PKB Ultimatum Golkar-PAN Tak Boleh Usul Cawapres Bila Ingin Bergabung Dukung Prabowo Subianto

TRIBUNSUMSEL.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ultimatum Golkar dan PAN agar tak boleh mengusulkan bakal cawapres bila ingin bergabung mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Wakil Sekjen (Wasekjen) PKB Syaiful Huda mengatakan partainya tak menolak bila PAN dan Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagasnya bersama Gerindra.

Namun PKB memberikan syarat atau catatan untuk Golkar dan PAN, bahwa bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto tetap ketua umum mereka yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, bukan dari usulan dua partai itu.

"Ya kira-kira begitu (tetap Cak Imin cawapres)," kata Huda di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023), dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: Ternyata Bukan AHY atau Yenny Wahid, Ini Sosok Bakal Cawapres Anies yang Lebih Unggul Versi LSI

Huda juga menyebut partainya tak memaksa PAN dan Golkar gabung KKIR, karena PKB dan Gerindra berdua saja sudah memenuhi presidential threshold 20 persen syarat ambang batas mencalonkan capres-cawapres di Pilpres 2024.

"Jadi kalau mau jalan sendiri sebagai sesama partai ya oke, tapi kalau mau gabung ya dengan catatan tadi," ujarnya.

Dia menjelaskan bila PAN dan Golkar bergabung, maka pembagian jatahnya di luar cawapres.

"Artinya power sharingnya ya di luar cawapres," kata Huda.

Baca juga: Alasan Waketum Nasdem Ingin Yenny Wahid Jadi Cawapres Anies Akhirnya Terkuak, Begini Respon Demokrat

Tak hanya dengan PAN dan Golkar, PKB juga memberikan syarat apabila PDI Perjuangan (PDIP) ingin mengajaknya bergabung mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Syaiful Huda mengatakan syarat PKB dalam berkoalisi dengan PDIP lagi-lagi adalah Cak Imin harus jadi cawapres.

"Tergantung PDIP. Karena proposal kami tunggal, di mana pun koalisi, proposal kita tunggal Cak Imin sebagai cawapres," kata Huda.

Dia mengakui bahwa PKB sempat diajak PDIP untuk berkoalisi mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hal itu sekaligus merespons rencana pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Huda menyebut rencana pertemuan Cak Imin dan Megawati merupakan fase lanjutan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendatangi kantor DPP PKB beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kedatangan Hasto ke kantor DPP PKB satu jam sebelum PDIP menerima kunjungan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam pertemuan itu, kata Huda, Hasto mengajak PKB terus menjalin kerjasama, meskipun PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra.

"Mas Hasto datang ke sana ngajak diskusi termasuk kira-kira menyampaikan ya selama ini kan kita bareng PKB-PDIP, 'kita bareng lagi lah' kira-kira begitu. Jadi Hasto memberikan uluran tangan untuk ngajak ke PKB," katanya.

Huda menuturkan PKB telah menyampaikan kepada Gerindra terkait ajakan kerjasama dari PDIP.

Dia menegaskan meski PKB sudah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Gerindra, namun tak menutup kemungkinan untuk berkomunikasi dengan partai lain.

"Jadi koalisi kita dengan Gerindra memang tidak menutup PKB untuk bisa komunikasi dengan partai politik lain," ujar Huda.

Soal rencana pertemuan antara Cak Imin dan Megawati, Huda mengatakan itu merupakan tahap lanjutan dari diskusi antarfraksi PKB dan PDIP sebelumnya.

"Di fraksi itu lah lalu muncul rencana untuk pertemuan Gus Imin dengan Ibu Mega. Baru di situ emang. Jadi cocokan kira-kira diskusinya soal apa itu dikit memang sudah sempat didiskusiin di fraksi antar fraksi itu," katanya.

Dia menambahkan, sejauh ini Cak Imin telah membicarakan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengenai ajak PDIP untuk berkoalisi.

Kendati demikian, Huda tak mengungkapkan respons Prabowo saat Cak Imin memberitahu terkait ajakan itu.

"Kemarin kita bahas waktu Pak Prabowo ke rumah Cak Imin. Ya biasa diskusi namanya, bagian dari komunikasi politik," ujarnya.

Baca berita menarik lainnya di Google News