Klarifikasi Arya Wedakarna Senator Bali usai Video Diduga Rasis Viral : Mohon Maaf dengan Tulus

TRIBUNSUMSEL.COM- Arya Wedakarna, Senator Bali disorot usai video ucapannya dinilai rasis terhadap wanita berhijab viral di media sosial.

Sebelumnya, beredar potongan video diunggah akun X @kaesangx, saat Arya Wedakarna memberikan teguran kepada kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusa Tenggara, kepala Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan pengelola bandara.

Dalam video tersebut, Arya Wedakarna terlihat memarahi oknum staf Bea Cukai Bandara yang diduga tidak ramah kepada warga yang baru tiba di bandara.

Baca juga: Tampang Pria yang diduga Lakukan Kekerasan Terhadap Kru Tiara Andini di Hotel, Berontak Saat Dilerai

Namun, pernyataan Arya Wedakarna menimbulkan kontroversial ketika ia menyatakan bahwa ingin pegawai asli Bali, terutama gadis Bali, yang tidak memakai hijab, ditempatkan di front line untuk melayani wisatawan.

"Saya gak mau yang front line, front line itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup, penutup gak jelas, this is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kek, pake apa kek," ujar AWK dalam video tersebut.

Ucapan tersebut dianggap rasis dan mendiskriminasi karena menyentuh masalah penampilan dan busana, terutama jilbab atau hijab.

Dikutip dari akun Instagram resminya, Arya mengklarifikasi video yang beredar.

Ia menjelaskan pada masa reses ia bertemu dengan stakeholder Bandara I Gusti Ngurah Rai di Badung, Bali.

"AWK ngamuk dan menegur kepala Bea Cukai Bali Nusra, Ngurah Rai, dan GM Bali Airport," begitu keterangan tersebut.

Arya menuding, ada dua oknum staf terdepan Bea Cukai atas nama Nia dan Pangeran asal Jakarta dan Jawa Timur yang diduga melaksanakan tugas tanpa standar operasional prosedur (SOP) kepada warga Bali yang baru mendarat.

Arya menyebut, kedua pegawai itu terindikasi tidak ramah, jutek, dan sinis.

Arya pun meminta dua pegawai itu untuk segera dimutasi keluar Bali.

"Atau kepala Bea Cukai yang akan dipindah keluar Bali, silahkan pilih," kata Arya mengancam.

Selain itu, Arya juga mempertanyakan gelar predikat terburuk di dunia untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai dan kasus operasi tangkap tangan (OTT) pejabat imigrasi akibat korupsi fast track.

Senator atau anggota DPD RI Bali Arya Wedakarna menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf atas pernyataannya yang dianggap menyinggung kelompok lain.

"Jika ada kelompok lain merasa tersinggung dan keberatan, saya memohon maaf dengan tulus," jelas Arya Wedakarna dalam klarifikasinya di @Dr. Arya Wedakarna, Selasa (2/1/2024).

Lantas seperti apa sosok Arya Wedakarna?

Pemilik nama lengkap Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau disingkat Arya Wedakarna lahir pada 23 Agustus 1980.

Arya menjabat sebagai anggota DPD Bali periode 2014-2019 yang mendapat suara sebesar 178.934 suara.

Saat masih muda, Arya pernah terjun di dunia modeling dan menjadi cover boy majalah Aneka.

Ia sempat bergabung dalam trio grup vokal FBI bersama Indra Bekti dan Roy Jordy.

Putra dari Shri Wedastera Suyasa dan Suwitri Suyasa ini dinobatkan sebagai Doktor Ilmu Pemerintahan Termuda di Indonesia (saat berusia 27 tahun) dan Rektor Universitas Termuda di Indonesia (saat berusia 28 tahun) oleh Museum Rekor Indonesia (MURI).

Saat ini, ia juga menjabat sebagai Rektor Universitas Mahendradatta Bali.

Arya Wedakarna menikah dengan Ida Ayu Ketut Juni Supari dari Griya Suci Dencarik Banjar Buleleng.

Pernikahannya digelar mewah dan eksklusif di Istana Mancawarna Tampaksiring, Gianyar, Bali, Pada tanggal 23 Agustus 2017.

Rupanya, nama Arya Wedakarna belakangan kerap mengundang kontroversial dengan berbagai kasus, diantaranya:

Ngaku sebagai raja Majapahit Bali

Pada tanggal 31 Desember 2009, Arya mengaku sebagai keturunan raja Majapahit Bali dengan nama lengkap Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III His Royal Majesty King of Majapahit Bali Sri Wilatikta Tegeh Kori Kresna Kepakisan XIX.

Ia mengklaim telah dilantik sebagai Raja Majapahit Bali di Pura Besakih oleh pendeta Siwa Budha dengan gelar tersebut.

Namun, tokoh Puri Jembrana, A.A. Gde Benny Sutedja saat bedah buku Kisah Penculikan Gubernur Bali, Sutedja,1966 pada bulan Mei 2016 meminta agar Arya tidak lagi mengaku sebagai raja Majapahit.

Penolakan Bank Syariah

Pada 7 Agustus 2014, melalui akun facebooknya, Arya Wedakarna, menulis status yang menyatakan penolakannya terhadap perbankan syariah di Bali.

“Aliansi Hindu Muda Indonesia dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) hari itu berdemonstrasi di depan Kantor Bank Indonesia Denpasar untuk moratorium/stop izin Bank Syariah di pulau Bali.

Penolakan Ustad Abdul Somad

Dia dituduh sebagai provokator penolakan Ustad Abdul Somad yang akan melakukan dakwah di Bali pada bulan Desember 2017.

Ustad Somad sebelumnya sempat mendapatkan penolakan dari ormas Bali pada 8 Desember 2017.
Tuduhan mengarah pada Arya Wedakarna karena dalam akun Facebook-nya, Arya menuding Ustad Abdul Somad sebagai anti-Pancasila.

“Siapa pun boleh datang ke Bali, Pulau Seribu Pura, bahkan Raja Arab Saudi saja tidak masalah datang ke Bali untuk berlibur asal tanpa agenda politik terselubung. Tapi tentu Bali menolak jika ada oknum siapapun yang datang ke Pulau Dewata dengan agenda anti Pancasila. Ngiring kawal NKRI dan Tolak Agenda Khilafah tersosialisasi di Bali,” kata Wedakarna melalui Facebook @dr.aryawedakarna, Jumat 1 Desember 2017.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Eddy kemudian melaporkan Arya Wedakarna ke Badan Kehormatan (BK) DPD.

Dalam laporan itu, Arya Wedakarna diduga menjadi otak pelaku atas persekusi yang dialami oleh Abdul Somad di Denpasar, Bali.

Dalam pembelaannya, Arya Wedakarna menyebut, penolakan itu merupakan aspirasi masyarakat Bali yang sudah viral di medsos beberapa hari sebelumnya.

Pemberhentian sementara sebagai anggota DPD

Mantan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD, AM Fatwa mengatakan Wedakarna juga pernah melakukan pelanggaran semasa dirinya masih menjabat sebagai pimpinan BK DPD.

Badan Kehormatan DPD sebelumnya telah menerima pengaduan tentang Wedakarna dari masyarakat Muslim di Bali, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Putusan MKD DPD RI No 5 Tahun 2015 dan Putusan MKD DPD RI No 3 Tahun 2017 memutuskan Arya Wedakarna diberhentikan sementara sebagai anggota DPD RI.

Namun, Arya Wedakarna mengatakan kabar tentang pemberitaan sementara dirinya dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah tidak benar.

Penganiayaan Ajudan

Arya Wedakarna dilaporkan ke polisi oleh ajudannya, PTDM akibat dianiya oleh Arya Wedakarna.

Kasus ini terjadi karena korban tidak sengaja menjatuhkan tas Arya Wedakarna.

Baca berita lainnya di google news