Sosok Eka Anugrah, Wanita yang Serahkan 100 Unit Mobil Operasional ke Timnas Anies-Muhaimin, Disorot

TRIBUNSUMSEL.COM - Nama Eka Anugrah kini tengah ramai menjadi perhatian publik di Indonesia.

Hal tersebut setelah Eka Anugrah menyerahkan 100 unit mobil operasional ke Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2023.

Lalu banyak  yang mencari tahu, siapa sosok Eka Anugrah in.

Dikutip dari Tribun Medan Pada Minggu (10/12/2023) lalu, Eka Anugrah bersama Laskar Santri AMIN sempat menyerahkan 100 mobil operasional kepada tim pemenangan Anies Baswedan di Pondok Pesantren Al Mizan, Jatiwangi, Majalengka.

Eka Anugrah juga bahkan rela mencetak alat peraga kampanye (APK) untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Ia mencetak APK itu berkat kerjasama dengan adiknya yang merupakan pengusaha percetakan.

Namun, saat acara Desak Anies di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 22 Desember 2023, Eka Nugraha sempat curhat.

Ia mengaku mendapatkan teror, dan bahkan dilaporkan ke Bawaslu.

Karena hal itu pula, banyak penasaran dengan sosok dan profil Eka Anugrah ini.

Lantas, siapa Eka Anugrah sebenarnya, simak ulasannya.

Profil Eka Anugrah

Eka Anugrah diketahui anak dari pasangan H Anwar Sanusi M.Si dan Hj Elin Nuraeni M.Si.

Ibu dari satu anak ini lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 22 Oktober 1985.

Pada tahun 2018 hingga tahun 2021, Eka Anugrah ternyata sempat menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Sumedang.

Kemudian, ia menjadi pengurus HIPMI Jawa Barat periode 2020 sampai dengan 2023.

Tidak hanya itu, Eka Nugrah disebut juga memiliki latar belakang sebagai bidan.

Ia disebut aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bidang Kesehatan.

Biodata lengkap Eka Anugrah

Nama Lengkap: Hj Eka Anugrah, S.ST, SK.M, MH. Kes

Tempat Lahir: Sumedang, Jawa Barat

Tanggap Lahir: 22 Oktober 1985

Usia: 38 Tahun

Agama: Islam

Pekerjaan: Bidan dan Pengusaha

Instagram: anugrah.eka

Beri Dukungan

Sebelumnya, dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin), terus mengalir.

Salah satunya dalam bentuk konsolidasi laskar santri Amin Jabar di Pondok Pesantren Al Mizan, Jatiwangi, Majalengka, Minggu (10/12/2023).

Pimpinan Ponpes Al Mizan, Jatiwangi, Majalengka, sekaligus pembina laskar santri Amin Jabar, KH Maman Imanulhaq, menyampaikan bahwa konsolidasi laskar santri Amin merupakan komitmen para santri yang berasal dari berbagai ponpes di Jabar untuk mendukung dan memenangkan paslon Amin di pilpres 2024.

"Laskar santri Amin bertekad mendukung dan memenangkan pasangan Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada pilpres mendatang dengan segenap kemampuan untuk turut mengampanyekan, mengawal, serta mengamankan perolehan suara pasangan Amin di pilpres 2024," kata Maman dalam keterangannya dikutip dari Tribun Jabar

Acara konsolidasi ini, kata dia, diisi kegiatan tablig akbar oleh KH Nonop Hanapi selaku pimpinan Ponpes Miftahul Huda Ciamis, yang pernah memimpin santri dari Ciamis berjalan kaki dari Ciamis ke Jakarta untuk menghadiri acara Gerakan Bela Islam 212 pada 2016.

Konsolidasi laskar Santri Amin ini juga dilakukan oleh beberapa pimpinan Timnas Amin, di antaranya Gus Mahasin (Co-Captain), Gede Widiade (Bendahara Umum), dan KH Maman Imanulhaq yang juga menjabat sebagai Koordinator Juru Bicara Timnas pasangan Amin, sekaligus Direktur Bale Amin.

Mereka juga menyerahkan 100 unit mobil operasional yang secara simbolis diserahkan oleh Hj. Eka Anugrah, seorang warga Majalengka, kepada Ketua Laskar Jabar, Abdul Latief, yang kemudian diteruskan kepada Bendahara Umum Timnas, Gede Widiade.

Penyerahan mobil operasional tersebut menjadi salah satu upaya menyosialisasikan dan mengampanyekan pasangan Amin tidak hanya di berbagai pelosok Jawa Barat tapi di seluruh Indonesia.

Mobil operasional itu telah di-branding dengan logo dan foto pasangan Amin, serta dilengkapi beragam alat peraga kampanye (APK).

Konsolidasi laskar santri dan penyerahan mobil operasional ini dimeriahkan oleh pembuatan spanduk rakyat.

Menurut kordinator relawan spanduk rakyat, Yulia Ramdan, pembuatan spanduk rakyat ini murni inisiatif relawan pendukung, yang merasakan kurangnya APK dalam bentuk spanduk dan banner pasangan Amin.

"Daripada menunggu kiriman spanduk dan banner,

kami berinisiatif untuk membuat sendiri, dengan kata-kata dukungan untuk Amin yang kami buat sendiri."

"Yang penting pesannya sampai bahwa pasangan Amin dirindukan oleh rakyat,

dan terpilih sebagai presiden dan wapres pada pilpres 2024," kata Yulia.

Spanduk yang dibuat oleh relawan spanduk rakyat, lanjutnya, dibuat dari karung bekas yang kemudian ditulisi oleh berbagai pesan dukungan untuk pasangan Amin menggunakan kuas dan cat.

"Dananya hasil patungan.

Jadi memang tidak banyak."

"Tapi, harapannya dari upaya kami ini dapat tercipta satu juta spanduk rakyat yang berkotribusi pada upaya pemenangan pasangan Amin, sehingga keduanya terpilih sebagai presiden dan wapres pada pilpres 14 Februari 2024," katanya. 

Punya Daftar Pelanggaran

Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN), memiliki catatan sejumlah daftar pelanggaran yang dilakukan pasangan calon (paslon) capres-cawapres lain.

Ketua THN AMIN Arif Yusuf Amir mengatakan, rencananya hal itu akan disampaikan ke publik pada Kamis (28/12/2023) lusa.

"Setiap proses dari pelaksanaan kampanye ini, kami sudah mencatat nanti insya Allah di akhir tahun kami akan menyampaikan kepada media, daftar pelanggaran yang telah dilakukan, kami telah mencatat," kata Yusuf Amir, dalam konferensi pers pelatihan relawan dan Tim Hukum AMIN, di Yayasan Darul Musthofa Al Madinatul Munawwaroh, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2023) dikutip dari Tribunnews.com

Hal itu disampaikan Yusuf Amir, menjawab pertanyaan awak media perihal dugaan pelanggaran yang dilakukan cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka, yang membagikan susu saat Car Free Day (CFD).

"Kami telah mem-follow up dengan membuat laporan, kami telah melapor kepada instansi terkait apakah ada itu pelanggaran," ucap dia.

"Misalnya tadi kasus dalam money politic, memberikan sesuatu yang tidak boleh, diatur oleh PKPU, itu kami sudah laporkan ke Bawaslu, kami laporkan juga ke kepolisian," imbuh dia.

Yusuf Amir enggan merinci dugaan pelanggaran yang dibuat oleh paslon lain.

Namun, dia hanya mengungkapkan pelanggaran secara umum terkait adanya aparat yang tidak netral.

"Umumnya kebanyakan tentang ketidaknetralitasan aparat, itu yang akan kami sampaikan," pungkasnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News