PPATK Ungkap Serangan Fajar Pemilu 2024 Beralih ke Digital, Ini Respon Bawaslu Sumsel

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkapkan, jajarannya akan berusaha maksimal dalam mengantisipasi kecurangan ataupun pelanggaran saat Pemilu 2024, termasuk akan adanya serangan fajar digital nantinya.

Penegasan ini disampaikan Ketua Bawaslu Sumsel Yenli Elmanoferi menanggapi pernyataan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mengungkap bahwa serangan fajar saat masa Pemilu 2024 nanti bukan lagi dilakukan melalui cara konvensional bagi- bagi amplop.

Melainkan, sudah dengan cara baru. Dengan kata lain, serangan fajar sudah tak lagi dilakukan melalui bagi-bagi uang melainkan lewat pengisian dompet digital atau token listrik.

"Itu sudah ditindak lanjuti dengan MoU Bawaslu bersama PPATK, dan nanti dijabarkan bagaimana secara teknis kalau ada indikasinya, itu biasanya jelang pemungutan nanti. Nah, kalau peredaran uang itu biasanya jelang masa tenang itu trendnya dan perlu antisipasi kedepan, " kata Yenli, Selasa (27/6/2023).

Baca juga: Kolam Retensi Sukamulya Kerap Jadi Area Bermain, Warga Sekitar Tak Menyangka Ada yang Tenggelam

Dijelaskan Yenli, untuk indikasi apakah nanti terjadi di Sumsel, diakuinya setiap daerah kemungkinan untuk terjadinya hal itu bisa saja, mengingat transaksi sekarang banyak dilakukan secara digital, dan ini akan jadi pembahasan bagi Bawaslu untuk mengantisipasi.

"Antisipasi pastinya yang jelas seluruh jajaran seluruh pengawas, tetap memasang mata dan telinga dengan tajam. Disamping tu sosialisasi secara intens ke masyarakat pemilih untuk mengindari hal itu, karena itu salah satu pencidraan proses demokrasi dan masuk money politik, sehingga masyarakat harus cerdas, " ungkapnya.

Komisioner Bawaslu Sumsel Divisi SDM Organisasi dan Diklat Kurniawan menambahkan, jika nantinya tak menutup kemungkinan akan banyak modus pelanggaran yang akan dilakukan peserta Pemilu, sehingga pengawasan perlu dilakukan untuk pencegahan.

"Memang apapun bentuk modus pelanggaran, pastinya pertama Bawaslu melakukan upaya pencegahan pertama sosialisasi secara masif, karena itu mengarah pada money politik dengan melibatkan penegak hukum. Nantinya untuk sosialisasi akan indikasi serangan fajar dalam bentuk digital, bukan konvensional saja melibatkan penegak hukum pastinya, " ungkap Kurniawan.

Ditambahkannya, Bawaslu pastinya akan bekerjasama dengan pihak terkait seperti PPATK untuk pelacakan jejak digital, jika dianggap hal mencurigakan transaksinya di perbankan.

"Jadi akan diketahui, transaksi digital yang dicurigai itu apakah kearah pidana umum atau pidana pemilu. Dulu memang belum terpantau, tapi bisa saja ada karena layanan digital juga banyak dan sekarang lewat aplikasi yang ada tambah banyak " paparnya.

Disisi lain, pihaknya juga pastinya akan menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Bawaslu, yang kedepan juga mengantisipasi modus baru itu.

"Bawaslu akan siapkan kedepannya SDM yang handal, untuk lebih fokus pengawasan ke transaksi elektronik juga, " tukasnya.

Sebagai informasi, serangan fajar merupakan praktik politik uang dalam rangka membeli suara. Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK Beren Rukur Ginting mengatakan, cara tersebut akan lebih sulit untuk diawasi karena tak ada perpindahan melalui tangan.

"Bisa tinggal dimasukkan ke dalam daftarnya (untuk diisikan dompet digital atau token listriknya). Nanti masuk notifikasi, 'Hore, masuk (dananya).' Polisi menunggu kapan dibagi-bagi duitnya, (ternyata) nggak ada bagi-bagi duit," katanya dalam acara diskusi di Hotel Santika Bogor, Selasa(27/6).

Serangan fajar seperti ini, kata Beren akan sangat mudah untuk dilakukan dibanding dengan cara konvensional. Sehingga, ruang untuk melakukannya pun jadi semakin besar untuk terbuka.
"Tinggal duduk-duduk di kamar, kring kring kring (suara notifikasi), token listrik sudah terisi. Jadi, ruang-ruang serangan fajar bisa terbuka," ujar Beren.