Gagasan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Soal Berantas Korupsi

TRIBUNSUMSEL.COM - Dua bakal capres 2024 yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama memiliki semangat untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Namun keduanya memiliki gagasan masing-masing soal pemberantasan korupsi tersebut.

Anies Baswedan misalnya, ingin hukum di Indonesia bertindak tegas kepada para koruptor yang sudah terbukti melakukan korupsi.

Menurutnya ada hukuman yang paling ditakuti para koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera.

Bakal capres usungan Koalisi Perubahan itu menegaskan praktik-praktik korupsi harus dihilangkan di Indonesia.

Anies menekankan pentingnya hukuman yang menjerakan bagi koruptor.

Dia menilai hukuman yang menjerakan bisa meredam keserakahan dan menimbulkan rasa takut bila melakukan korupsi.

"Apa hukuman paling menjerakan dalam praktik korupsi, dimiskinkan, dimiskinkan," kata Anies Baswedan saat memberi kuliah kebangsaan di FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Selasa (29/8/2023), dilansir dari Tribunnews.com.

"Diambil hartanya, disita hartanya, karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor," sambung Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud bila terbebas dari praktik korupsi.

Menurutnya, praktik-praktik korupsi seringkali terjadi karena faktor kebutuhan, keserakahan, dan sistem.

Anies mencotohkan korupsi disebabkan karena kebutuhan, yakni karena gaji yang hanya cukup untuk waktu 15 hari.

"Karena gajinya hanya cukup untuk hidup 15 hari. Terus 15 (hari) berikutnya apa, sistem remunerasi yang diperbaiki," katanya.

Sedangkan korupsi karena keserakahan, Anies menekankan pentingnya hukuman yang menjerakan bagi koruptor.

Dia menilai hukuman yang menjerakan bisa meredam keserakahan dan menimbulkan rasa takut bila melakukan korupsi.

Karena itu, Anies berharap pemerintah memperbaiki sistem-sistem yang ada untuk menuntaskan masalah korupsi.

"Jadi membereskan soal korupsi kami melihat ada tiga akar yang harus dibereskan di situ.

Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan tapi akar masalahnya need, greed sama sistem. Kalau itu kita tangani Insya Allah bisa," imbuhnya.

Sementara itu, bakal capres yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo mengatakan akan menjadikan pemberantasan korupsi sebagai visi utamanya di pertarungan Pilpres 2024.

Dia mengeklaim gerakan pemberantasan korupsi sudah dilakukannya sejak awal dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) hingga saat ini.

Ganjar Pranowo memaparkan visi soal pemberantasan korupsi tersebut di hadapan Walikota seluruh Indonesia pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 13 Juli 2023 lalu.

Ganjar menceritakan, di awalnya menjabat dia bertanya kepada masyarakat Jawa Tengah tentang persoalan utama yang harus diselesaikannya.

Menurutnya, mayoritas masyarakat menyebut persoalan korupsi.

Ganjar pun berjanji untuk tidak korupsi dan tak menipu.

"Maka saat saya maju, tagline saya adalah 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi' yang artinya tidak korupsi dan tidak menipu," kata Ganjar Pranowo dikutip dari kanal Youtube Kompas.com.

Dalam perjalanan kepemimpinannya, Ganjar mengungkapkan bahwa ia pernah memberhentikan kepala dinas yang terlibat dalam kasus korupsi.

Pemecatan itu dilakukan setelah dirinya menerima laporan bahwa ada siswa yang mengaku dikenakan iuran oleh sekolah padahal seharusnya gratis.

"Baru-baru ini, ada siswa yang mengaku dikenakan iuran oleh sekolah, padahal SMA, SMK, dan SLB Negeri di Jawa Tengah itu gratis. Ternyata masih ada pungutan dengan dalih infak. Maka kepala sekolahnya saat ini telah saya ganti," ujarnya.

Ganjar prihatin, saat Indonesia sedang mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi bonus demografi, tapi praktik korupsi masih terjadi di dunia pendidikan.

Dia pun mengakui persoalan korupsi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia.

Selain itu, kasus korupsi juga masih terjadi di hampir semua sektor.

"Saya percaya hampir semua daerah menghadapi masalah yang sama terkait korupsi. Biasanya, korupsi muncul dari kita sendiri, kita membangunnya sendiri, dan kita ciptakan sendiri. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikannya," tegas Ganjar.

Oleh karena itu, kata Ganjar, ketika dia ditanya apakah akan menjadikan program pemberantasan korupsi sebagai visi utama jika maju sebagai Capres 2024, jawabannya sangat tegas.

"Ada kesamaan karakteristik yang dikeluhkan oleh masyarakat di semua daerah, yaitu pemberantasan korupsi. Semua pasti setuju. Kita harus serius dalam menangani hal itu," tegasnya.

Ganjar menyatakan bahwa jika pemerintahannya bersih dan sungguh-sungguh melayani, maka masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat diselesaikan.

"Dan ini tidak hanya berlaku di Jawa Tengah, tapi di semua tempat. Ini harus menjadi prioritas utama," katanya.

Cara Melihat Capres Cawapres Serius Dukung Pemberantasan Korupsi

Pengamat politik, Ray Rangkuti mengungkap ada cara mudah untuk mengetahui apakah capres-cawapres di Pilpres 2024 serius mendukung pemberantasan korupsi.

Sejauh ini, ada tiga nama yang digadang-gadang dan telah ramai di survei berpeluang akan mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2024.

Mereka adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

Prabowo Subianto diusung oleh Partai Gerindra yang telah membentuk koalisi bersama PKB, Golkar, PAN, dan PBB.

Ganjar Pranowo diusung oleh PDI Perjuangan, bersama PPP, Perindo dan Hanura.

Anies Baswedan diusung oleh Partai Nasdem yang telah membentuk koalisi bersama Demokrat dan PKS.

Menurut Ray Rangkuti, apakah Ganjar, Anies, dan Prabowo benar-benar serius mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, ada cara untuk mengujinya.

Caranya yaitu dengan melihat dari ketiga sosok tersebut yang lebih terbuka soal sumber dana kampanye.

"Gimana cara menguji, kita sudah katakan salah satunya adalah mereka berani terbuka enggak soal dana kampanye mereka, itulah kuncinya," kata Ray di Jakarta, Sabtu (22/7/2023), dilansir dari Tribunnews.com.

Kata Ray, bila capres-cawapres tidak berani mengungkapkan sumber dana kampanye, maka jangan bicara tentang pemberantasan korupsi.

"Kalau mereka enggak berani mengungkapkan, dari mana mereka dapat, ya ada misalnya yang pakai jet pribadi dulu ke sana ke mari, itu dananya dari mana, dan seterusnya, itu ya Anda jangan bicara transparansi deh, Anda jangan bicara tentang pemberantasan korupsi," katanya.

Cara lain, lanjut Ray, adalah dengan melihat sikap capres-cawapres terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apakah ada di antara mereka yang ingin merevisi UU KPK kembali seperti dulu, atau tetap membiarkan UU KPK seperti sekarang ini.

"Sikap mereka terhadap revisi Undang-Undang KPK bagaimana, apakah mereka akan membiarkan kembali desain KPK dengan model yang seperti sekarang.

Atau kita kembalikan ke, setidaknya ke yang lama, pun kalau mau direvisi, direvisi dengan model yang selama ini kita perbincangkan, itu misalnya sebagai alat uji kedua," ucap Ray. (*)