Tanggapan Ganjar Soal Kritik AHY ke Pemerintahan Jokowi, Putra SBY Cukup Keras Soroti Banyak Masalah

TRIBUNSUMSEL.COM - Tanggapan bakal capres PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo soal kritik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengkritik beberapa masalah dalam pidato politiknya di kantor DPP Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin malam.

Ganjar Pranowo yang sama-sama kader PDIP dengan Jokowi menanggapi santai kritik AHY.

Baca juga: Akhirnya AHY Langsung yang Desak Anies Baswedan Umumkan Cawapres, Ini Alasannya

Menurut Ganjar, setiap orang boleh mengkritik karena Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi.

"Ya enggak apa-apa. Yang ingin ngritik boleh. Orang demokrasi, kritik itu boleh," ujar Ganjar ditemui wartawan di Mal Kota Kasablanka, Sabtu (15/7/2023), dilansir dari Kompas.com.

Sebelumnya, AHY dalam pidato politiknya menyampaikan sejumlah narasi perubahan dan perbaikan yang diklaim bakal diusung partainya dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Tampil Pede Depan Walikota Se-Indonesia, Anies Sampaikan Visinya Tentang Pembangunan Kota Masa Depan

Dihimpun TribunSumsel.com dari tayangan Youtube Kompas TV, AHY memberikan kritik untuk beberapa kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi.

Pertama, AHY menyinggung pertumbuhan ekonomi yang jauh di bawah janji Jokowi 7-8 persen, yakni hanya 5 persen di luar Pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi, menurut dia, mengalami kemunduran serius selama 9 tahun belakangan.

Baca juga: Bila AHY Tak Dipilih Jadi Cawapres Anies Baswedan, Ini yang Akan Dilakukan Demokrat

Di sisi lain, utang pemerintah terus meroket dan kinerja BUMN jauh dari harapan.

Per Maret 2023, sebut AHY, utang pemerintah mencapai lebih dari Rp 7.800 triliun.

Rata-rata bunga utang sebesar Rp 400 triliun setahun.

Kata dia, setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2020.

Baca juga: NasDem Ungkap Alasan Pilih GBK Ketimbang JIS Untuk Apel Siaga Perubahan, Anies Bakal Orasi Politik

Kedua, AHY menyinggung tuduhan yang kerap dialamatkan kepada Demokrat dan kolega di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, bahwa mereka tak akan melanjutkan program kerja Jokowi seandainya berkuasa.

Ia mengeklaim, program-program yang dirasa membawa dampak positif bagi masyarakat bakal tetap dilanjutkan jika Demokrat kembali memegang kendali pemerintahan di masa depan.

"Meski Partai Demokrat mengusung agenda perubahan tetapi tidak berarti kami meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini," katanya.

Baca juga: Ternyata Bukan AHY atau Yenny Wahid, Ini Sosok Bakal Cawapres Anies yang Lebih Unggul Versi LSI

Ketiga, AHY menyoroti konflik kepentingan di dalam pemerintahan, bahwa menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis.

Sedangkan yang bersangkutan berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu.

Keadaan semakin runyam jika bisnis itu berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, padahal pejabat tersebut terlibat dalam penyusunan APBN.

"Ini namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang. Demokrat berpendapat bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan," kata AHY.

Keempat, AHY menyinggung kembali pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara eksplisit ingin ikut campur pada Pemilu 2024.

"Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan nilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya," katanya.

Ia menambahkan, salah satu problem utama pemerintahan Jokowi adalah kebebasan berpendapat yang semakin tipis.

Muncul ketakutan untuk bersikap kritis karena khawatir akan datangnya tekanan dari pihak-pihak pro pemerintah.

"Lawan politik penguasa diidentikkan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara dipertanyakan," kata AHY.

Baca berita menarik lainnya di Google News