Berita Nasional

'Silakan Adu Data & Fakta' Reaksi Ribka Tjiptaning Dipolisikan karena Ucapannya soal Soeharto

Reaksi Ribka Tjiptaning saat dilaporkan terkait ucapannya menyebut mantan Presiden Soeharto pembunuh jutaan rakyat

Tribunnews.com/Chaerul Umam
PROFIL- Ribka Tjiptaning, saat menjadi narasumber dalam diskusi publik Memperingati 26 Tahun Peristiwa 27 Juli yang digelar di kantor DPP PDIP, di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta, Kamis (21/7/2022). Ppolitisi senior PDI Perjuangan, resmi dilaporkan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) ke Bareskrim Polri pada Selasa (12/11/2025).  

Ringkasan Berita:
  • Atas laporan polisi yang dilayangkan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH), Ribka Tjiptaning menyatakan siap menghadapi 
  • Ucapan Ribka yang menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai “pembunuh jutaan rakyat” yang menjadi alasan adanya laporan ini. 
  • Ripka mengatakan dalam negara demokrasi, semua orang bebas berpendapat
  • Dia mengajak publik untuk berdiskusi secara sehat dan berbasis fakta

 

TRIBUNSUMSEL.COM - Terkait ucapannya yang menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai “pembunuh jutaan rakyat”, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning, menyatakan siap menghadapi laporan polisi yang dilayangkan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH).

Saat adanya usulan menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, ucapan itu dikatakan oleh Ribka.

Mengenai laporan itu ia menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi, semua orang bebas berpendapat

Perbedaan pandangan, menurut dia, tidak semestinya merusak prinsip-prinsip demokrasi yang telah disepakati bersama.

Ribka juga mengingatkan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, secara resmi telah mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di berbagai daerah.

Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Pernyataan  Ribka Tjiptaningsecara tegas menolak usulan gelar pahlawan Soeharto, dengan menuding almarhum terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia
Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Pernyataan Ribka Tjiptaningsecara tegas menolak usulan gelar pahlawan Soeharto, dengan menuding almarhum terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA)

"Presiden Jokowi atas nama negara secara resmi telah mengakui dan menyesali atas 12 pelanggaran HAM berat dari Aceh sampai Papua," kata Ribka dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Ia menuturkan, perbedaan pandangan merupakan hal wajar. Bahkan, menurut dia, pandangan Jokowi mengenai pelanggaran HAM bisa berbeda dengan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

"Pendapat Anda boleh berbeda dengan saya. Pandangan Presiden Jokowi tentang pelanggaran HAM berat saja bisa berbeda dengan Presiden Prabowo yang mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan Nasional," ucap Mbak Ning.

Oleh karena itu, Ribka Tjiptaning mengajak publik untuk berdiskusi secara sehat dan berbasis fakta.

"Silakan adu data dan fakta, agar bangsa ini cerdas," tegasnya. 

Diketahui, pelaporan itu dilayangkan oleh ARAH ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Rabu (12/11/2025).

ARAH adalah sebuah kelompok masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai “aliansi rakyat” yang menolak penyebaran informasi palsu atau menyesatkan (hoaks) di ruang publik. 

"Kami datang ke sini membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDIP yaitu Ribka Tjiptaning yang menyatakan bahwa Pak Soeharto adalah pembunuh jutaan rakyat," kata Koordinator ARAH, Iqbal, saat wawancara di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta.

Pelapor membawa sejumlah bukti dari media atas pernyataan terlapor yang dinilai menyesatkan.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved