Sosok Syaiful Huda Teriak-teriak BBM Gratis Jika Cak Imin Menang, Bacawapres Anies: Enggak Mungkin

TRIBUNSUMSEL.COM - Sosok profil Syaiful Huda teriak-teriak BBM gratis jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menang dalam kontestasi Pilpres 2024.

Pernyataan Syaiful Huda itu pun membuat heboh publik terutama di medsos karena dianggap mengumbar janji palsu.

Lantas siapa Syaiful Huda yang berani menjanjikan BBM gratis jika Cak Imin yang berpasangan dengan Anies Baswedan memenangi Pilpres nanti?

Dilansir dari berbagai sumber, pria kelahiran Tuban 12 April 1977 ini merupakan Ketua Komisi X DPR RI periode 2019-2024.

Anggota DPR RI Fraksi PKB ini maju pada Pemilu 2019 lalu dari Dapil Jabar VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Jabatannya di PKB pun cukup mentereng, yakni sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen).

Syaiful Huda juga pernah menjadi anggota DPRD Jabar periode 2004-2009.

Dia kemudian menjadi Staf Khusus Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI periode 2014-2019.

Pada tahun 2021 lalu, Syaiful Huda terpilih sebagai Ketua DPW PKB Jabar periode 2021-2025 dalam musyawarah wilayah (muswil) yang digelar di Bandung.

Sementara latarbelakang pendidikan Syaiful Huda kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Dia juga sempat menjadi santri di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, Jawa Timur.

Syaiful Huda menjadi sorotan setelah videonya yang mengumbar janji BBM gratis jika Cak Imin memang viral di medsos.

Dalam video yang beredar, Syaiful Huda memakai kemeja putih dan berpeci teriak-teriak menyampaikan kebijakan apabila Cak Imin menang di 2024.

"Kalau Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya.

Gus Muhaimin memberikan program, siapa pun yang hamil yang ada di bumi Indonesia ini, akan diberikan tunjangan selama hamil," ujar Huda dalam video itu.

Merespons hal itu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang kini menjadi bacawapres mendampingi Anies Baswedan akhirnya buka suara.

Menurut Muhaimin, pernyataan Syaiful Huda tersebut disalahpahami oleh publik.

"Itu disalahpahami, itu subsidi transportasi tidak boleh dihentikan, terutama akses kepada pekerja," kata Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, saat berada di Soreang, Jumat (15/9/2023), melansir TribunJabar.id.

Cak Imin menjelaskan, jadi kalau rakyat yang bekerja dil level bawah, tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa mendapatkan trasportasi publik yang memadai, bisa menggunakan motor dengan subsidi BBM khusus.

"Bukan 0 rupiah, itu enggak mungkin," kata Cak Imin.

Tapi kata dia, itu difokuskan kepada pekerja bagi kaum lemah.

"Supaya, bisa keluar rumah dan bekerja," ucapnya.

Sementara itu, Syaiful Huda sebelumnya sudah memberikan penjelasan soal wacana yang diteriak-teriakannya tersebut.

Pada sebuah acara diskusi di Kota Bandung, Huda menjelaskan ada beberapa program yang tengah didorong oleh PKB.

Pertama yakni menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp 5 miliar per desa setiap tahunnya.

"Kita akan perjuangkan supaya dana desa naik jadi 5 miliar per desa per tahun, kita ingin merubah pembangunan dari bawah, jangan dari atas terus," kata Huda, Senin (11/9/2023), dilansir dari Tribunnews.com.

Setelah itu, Huda mengungkap soal program yang diperjuangkan oleh PKB untuk menurunkan harga BBM semurah-murahnya bagi pemilik sepeda motor dan angkutan umum.

"Ini kami menyebutnya perbaikan skema subsidi BBM yang selama ini bocor, masih dipake di pabrik-pabrik, masih dipake oleh orang-orang yang semestinya tidak menggunakan subsidi BBM itu," ujarnya.

Dia pun mengatakan, salah satu jenis BBM yang disubsidi adalah jenis Pertalite yang disubsidi sebesar Rp 3.500.

Namun menurutnya, subisidi itu belum tepat sasaran.

"Yang punya kendaraan roda empat itu pake Pertalite gak pake Pertamax, terus korporasi atau pabrik juga pake juga, artinya tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Huda, PKB ingin mendorong perbaikan subsidi harus berbasis segmen, dimana subsidi BBM nantinya hanya untuk pemilik sepeda motor dan angkutan umum saja.

"Pemilik sepeda motor di Indonesia ini berjumlah 120 juta, kalau subsidi BBM kita selama ini itu totalnya Rp 261 triliun.

Kalau subsidinya hanya pemilik sepeda motor dengan 120 juta, misalnya nanti pertalite mau kita turunkan harganya jadi 7.000 itu hanya keluar Rp 121 triliun, artinya efisien subisidi kita gak bengkak, kalau basisnya segmen," tegas Huda.

Lebih lanjut, Huda mengkritik sistem subsidi BBM yang digunakan saat ini menggunakan basis pada barang sehingga subsidi bocor tidak tepat sasaran yang semestinya.

"Jadi judulnya bukan gratis, tapi semurah-murahnya, berbasis segmented, hanya untuk pemilik motor dan angkutan umum," ucapnya.

Huda juga mengatakan, PKB akan turut memperjuangkan listrik gratis bagi masyarakat yang menggunakan Kwh dengan daya 450 watt hingga subisidi pupuk bagi petani yang lahannya di bawah setengah hektar.

"Lalu tunjangan untuk ibu hamil, kita bisa bayangkan hari ini Indonesia bonus demografi, tetapi di saat yang sama dibayang-bayangi terjadi stunting, hari ini stunting darurat di Indonesia ini," jelasnya.

"Gus Imin dan PKB mendorong untuk menghilangkan stunting di Indonesia, sudah diurus sejak dari ibu hamil, karena stunting itu terjadi karena asupan gizi yang didapat oleh ibu hamil," imbuhnya.

Masih kata Huda, PKB juga bakal memperjuangkan pendidikan dasar wajib belajar dari 9 tahun menjadi 15 tahun.

"PKB menargetkan wajar dikdas kita 15 tahun, artinya apa, SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, dan paling tidak kuliah bisa D3," pungkas Huda. (*)