Berita Pilpres 2024

Sudirman Said Sebut Anies Baswedan Tak Berniat Merubah Total Kebijakan Jokowi, Ada yang Dilanjutkan

Bakal capres usungan Partai Nasdem, PKB dan PKS, Anies Baswedan tak serta merta ingin mengubah total kebijakan Presiden Jokowi.

Editor: Rahmat Aizullah
KOMPAS.com/VITORIO MANTALEAN
Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said (tengah), dalam jumpa pers di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023). 

TRIBUNSUMSEL.COM - Bakal capres usungan Partai Nasdem, PKB dan PKS, Anies Baswedan tak serta merta ingin mengubah total kebijakan Presiden Jokowi.

Bila nantinya dia diamanahkan menjadi Presiden hasil dari Pilpres 2024, Anies Baswedan mengaku siap melanjutkan kebijakan Jokowi yang menurutnya baik.

Kubu Anies memetakan kebijakan pemerintah menjadi empat kategori dalam menyusun rancangan program kerja menyongsong pertarungan Pilpres 2024.

Melansir Kompas.com, juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said menyampaikan, Koalisi Perubahan memandang bahwa suksesi kepemimpinan adalah soal change and continuity atau perubahan dan keberlanjutan.

"Tidak ada pikiran sama sekali untuk membubarkan apa yang sudah dicapai," kata Sudirman di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023).

"Tapi juga tidak pas kalau kita hanya mengatakan meneruskan (semua) apa yang ada," sambungnya.

Sudirman menjelaskan Anies Baswedan sejak awal menjadi kandidat bacapres memang dipersepsikan di luar pemerintahan.

Padahal, Anies sendiri, kata dia, selalu mengatakan tidak ada yang semuanya akan dilakukan perubahan, tetapi juga tak pula seluruhnya dilanjutkan.

"Pak Anies sekalipun yang sejak awal menjadi kandidat yang dipersepsikan di luar pemerintahan itu selalu mengatakan tidak ada yang totally perubahan, tetapi juga tidak ada yang totally kelanjutan," jelasnya.

Dalam menyusun rencana program kerja, Anies Baswedan disebut membuat matriks empat kategori.

Antara lain, kebijakan yang baik dan dapat dilanjutkan, kebijakan yang perlu dikoreksi, kebijakan yang perlu dibatalkan, dan kebijakan yang betul-betul tawaran baru.

"Bapak Joko Widodo akan selesai pada waktunya Oktober tahun depan. Karena itu siapa pun yang hadir harus menyajikan perbaikan, harus," ucap Sudirman.

Ia mengkritik pihak-pihak yang ingin maju sebagai suksesor, namun hanya menggaungkan narasi keberlanjutan total dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa pembaruan merupakan suatu kebutuhan yang 'bukan karena ingin melawan yang sekarang'.

"Kalau hanya menyampaikan 'saya meneruskan yang kemarin', apa gunanya pemilu. Pemilu adalah kesempatan terbaik untuk menghadirkan kebaruan.

Energinya baru, pikirannya baru, programnya baru, tapi dengan tetap menghargai apa yang presiden capai sebagai bangsa selama ini," imbuhnya.

Sebagai informasi, Koalisi Perubahan yang digawangi Partai Nasdem, PKB, dan PKS sudah sepakat mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Pencalonan Anies dan Muhaimin diwarnai polemik karena PKB mendadak bergabung ke dalam Koalisi Perubahan yang sebelumnya telah digawangi Nasdem bersama Demokrat dan PKS setahun lebih.

Partai Demokrat yang merasa dikhianati karena tiket bakal cawapres Anies untuk Agus Harimurti Yudhoyono berpindah ke tangan Muhaimin memutuskan untuk keluar dan mencabut dukungan.

Sementara itu, PKS bergeming namun tak serta-merta merestui duet Anies-Muhaimin.

Selasa (12/9/2023), rombongan Anies dan Muhaimin bersama Partai Nasdem dan PKB sowan ke markas PKS dan disambut hangat oleh partai politik besutan Ahmad Syaikhu tersebut.

Baru kemarin, Jumat (15/9/2023), partai politik yang kerap dianggap berseberangan gagasan dengan PKB itu mendeklarasikan dukungan secara resmi pencalonan Anies-Muhaimin, berdasarkan hasil rapat majelis syura.

