Cerita SBY Soal Anies Baswedan Tiba-tiba Pilih Ketum PKB Cak Imin Jadi Cawapres, Kok Jadi Begini

Harapannya, Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) dapat terus berjalan bersama.

"Karena apa, karena harapan kita bersama bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan, itu pasti sikap NasDem itu kalau masalah itu," ujar Paloh.

Surya Paloh sebenarnya tak ingin Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan yang telah dibentuk bersama oleh ketiga partai tersebut.

Namun Surya Paloh menghormati jika Partai Demokrat ingin keluar dari Koalisi Perubahan.

"Apa yang terbaik bagi Demokrat, pasti dihormati NasDem, itu sikap yang paling mendasar," katanya.

Namun yang jelas, kata Surya Paloh, dirinya tak mengkhianati rekan sekoalisinya itu.

"Saya hormati (jika Demokrat keluar koalisi). Apa lagi yang saya harus katakan.

Kalian (wartawan) lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat pengkhianat atau tidak, kan gitu aja, tapi saya hormati," imbuhnya.

Surya Paloh menegaskan bahwa Ketum PKB Muhaimin Iskandar belum resmi menjadi bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan.

Namun, ia tak menampik kemungkinan itu bisa saja terjadi dalam beberapa hari ke depan.

“Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir itu belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Kita tunggu perkembangan satu dua hari ini,” ujarnya.

Surya Paloh menampik tudingan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya yang mengatakan dirinya telah mengambil keputusan sepihak dengan memasangkan Anies dan Muhaimin.

“Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja itu kan belum tuntas sepenuhnya,” tutur dia.

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menuding Surya Paloh dan Cak Imin telah sepakat membangun kerja sama politik antara Nasdem dan PKB.

Ia mengaku mendapat informasi bahwa Anies juga telah menyetujui dipasangkan dengan Muhaimin.

Riefky menuturkan Demokrat bakal segera menggelar rapat Majelis Tinggi Partai untuk menentukan langkah ke depan.

Ia merasa, Nasdem dan Anies sudah mengkhianati nota pembentukan KPP.

(*)