Malam Ini Gibran Rakabuming Bakal Resmi Jadi Kader Golkar, Jadi Titik Pisah Presiden Jokowi dan PDIP

TRIBUNSUMSEL.COM - Kemana Gibran Rakabuming Raka bergabung setelah menjadi cawapres Prabowo Subianto akhirnya terjawab.

Pasalnya, Gibran dikabarkan bakal menjadi kader Partai Golkar.

Hal itu bahkan sudah dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang mengaku sudah ditelpon Ketum Golkar, Airlangga Hartarto.

Menanggapi hal tersbeut, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam mengatakan konon prosesi Gibran menjadi kader Golkar dilakukan malam ini. 

Sebab, malam ini merupakan puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) Partai Golkar ke-59.

Menurut Umam, kabar Gibran akan bergabung Golkar juga telah dikonfirmasi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

"Langkah itu adalah indikasi titik pisah antara keluarga Jokowi dengan PDIP," kata Umam dalam keterangannya, Senin (6/11/2023) dikutip dari Tribunnews.com.

Dia berpendapat jika bersikap tegas, PDIP seharusnya mengevaluasi total keanggotaan keluarga Presiden Jokowi bila Gibran bergabung ke Golkar.

"Jika PDIP berani bersikap tegas, keputusan Gibran dan keluarga besar Jokowi yang seolah mengabaikan prinsip loyalitas dan militansi partai ini sewajarnya menjadi basis koreksi dan evaluasi total pada keanggotaan Jokowi dan keluarganya sebagai kader PDIP," ujar Umam.

"Bahkan bisa berlanjut pada evaluasi dukungan PDIP pada Pemerintahan Jokowi," sambung Umam.

Umam menjelaskan langkah menguningkan Gibran merupakan rencana lama, yang seharusnya dilakukan pada saat Rapimnas Golkar beberapa waktu lalu.

"Setelah menunggu redanya dinamika politik pasca keterkejutan majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo, maka Golkar mengambil langkah cepat," ucapnya.

Menurutnya, hal tersebut mengindikasikan Golkar siap berhadap-hadapan dengan PDIP, mengingat transfer keanggotaan Gibran dari PDIP ke Golkar tentu meninggalkan luka politik.

Hasto Ditelpon Airlangga

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal isu Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Partai Golkar.

Isu tersebut mencuat setelah Gibran resmi dideklarasikan sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Menurut Hasto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah menghubungi dirinya terkait status Gibran.

"Kami sudah menerima telepon dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa Mas Gibran ini di 'kuning'-kan, di Golkar-kan," ucap Hasto, dikutip dari Kompas TV, Minggu (5/11/2023) dikutip dari Tribunnews.com

Hasto menyebut, Gibran secara otomatis bukan lagi menjadi kader PDIP setelah diusung menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024.

Pasalnya, Gibran disebutnya telah membangkang dari keputusan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres.

Untuk mengusung Ganjar dan Mahfud MD, PDIP bersatu dengan Partai Persatuan Pembanunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Janura) dan Partai Perindo.

"Ini juga diatur dalam pilkada, sehingga di dalam pilpres pun calon presiden dan calon wakil presiden memiliki KTA ganda maka tidak bisa (dicalonkan)," imbuh Hasto.

Sementara itu, PDIP telah menganggap Gibran mengundurkan diri setelah berpamitan pada Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

KTA pun telah dikembalikan oleh Gibran kepada DPC PDIP Surakarta.

"Dipenuhi artinya Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Puan. Itu artinya pamit untuk dicalonkan dengan Partai Gerindra dan Golkar," ujar Hasto.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menanggapi soal isu bergabungnya Gibran ke partai berlogo pohon beringin tersebut.

Dave tidak menyatakan secara gamblang soal kabar bergabungnya Gibran.

Ia hanya meminta publik untuk menunggu pengumuman dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-59 Partai Golkar, Senin (6/11/2023) hari ini.

"Kita tunggu yah, biar Ketum (Airlangga Hartarto) yang umumkan langsung," ujar Dave, Minggu (5/11/2023).

Baca juga: Tak Mau Hanya Isu, Gerindra Turunkan Kader Konfirmasi Dukungan Bobby Nasution ke Prabowo-Gibran

Baca juga: Sikap Tegas Puan Maharani Soal Status Gibran Rakabuming di PDIP Belum Ada Pengembalian KTA

Isu Penjegalan terhadap Gibran

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku memperoleh informasi tentang operasi rahasia yang bertujuan untuk menjegal putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Habiburokhman pihak yang melancarkan operasi itu ingin menggagalkan upaya Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Akan tetapi, dia tidak merinci lebih lanjut tentang dugaan penjegalan itu.

"Saya memang mendapat informasi ada teman-teman yang mengingatkan sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran hanya untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo," ujar Habiburokhman, Jumat, (3/11/2023), dikutip dari Kompas TV.

Habiburokhman mengatakan dugaan tersebut muncul setelah ada anggota DPR mengusulkan hak angket kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia juga menyebut ada pihak yang melakukan penggiringan opini. Pihak itu berujar bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tentang laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK bisa membatalkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Padahal, kata Habiburokhman, putusan MK itu bersifat final.

"Ada isu soal hak angket, apa disebut soal MKMK, padahal udah jelas kalau hak angket itu tidak bisa diajukan kepada keputusan MK karena MK itu independen sebagai lembaga yudikatif, sebagaimana diatur di konstitusi kita." kata dia menjelaskan.

"Begitu juga soal putusan MKMK, ada yang menggiring putusan MKMK bisa membatalkan putusan MK. Padahal UUD kita itu mengatur bahwa putusan MK bersifat final dan putusan MK adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir," tambah Habiburokhman.

Belum Kembalikan KTA

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, disebut belum mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo. 

Hal itu dikonfirmasi oleh Sekretaris DPC PDIP Kota Solo, Teguh Prakosa, menanggapi soal kabar Gibran yang bakal diumumkan sebagai kader Partai Golkar pada hari ini, Senin (6/11/2023). 

Meski demikian, Teguh Prakosa mengaku tak tahu komunikasi Gibran dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. 

Ia hanya memastikan, pihaknya belum menerima KTA PDIP dari Gibran. 

"Saya enggak tahu (pengembalian KTA di DPP PDIP). Kalau di DPC belum. Mengembalikan harusnya ke DPC," katanya, Senin (6/11/2023), dikutip dari TribunSolo.com. 

Lebih lanjut, Teguh Prakosa mengaku tak mempermasalahkan sikap Gibran yang memilih berbeda pilihan dalam politik. 

"Saya biasa-biasa saja. Sebagai masyarakat Surakarta kan biasa-biasa saja. Berbeda pilihan yang macam-macam tidak perlu," tuturnya.

Namun, ia hanya menginginkan proses administrasi dilakukan sebagaimana mestinya. 

"Mekanismenya seperti apa itu yang kita lakukan," terangnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, sebelumnya menyebut bahwa pengembalian KTA Gibran diserahkan kepada DPC PDIP Solo. 

Hasto mengatakan, komunikasi Gibran dengan DPP hanya berpamitan dari keanggotaan PDIP.

"Sudah diselesaikan oleh DPC Kota Solo (KTA)."

"Sehingga Mas Gibran tidak lagi beranggota PDI Perjuangan karena sudah pamit. Pamitnya sudah diterima," kata Hasto, usai menghadiri deklarasi dukungan Ganjar-Mahfud dari Keluarga Besar Alumni Angkatan Muda Muhammadiyah Bali, Sabtu (4/11/2023), dikutip dari Tribun-Bali.com.

(Tribunnews.com)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News