Komposisi tiga partai politik ini menguasai 167 kursi di DPR RI, jauh di atas ambang batas pencalonan presiden yang mensyaratkan minimum 115 kursi di parlemen.

PKS Dukung Anies-Cak Imin

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya resmi menyatakan tak mencabut dukungan kepada Anies Baswedan pasca-deklarasi duet dengan Cak Imin.

Berbeda dengan Partai Demokrat yang mencabut dukungan kepada Anies Baswedan dan keluar dari Koalisi Perubahan merespons duet Anies-Cak Imin tersebut.

PKS justru merestui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Keputusan ini berdasarkan Musyawarah IX Majelis Syura PKS yang digelar di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/9/2023).

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengumumkan merestui Cak Imin jadi cawapres Anies setelah musyawarah Majelis Syura.

"Memutuskan Bapak Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden mendampingi Bapak Anies Rasyid Baswedan pada Pemilihan Presiden 2024," katanya dikutip dari Youtube PKSTV.

Syaikhu mengatakan melalui putusan tersebut PKS secara resmi mendukung pasangan Anies-Cak Imin.

"Menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia yang secara resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam Pilpres 2024," tuturnya.

5 Poin Hasil Rapat Majelis Syura PKS

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan ada lima keputusan dari musyawarah Majelis Syura yang digelar di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, sejak sore tadi.

Pertama, memperkuat keputusan musyawarah Majelis Syuro ke-VIII yang menyatakan Anies Baswedan sebagaI bakal calon presiden 2024.

Kedua, memutuskan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Ketiga, menyetujui dan menetapkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara resmi sebagai bakal calon presiden dan bakal wakil presiden yang diusung oleh PKS di Pilpres 2024.

Hasil musyawarah ini juga menginstruksikan seluruh kader dan pengurus untuk totalitas memenangkan Anies-Cak Imin.

Keempat, dengan pencalonan ini PKS optimis bisa mengokohkan kemenangan yang didasari ukhuwah islamiyah, kebangsaan dan insaniyah.

Kelima, menginstruksikan seluruh pengurus untuk totalitas bekerja keras memenangkan Anies-Cak Imin.

Tak hanya terkait Pilpres 2024, hasil musyawarah itu juga menginstruksikan kepada DPP PKS untuk menyediakan advokasi bagi warga Pulau Rempang, Batam.

Seperti diketahui warga Rempang saat ini tengah berjuang untuk mempertahankan tanahnya dari proyek Rempang Eco-City.

"Menugaskan DPP PKS untuk melakukan langkah-langkah advokasi terhadap permasalahan yang menimpa masyarakat di Pulau Rempang di Kepulauan Riau," tutur Ahmad Syaikhu.

Sementara itu, Juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan, sinyal positif dukungan ke Cak Imin ini sudah terlihat sejak PKB menyambangi kantor DPP PKS pada Selasa (12/9/2023) lalu.

"Kami menerima Cak Imin, dengan dia main di kantor saja sudah jadi sinyal ya walaupun kami tetap pada putusan finalnya akan kita bahas," kata Iqbal dalam program Talkshow Overview Tribunnews.com, Kamis (14/9/2023).

Sehingga, kata Iqbal, sejatinya hilal dukungan ke Cak Imin sudah jelas sebelum dirapatkan oleh Majelis Syura.

Iqbal sendiri menilai Cak Imin cocok menjadi pendamping Anies.

Ia melihat Cak Imin sebagai tokoh politikus yang kaya akan pengalaman dilihat dari rekam jejak politiknya.

Iqbal juga menilai Wakil Ketua DPR RI itu memiliki basis masa yang mumpuni sehingga dapat menguntungkan di Pilpres 2024 mendatang.

"Saya kira Cak Imin adalah orang yang berpengalaman, dia bukan anak kemarin sore. Dia adalah politikus yang memiliki basis massa, juga tokoh pergerakan dan tokoh umat."

"Semua jabatan pernah ia pegang, tinggal posisi tertinggi di negeri ini yaitu presiden dan wakil presiden," katanya.

Iqbal pun melihat ada potensi besar pasangan yang memiliki akronim nama AMIN (Anies-Cak Imin) ini bakal memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

"Tentu saja kami lihat potensi menang, dan kami bisa berkolaborasi dengan Cak Imin ke depan," ucapnya. (*)

Sumber: Kompas
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved