Hasto Pastikan Gibran Rakabuming Sudah Berubah Jadi Warna Kuning, Sebut Sudah Pamitan dengan PDIP

TRIBUNSUMSEL.COM - Nasib Gibran Rakabuming Raka di PDIP perlahan tampaknya mulai jelas.

Setelah menjadi cawapres Prabowo Subianto, nasib Gibran Rakabuming memang menjadi pertanyaan.

Namun kini, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membenarkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah berpamitan dari partai.

Hal ini disampaikan saat ditanya wartawan apakah Gibran telah mengundurkan diri atau diberhentikan dari PDIP pasca resmi menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

"Jadi, sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo welo (sangat jelas sekali, Bahasa Jawa)," kata Hasto usai menghadiri acara deklarasi Yenny Wahid dan Barikade Gus Dur di Hotel Borobudur, Gambir, Jakarta, Jumat (27/10/2023) dikutip dari Tribunnews.com.

Lebih lanjut, Hasto juga mengungkapkan terkait Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP milik Gibran, bakal diurus oleh Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.

"Maka ini sekarang Pak Rudy Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketum, karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan," terang Hasto.

Ditanya lebih jauh soal status Gibran di PDIP, Politikus asal Yogyakarta itu menyinggung warna merah yang sudah berubah menjadi kuning.

Meski, dia tak memerinci apakah itu tanda bahwa Gibran berpindah ke Partai Golkar, seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya.

"Bentar, kalau enggak tegas, warna merah dan kuning sama enggak?" tanya Hasto kepada wartawan yang bertanya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menegaskan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader partainya.

Menurut Komarudin, Gibran sudah tak lagi menjadi kader PDIP setelah mendaftarkan diri ke KPU menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Sebab, dia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berulang kali meminta kadernya agar tidak boleh bermain dua kaki.

"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDIP telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM. Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh," kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).

Komarudin menjelaskan dalam organisasi partai, keluar, pindah, berhenti, dan beralih merupakan hal yang biasa. 

"Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDIP," ujarnya.

Namun, dia menyebut masih banyak kader PDIP yang berpotensial meski putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu keluar.

"Tapi ingat, keluar satu kader, ada banyak kader-kader partai baru yang potensial bergabung dengan partai dan TPN (Tim Pemenangan Nasional) Ganjar-mahfud," ucap Komarudin.

Komarudin menuturkan pernyataan tegak lurus, hitam puti sudah berulang kali disampaikan. 

“Pada akhirnya, melalui kejadian ini publik akan tahu, mengenal, menilai dan memutuskan tentang sosok, akhlak, karakter, dan perilaku calon pemimpin bangsa Indonesia ke depan," tuturnya.

Baca juga: KIM Usung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, DPW PAN Sumsel Optimis Suara Milenial Meningkat

Baca juga: Keinginan Prabowo Bertemu dengan Megawati usai Tunjuk Gibran sebagai Capres : Jika Dikasih Waktu

Fahri Hamzah Sebut Clear

Nama Gibran Rakabuming Raka hingga kini masih terus menjadi perhatian publik di Indonesia setelah ia maju sebagai bacawapres pendamipng Prabowo Subianto.

Tentu yang menjadi perhatian ialah saat Gibran belum juga keluar dari PDIP meski ia sudah maju sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menegaskan bahwa status cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka, masih kader PDIP.

"Mas Gibran clear, tidak ke luar dari partai (PDIP)," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Apalagi, kata Fahri, tak ada aturan yang mengharuskan seorang calon presiden atau wakil presiden harus terikat oleh salah satu partai.

Sebab itu, lanjut Fahri, banyak capres atau cawapres saat ini bukan merupakan anggota partai, termasuk Anies Baswedan yang diusung NasDem, PKB, dan PKS.

"Jadi tidak ada masalah sebenarnya," ujar Fahri.

Fahri pun menyinggung cerita pemilu 2024 yakni Jusuf Kalla (JK) yang kalah dalam konvensi capres Partai Golkar.

Meski kalah namun akhirnya JK bisa tetap maju pada Pilpres 2024 menjadi wakil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Enggak lama setelah itu menjadi Ketum Golkar karena dia tetap dalam status keangotaannya sebagai kader Golkar gitu," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Fahri, tradisi serupa bisa saja dilakukan PDIP, yakni mengutus kadernya ke beberapa partai untuk maju menjadi peserta pilpres.

"Artinya ya PDIP sebenarnya mungkin karena partainya besar, jadi kadernya memang bisa menyebar di mana-mana kan bisa jadi begitu," pungkas Fahri.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengakui sudah bertemu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Puan mengatakan dalam pertemuan itu Gibran berpamitan kepadanya untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

"Sudah ketemu ngobrol-ngobrol banyak hal yang kita bicarakan," kata Puan di Gedung High End, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Dia menepis kabar pada pertemuan itu Gibran mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP kepadanya.

"Enggak ada, enggak ada mengembalikan KTA, enggak ada. Hanya pamit untuk menjadi cawapres Pak Prabowo," ujar Puan.

Puan menegaskan sejauh ini Gibran tak menyatakan mengundurkan diri dari PDIP.

"Enggak ada pengunduran diri," ungkapnya.

Jokowi Tak Disanksi

Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey menyatakan, partainya tidak menjatuhi sanksi kepada Presiden Joko Widodo yang merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo.

Olly mengatakan, restu yang diberikan Jokowi itu tidak menyalahi aturan karena Gibran sudah mempunyai keluarga sendiri.

"Di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan sudah jelas, yang dilarang suami, istri, dan anak. Anak ini dalam tanda kutip, kalau dia sudah (berkeluarga) sendiri ya sudah," kata Olly di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (26/10/2023).

Olly pun menyinggung pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa anak-anaknya sudah memiliki keluarga sendiri dan punya pilihan masing-masing.

Gubernur Sulawesi Utara itu juga berpandangan, restu Jokowi kepada Gibran untuk menjadi cawapres bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.

"Lho itu hak-hak orang kok, masa kita mau permasalahkan," kata dia.

Sementara itu, ketika ditanya soal sanksi bagi Gibran yang maju sebagai cawapres Prabowo ketika PDI-P sudah punya capres dan cawapresnya sendiri, Olly meminta publik bersabar.

Olly menyampaikan, ada sejumlah tahapan yang mesti dilalui sebelum PDI-P memberikan sanksi kepada kader.

"Saya kira di PDI-P ada mekanismenya, ada mekanisme dalam rangka kader-kadernya melanggar dari aturan, jadi tunggu saja," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyatakan memberi restu kepada Gibran untuk maju sebagai cawapres mendampinngi Prabowo.

"Orangtua itu tugasnya hanya mendoakan dan merestui," kata Jokowi seusai acara Apel Hari Santri di Surabaya, Minggu (22/10/2023).

Jokowi pun memandang pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 adalah urusan pribadi anak sulungnya itu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak menepis maupun mengonfirmasi apakah Gibran telah memberi tahu ataupun berdiskusi terkait langkah politiknya belakangan.

"Karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita," kata Jokowi.

Sikap Jokowi ini menimbulkan pro dan kontra karena Jokowi dan Gibran merupakan kader PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Puan Maharani Bongkar Percakapan Dengan Gibran Rakabuming, Sebut Tak Ada Pembahasan Mundur Dari PDIP (Kolase Tribunsumsel.com)
Gibran Otomatis Keluar

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun menegaskan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader partainya.

Menurut Komarudin, Gibran sudah tak lagi menjadi kader PDIP setelah mendaftarkan diri ke KPU menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Sebab, dia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berulang kali meminta kadernya agar tidak boleh bermain dua kaki.

"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDIP telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM. Jadi, teman-teman wartawan santai saja. Tidak perlu heboh," kata Komarudin dalam keterangannya, Kamis (26/10/2023).

Komarudin menjelaskan dalam organisasi partai, keluar, pindah, berhenti, dan beralih merupakan hal yang biasa. 

"Bahwa saat ini Gibran tidak tegak lurus dengan instruksi partai, maka dia otomatis tidak lagi di PDIP," ujarnya.

Namun, dia menyebut masih banyak kader PDIP yang berpotensial meski putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu keluar.

"Tapi ingat, keluar satu kader, ada banyak kader-kader partai baru yang potensial bergabung dengan partai dan TPN (Tim Pemenangan Nasional) Ganjar-mahfud," ucap Komarudin.

Komarudin menuturkan pernyataan tegak lurus, hitam puti sudah berulang kali disampaikan. 

“Pada akhirnya, melalui kejadian ini publik akan tahu, mengenal, menilai dan memutuskan tentang sosok, akhlak, karakter, dan perilaku calon pemimpin bangsa Indonesia ke depan," tuturnya.

(Tribunmews.com/Kompas.com)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News