Ombudsman RI Segera Panggil BPN Soal Pembebasan Lahan PT KAI di Kelurahan Kemang Agung Kertapati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Ombudsman RI Perwakilan Sumsel akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengklarifikasi dan memberikan penjelasan soal status lahan serta pembebasan lahan PT KAI di Kelurahan Kemang Agung, Kertapati.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI wilayah Sumsel M Adrian Agustiansyah mengatakan, pasca pemanggilan pihak PT KAI Divre III Palembang beberapa hari lalu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil BPN untuk menjelaskan perihal lahan milik PT KAI.

"Kami sudah ke lokasi sekali dan panggil PT KAI Divre III. Selanjutnya sedang kami usul untuk memanggil BPN untuk mengklarifikasi karena banyak masyarakat yang melapor. Dan juga PT KAI yang menganggap tanah yang ditempati warga adalah lahan mereka sejak tahun 1912. Nah dari pandangan BPN bagaimana," ujar Adrian ketika dikonfirmasi, Jumat (6/10/2023).

Adrian menerangkan berdasarkan keterangan PT KAI Divre III, nantinya lahan seluas 19,1 hektar itu akan dibangun stockpile dan dermaga Pelabuhan Batubara. Ini adalah bagian dari Proyek Prioritas Nasional.

"Terlepas masyarakat disana menempati sudah puluhan tahun, mereka (PT KAI) beranggapan bahwa lahan tersebut adalah warisan jaman Hindia Belanda, " katanya.

Baca juga: Polisi Kembali Ringkus Pelaku Pengeroyokan di Talang Putri Plaju, Total 3 Orang Diamankan

KAI menganggap bahwa tanah yang saat ini ditempati oleh warga adalah tanah PT KAI berdasarkan Grondkaart Tahun 1912 yang pada saat itu dikuasai oleh Staat Spoorwagen dan telah dilegalkan oleh Kadaster Badan Pertanahan zaman Kolonial Belanda.

Kendati demikian, Adrian menerangkan berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku PT KAI mesti menguasai lahan itu dan diurus ke pengadilan.

"Dalam aturannya, status tanah tersebut bisa dimanfaatkan sesuai UU Agraria ketika PT KAI menguasai lahan itu. Dan harus tetap diurus prosesnya ke pengadilan, tidak bisa lahan mereka 200 meter dari rel kereta api kiri-kanan yang mulanya terbengkalai puluhan tahun tiba-tiba diambil. Ini yang jadi gejolak di masyarakat, juga jadi beda persepsi antara PT KAI dan masyarakat, " tuturnya.

Karena itulah, PT KAI memberikan uang sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat yang rumahnya tergusur berkisar Rp 50 ribu per meter untuk bangunan rumah semi permanen hingga Rp 500 ribu untuk rumah permanen.

"Pembayaran yang diberikan PT KAI bukanlah konsep ganti rugi, melainkan kompensasi. Kalau ganti rugi mesti berdasarkan harga pasaran tanah disana, " ujarnya.

Untuk saat ini sudah 80 persen masyarakat yang sudah selesai negosiasi dengan PT KAI, kini tersisa 20 persen lagi yang berkisar 47 rumah yang masih belum ada kesepakatan.

Dia menambahkan, setelah mendapat penjelasan dari BPN, Ombudsman akan cek ke lokasi lagi dan memberitahu masyarakat untuk melengkapi keterangan.

"Jika sudah cukup akan kami tarik kesimpulan, mudah-mudahan dalam minggu ini bisa selesai. Supaya proses laporannya tidak lama, " tandasnya.

Tak Manusiawi

Sebelumnya, permasalahan warga di Jalan Abi Kusno CS RT 24 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati, Palembang dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI), terkait ganti rugi lahan dan bangunan untuk pembangunan Jalur Rel Kereta Api Angkutan Batu Bara, belum menemui titik temu.

Menganggap nilai ganti rugi Rp 50 per meter lahan yang kena proyek rel KA batubara Kertapati tak sesuai dan tak manusiawi, warga menolak besaran ganti rugi tersebut.

Hal ini diungkap Kuasa Hukum salah satu warga yakni Daud Dahlan SH.

Dirinya mengatakan, permasalahan ini timbul akibat pihak PT KAI memberikan harga ganti rugi yang tidak sesuai dan manusiawi untuk ganti rugi tanah dan bangunan milik warga yang merupakan kliennya yang terkena proyek pembangunan jalur rel Batu Bara.

"Untuk ganti rugi bidang tanah, mereka warga di sana hanya memberikan harga 50 ribu per meter, sedang ganti rugi bangunan semi permanen Rp 300 ribu permeter dan bangunan permanen hanya Rp 800 ribu per meter," ungkap Daud, Jumat, (22/9/2023).

Lanjut Daud, dirinya menilai ganti rugi ini tidak manusiawi dan secara sepihak, karena tidak wajar.

Bagaimana warga akan mencari lahan dan bangunan penggantinya, jika ganti rugi kecil.

"Nilai itu tidak sesuai dan tidak manusiawi, tidak bisa untuk membeli tanah dan membangun rumah lagi," ungkapnya.

Sambung Daud, terkait permasalahan ini pihak PT KAI sudah mengeluarkan surat peringatan kepada warga untuk segera mengosongkan lahan dan bangunan yang ditempati padahal belum ada kesepakatan harga dan pembayaran ganti rugi ini kapan.

Daud berharap adanya win win solusi dari pihak PT KAI terkait ganti rugi ini .

"Jangan sampai ada warga yang terzolimi, berikanlah harga sesuai. Dan perlu diketahui mereka sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di tempat ini," katanya

Di tempat yang sama ketika ditemui, Hamzah menuturkan, dirinya sudah 30 tahun tinggal di sini bersama keluarga. Kini tanahnya akan digusur oleh PT KAI untuk pembangunan rel kereta Api.

"Pada dasarnya kami tidak keberatan melepas tanah dan rumah ini, hanya saja dengan harga yang sesuai dan harga yang mereka berikan sangat tidak manusiawi," akunya. .

Sambung Hamzah, untuk ukuran tanah 12x26 meter yang kami miliki saja, PT KAI hanya akan membayar 80 juta saja.

"Nilai segitu sangat menzolimi kami, kemana kami mau cari tanah dan rumah pengganti dengan harga seperti itu," bebernya.

Pihak PT KAI sudah melayangkan surat peringatan untuk segera mengosongkan tanah dan rumah yang kami diami.

"Padahal mereka belum ada deal harga dan pembayaran ganti rugi, tapi mereka sudah menterpr dan mengintimidasi warga dengan surat peringatan itu," tutupnya.

Sedangkan Tobari pemilik tanah dan rumah di kawasan itu juga mengatakan jika pada 26 juni 2023 ada pihak yang mengaku utusan PT KAI memberi tahu akan ada penggusuran dan sampai dengan agustus belum ada keputusan bahkan penawaran harga dari PT KAI juga belum ada, malahan warga disuruh ajukan harga.

"Saat itu, untuk luas tanah yang saya miliki saya berikan penawaran 400 juta, dan mereka hanya menyetujui 210 juta, dan itu tidak begitu kami permasalahkan," katanya.

Namun tiba-tiba masih di bulan Agustus datang lagi tim ke 2 yang juga mengatakan utusan dari PT KAI, dan mereka menyampaikan secara lisan soal harga yanh disanggupi PT KAI.

Hingga kini warga tidak meminta muluk muluk terkait ganti rugi asalkan sesuai dan sewajarnya.
"Kalau harga yang mereka berikan jelas tidak wajar, dimana keadilannya. Kita siap memberikan asal ganti rugi itu sewajarnya, Mereka memberikan harga Rp 50 ribu itu termasuk semena mena namanya," katanya

Ketika dikonfirmasi Sripoku.com. melalui pesan Whatsapp, Humas PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), Aida tidak menjawab wa. Hingga berita ini diturunkan pesan whatsapp yang sudah dibacanya juga belum dibalasnya.

Baca berita lainnya langsung dari google news