti dekat, pasti enggak ada jarak dengan kami," ucap Hasto.

Hasto menuturkan bahwa PDIP merupakan partai wong cilik dan memiliki akar sejarah sejak sebelum bangsa Indonesia merdeka.

"Sama juga dengan PPP, sehingga DNA kami adalah DNA kerakyatan, DNA keberpihakan pada wong cilik, DNA konsistensi pada amanat konstitusi. Itu yang menjadi sikap kami," ungkapnya.

Hubungan Jokowi dengan PDIP memang belakangan ini tampak merenggang, terutama menghadapi dinamika politik Pilpres 2024.

Hal ini bermula ketika lolosnya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Selain itu, terpilihnya putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertebal jaraknya hubungan PDIP dan Jokowi.

Baca juga: Alasan Mahfud MD Mantap Mundur Dari Posisi Menko Polhukam, Sudah 3 Bulan Tak Pakai Fasilitas Negara

Baca juga: Tak Main-main, Ganjar Pranowo Minta Mahfud MD Mundur Sebagai Menko Polhukam Jelang Pilpres 2024

Menteri PDIP Mundur

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri disebut menolak permintaan sejumlah kader yang menjadi menteri buat mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.