Berita Pilpres 2024

Gejolak di Tubuh Golkar Setelah Dukung Prabowo, Politisi Senior Bilang Airlangga Tak Paham Berpartai

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dianggap tak paham berorganisasi kepartaian. Hal itu dikatakan politisi senior Golkar, Lawrence TP Siburian

|
Editor: Rahmat Aizullah
Tribunnews/Jeprima
Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto di sela-sela acara penandatanganan kerjasama politik di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2023). 

Dewan Pakar Partai Golkar sempat mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto membentuk poros baru terkait Pilpres 2024.

Golkar mulanya berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun dari ketiga partai tersebut ada yang sudah menentukan arah politik sendiri.

Misalnya, PPP sudah merapat ke PDIP menyatakan dukungan untuk Ganjar Pranowo.

"Ya realitasnya kan PPP sudah bikin sendiri, PAN juga kita belum tahu. Ya poros baru bisa saja ganti partai, yang penting harus penuhi PT, presidential threshold 20 persen," ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Selasa (11/7/2023), dilansir dari Kompas.com.

Agung menjelaskan, Golkar mengantongi sekitar 12 persen presidential threshold.

Dengan demikian, mereka harus mencari partai lain supaya bisa memenuhi syarat ambang batas untuk mencalonkan diri di Pilpres 2024.

Sesuai dengan amanat Munas Golkar, Airlangga Hartarto lah yang didorong menjadi bakal capres 2024.

"Capresnya Pak Airlangga Hartarto, cawapresnya terserah beliau. Beliau yang nanti menetapkan. Kita percayakan kepada beliau, beri waktu. Cuma pandangan kami lebih cepat lebih baik," kata Agung.

Terkait Golkar saat ini condong ke pihak mana, Agung enggan membocorkannya, karena merasa tidak elok jika menyampaikannya saat ini.

Namun, yang pasti, Agung mendorong Airlangga menetapkan koalisi serta cawapres pada bulan Juli-Agustus 2023.

"Kita harapkan Juli-Agustus sudah ada gambaran yang lebih jelas, dan syukur kalau bisa di-declare, dinyatakan kepada publik sebagai pasangan," jelas Agung.

Faktanya ya kita harus berkoalisi, mengajak koalisi. Mengajak koalisi itu kan tidak begitu saja. Ada beberapa kontra kondisi, pra kondisi yang harus dipenuhi semua pihak," katanya.

Sumber: WartakotaLive.com

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved