Pemuda Pancasila Desak Pemerintah Tak Beri Izin Penangkaran Kera di Payaraman Ogan Ilir

TRIBUNSUMSEL.COM, INDRALAYA - Ratusan orang yang merupakan kader organisasi massa Pemuda Pancasila mendatangi kantor Bupati Ogan Ilir di Tanjung Senai, Indralaya.

Kedatangan massa untuk menuntut pemerintah menyetop operasional sebuah perusahaan penangkaran kera di wilayah Kecamatan Payaraman, Ogan Ilir.

Perwakilan massa Pemuda Pancasila, Sonedi Ariansyah mengungkapkan, ada beberapa poin tuntutan massa yang menyuarakan aspirasi masyarakat.

"Mendesak Pemkab Ogan Ilir menghentikan semua aktivitas dan pembangunan yang dilakukan perusahaan penangkaran kera di Payaraman," kata Sonedi ditemui di Tanjung Senai, Rabu (27/12/2023).

Massa juga mendesak aparat kepolisian menindak tegas oknum yang membobol police line di lingkungan kawasan perusahaan tersebut.

Tuntutan lainnya yakni meminta pemerintah daerah tidak mengeluarkan izin dalam bentuk apapun, baik itu AMDAL maupun izin usaha yang berkaitan dengan penangkaran kera.

Baca juga: Pasangan Kekasih di OKU Tega Aborsi dan Kuburkan Bayi Hasil Hubungan Gelap, Ditangkap Polisi

Menurut Sonedi, kesehatan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan dikorbankan dengan dalih investasi.

"Masyarakat tidak bicara investasi, melainkan sosiologi, kebiasaan dan tradisi. Adanya penangkaran kera membawa penyakit dan berbahaya bagi masyarakat," tegas Sonedi.

Jika ingin berinvestasi, Sonedi menyarankan agar perusahaan mengolah hasil pertanian masyarakat seperti karet dan nanas.

Selanjutnya, Pemuda Pancasila akan terus menyuarakan aspirasi hingga ke Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan.

"Informasi yang kami dapatkan, izinnya ada di BKSDA, maka kami akan kembali gelar aksi damai agar perusahaan tersebut tak diberikan izin operasi," kata dia.

Sementara Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani mengaku telah menerima laporan aksi damai yang dilakukan organisasi Pemuda Pancasila.

Ardani mengatakan akan membahas terlebih dahulu apa yang menjadi tuntutan massa terkait operasional perusahaan tersebut.

"Saya akan minta dulu laporan dari Asisten Setda Ogan Ilir. Tentunya kami menerima aspirasi masyarakat," kata Ardani diwawancarai terpisah.

Baca berita lainnya langsung dari google news