Logo dan Tema Hari Nusantara 2023 di Tidore, Ini Sejarah dan Makna Hari Nusantara

TRIBUNSUMSEL.COM - Berikut ini logo dan tema Hari Nusantara 2023 yang diperingati pada 13 Desember 2023 lengkap penjelasan sejarah Hari Nusantara.

Tema dan logo Hari Nusantara 2023 telah dirilis oleh pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Hari Nusantara 2023 diperingati pada tanggal 13 Desember 2023.

Logo dan tema Hari Nusantara 2023 bertema "Merajut Konektivitas Nusantara dan Ekonomi Maritim dari Titik Nol Jalur Rempah".

Peringatan Hari Nusantara tahun 2023 akan dipusatkan di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara pada tanggal 10-13 Desember 2023 mendatang.

Hari Nusantara adalah hari besar nasional yang diperingati untuk mengenang jasa Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja melalui Deklarasi Djuanda yang disampaikan pada 13 Desember 1957.

Berikut logo Hari Nusantara 2023

https://www.kominfo.go.id/content/detail/53101/hari-nusantara-2023/0/iklan

Baca juga: 24 Kalimat Ucapan Hari Ibu Nasional 2023 Bahasa Arab Beserta Artinya, Berisi Doa Terbaik

Sejarah Hari Nusantara

Melansir kkp.go.id, pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, luas wilayah Indonesia yang diakui masih mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939 yang menyatakan bahwa pulau-pulau wilayah Indonesa dipisahkan oleh laut dan sekelilingnya.

Setiap pulau hanya memiliki laut di sekeliling sejauh maksimal 3 mil dari garis pantai, sedangkan di luar itu bebas dilewati untuk kapal asing.

Kemudian oleh perdana menteri Indonesia saat itu yakni Ir. Djuanda Kartawidjaya, pada tanggal 13 Desember 1957 dideklarasikan wilayah kedaulatan laut Indonesia dengan menyatakan "Bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia".

Hal tersebut kemudian dikenal dengan istilah Deklarasi Djuanda.

Namun, deklarasai tersebut tidak serta merta diterima oleh Negara lain.

Pada Konvensi PBB ke-1 tentang Hukum Laut di Jenewa pada Februari 1958, usul Indonesia ditolak oleh dunia Internasional.

Setelah itu, pada Konvensi PBB ke-2 pada April 1960 tentang Hukum Laut, Pemerintah Indonesia kemudian meresmikan isi Deklarasi Djuanda melalui Undang-Undang/Prp No.4/1960.

Meski begitu, usaha Pemerintah Indonesia pun belum juga mencapai kesepakatan oleh Negara luar.

Baca juga: Jelang Musim Tanam, Petani di Desa Sungai Belida OKI Kesulitan Dapat Pupuk Subsidi

Walau belum ada kata sepakat, Pemerintah Indonesia tetap menjalankan Undang-undang/Prp/ No.4/1960 dengan membuat aturan turunannya yaitu menetapkan Peraturan Pemerintah No.8/1962 tanggal 25 Juli 1962 untuk mengatur lalu lintas laut damai bagi kendaraan air asing yang melalui perairan Nusantara Indonesia dan Keppres No.103/1963 yang menegaskan bahwa seluruh perairan Nusantara Indonesia sebagai satu lingkungan laut yang berada di bawah pengamanan Angkatan Laut Republik Indonesia.

Selain itu, Deklarasi Djuanda dipertegas kembali dalam UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (United Nations Convention On The Law of The Sea) 1982 bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan.

Kemudian pada tanggal 11 Desember 2001, Presiden RI Megawati Soekarnoputri, menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001 yang menetapkan bahwa tanggal 13 Desember dinyatakan sebagai "Hari Nusantara".

Makna Hari Nusantara

Makna Hari Nusantara bagi bangsa Indonesia adalah tidak hanya tentang bertambahnya luas wilayah kesatuan Republik Indonesia, tetapi menanamkan didalam hati seluruh rakyat Indonesia tentang sebuah pemahaman bahwa dari sabang hingga merauke, dari pulau miangas hingga ke pulau rote, laut diantaranya merupakan pengubung daratan dan pemersatu bangsa.

Pakaian adat yang beranekaragam kemudian melebur menjadi satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.

Baca berita menarik lainnya di Google News Tribun Sumsel