Berita Pilpres 2024

Cerita Megawati Kerap Dibully Soal Petugas Partai, Sindir Orang yang Tak Ngerti Sistem Politik

Megawati mengaku tak habis pikir kerap dibully atau diejek soal sebutan petugas partai. Ia akhirnya buka suara menjelaskan soal sebutan itu.

|
Editor: Rahmat Aizullah
Tribunnews.com
Megawati mengaku tak habis pikir kerap dibully atau diejek soal sebutan petugas partai. kini ia akhirnya buka suara menjelaskan soal sebutan tersebut saat sambutan meresmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya, di kawasan Gunung Anyar, Jawa Timur, Rabu (26/7/2023). 

TRIBUNSUMSEL.COM - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku tak habis pikir kerap dibully atau diejek soal sebutan petugas partai.

Presiden Kelima RI itu akhirnya buka suara menjelaskan mengenai sebutan petugas partai yang sering dijadikan bahan bully tersebut.

Megawati pun menyindir orang-orang yang menurutnya tidak mengerti sistem politik dan substansi partai politik karena membully sebutan itu.

Melansir Tribunnews.com, Megawati menerangkan sebutan petugas partai dipakai PDIP untuk setiap kadernya yang bertugas di eksekutif, legislatif, maupun struktur partai.

Menurutnya, penyebutan untuk petugas partai memang merupakan peraturan yang tertuang dalam aturan partainya.

Sehingga, dia menilai pihak lain tak perlu ikut campur maupun mengintervensi hal tersebut.

Hal itu disampaikan Megawati saat sambutan ketika meresmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya, di kawasan Gunung Anyar, Jawa Timur, Rabu (26/7/2023).

“Kalau anak-anak (kader PDIP) saya itu, saya saja dibully nggak boleh ngomong petugas partai. Lho, orang partai kita memang (aturannya) begitu, lho kok yang lain ikut mau nimbrung-nimbrung, intervensi, ya kalau kamu mau ngikut kita, ikut aja,” kata Megawati.

Megawati juga menjelaskan bahwa hampir semua pejabat di eksekutif maupun legislatif merupakan petugas partai masing-masing.

Sebab, mereka bisa mendapatkan jabatan tersebut karena diusung dan didukung oleh partai politik.

Menurut dia, ejekan soal sebutan petugas partai disebabkan ketidakmengertian akan sistem politik dan substansi partai politik itu sendiri.

Sehingga, Megawati menyebut, kalau partai politik tak diberikan kedaulatan untuk menugaskan kadernya, maka sebaiknya dibuat aturan yang diseragamkan oleh negara.

“(Kalau partai tak boleh menugaskan kader) Untuk apa ada partai dong, ya udah aja (bikin saja sistem) kita satu arah, semua sama (seragam).

Enggak boleh ada kader (partai), (sehingga) enggak boleh ada petugas (partai). Jadi ada (dibuat) aturan pemerintah mesti begini (seragam),” ungkap Megawati.

Dia mengingatkan soal aturan pencapresan bahwa capres-cawapres diusung oleh satu partai atau beberapa partai yang memenuhi syarat ambang batas.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved