Harta Kekayaan Muhammad Lutfi, Walikota Bima yang Ditahan KPK Karena Korupsi, Miliki 2 Mobil Jeep

TRIBUNSUMSEL.COM - Nama Muhammad Lutfi, Walikota Bima kini tengah menjadi perhatian publik.

Hal tersebut setelah Muhammad Lutfi resmi tahan KPK karena kasus korupsi yang menjeratnya.

Lalu, banyak yang penasaran dengan sosok Muhammad Lutfi, selain itu, banyak juga yang ingin tahu tentang kekayaan Muhammad Lutfi.

Berikut harta kekayaan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK) per 31 Desember 2022:

TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.010.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1264 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/98 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

3. Tanah Seluas 1769 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

4. Tanah Seluas 893 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

5. Tanah Seluas 411 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

6. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.000.000

1. MOBIL, WRANGLER JEEP Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

2. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 1972, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 819.000.000

SURAT BERHARGA Rp. ----

KAS DAN SETARA KAS Rp. 658.432.483

HARTA LAINNYA Rp. ----

HUTANG Rp. ----

TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 5.737.432.483

Profil Muhammad Lutfi

Dikutip dari portal.bimakota.go.id, Muhammad Lutfi kini berumur 52 tahun.

Ia lahir di pada 15 Agustus 1971 silam di Kota Bima.

Meskipun lahir di Bima, Muhammad Lutfi kecil menghabiskan masa kecilnya di Ibu Kota Jakarta.

Ia pernah tercatat bersekolah di SD Rawa Badak 03 Pagi Jakarta Utara. Sedangkan tingkat perguruan tinggi ia berkuliah di Universitas Indonesia.

Berikut riwayat pendidikan Muhammad Lutfi selengkapnya:

- SD Rawa Badak 03 Pagi Jakarta Utara (1985)

- SMPN 30 Jakarta Utara (1987)

- SMA Pergunas (1991)

- Akademi Bank Indonesia (1992-1995)

- Menempuh program extension Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1996–1999)

- STIE Yayasan Administrasi Indonesia, Jakarta (2000-2008)

Baca juga: Marahnya Ahmad Sahroni Saat Mahfud MD Sebut Mentan Syahrul Yasin Limpo Sudah Jadi Tersangka KPK

Baca juga: KPK Geledah Rumah Mentan Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Kini Resmi Dicoret Dari Bacaleg NasDem

Riwayat Pekerjaan

Selama masih kuliah, Muhammad Lutfi aktif membangun diri lewat berbagai organisasi.

Ia pernah menjadi anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 1994.

Muhammad Lutfi kemudian pernah tergabung dalam PP GP Ansor dan anggota PBNU.

Pengalaman tersebut membuatnya dipercaya memegang jabatan seperti:

- Pimpinan Perusahaan Pers Opini Indonesia (1999-2008)

- Direktur PT. Messindo Persada Lift (2002- 2004)

- Komisaris PT. Rahma Timador (2002- 2008)

- Komisaris PT. Wisata Hiburia (2007-2008)

Karier politik

Muhammad Lutfi mulai terjun ke dunia politik praktis saat menjadi kader Partai Golkar.

Dirinya lalu berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009–2014.

Dalam Pileg selanjutnya, Muhammad Lutfi kembali duduk sebagai wakil rakyat di Senayan, Jakarta.

Selesai dari jabatan DPR, dirinya selanjutnya maju di Pilkada 2018.

Ia menggandeng Feri Sofiyan untuk mencalonkan diri sebagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.

Dikutip dari Kompas.com, Lutfi-Feri unggul dengan memperoleh suara sebanyak 39.006.

Pasangan ini mengalahkan nomor urut 1 H Arahman-Hj Fera Amelia (35.059 suara) dan paslon nomor urut 3 Subahan-Wahyudin mendapat (14.235 suara).

Lutfi-Feri dilantik oleh Gubernur NTB pada tanggal 26 September 2018 di Mataram.

Baca juga: Profil Sosok Muhammad Lutfi, Walikota Bima yang Ditahan KPK Usai Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi

Baca juga: Marahnya Ahmad Sahroni Saat Mahfud MD Sebut Mentan Syahrul Yasin Limpo Sudah Jadi Tersangka KPK

Sebelumnya, satu lagi kepala daerah ditetapkan dan ditahan KPK sebagai tersangka korupsi.

Kali ini, yang ditahan oleh KPK ialah Walikota Bima, Muhammad Lutfi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka.

Diketahui, Lutfi diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"KPK tetapkan satu orang tersangka atas nama MLI, Wali Kota Bima," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10).

Tim penyidik KPK pun sebelumnya juga telah melakukan maraton penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Kota Bima, NTB selama dua hari.

Pada Selasa (29/8), penyidik KPK menggeledah ruangan kerja Wali Kota Bima; ruangan kerja Setda; dan ruangan kerja unit layanan pengadaan PBJ.

Kemudian pada Rabu (30/8/2023), tim KPK melakukan penggeledahan di rumah Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi di Kelurahan Rabadompu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, NTB; Kantor Dinas PUPR Pemkot Bima; Kantor BPBD Pemkot Bima; dan rumah dari pihak terkait lainnya.

Selanjutnya pada Kamis (31/8/2023), KPK menggeledah Kantor pihak swasta di Jl. Karantina Kota Bima; rumah kediaman pihak terkait di Jl. Gajah Mada Kota Bima; rumah kediaman pihak terkait di Jl. Muhajir Kota Bima; dan rumah kediaman pihak terkait lainnya yang berada di Perumahan BTN Gilipanda.

Dari penggeledahan selama tiga hari itu, KPK mengamankan barang bukti berupa dokumen pengadaan, lembaran catatan keuangan, dan alat elektronik.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News