Moeldoko Bantah jadi Beking Al-Zaytun : Itu yang Ngomong Suruh Sekolah Dulu

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko buka suara terkait tudingan dirinya terkait dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

Ia bahkan disebut-sebut sebagai beking atau pelindung ponpes yang kini tengah ramai jadi sorotan karena kontroversinya.

Menanggapi itu, Moeldoko membantah keras.

"Emang preman kok jadi beking? Itu yang ngomong itu suruh sekolah dulu itu, biar pinter dikit," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/7/2023).

Sementara itu, saat ditanya soal seberapa dekat dengan pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang, Moeldoko menegaskan kedekatan itu biasa saja.

Menurut Moeldoko, sebagai KSP dirinya harus mampu berkomunikasi dengan siapa saja.

"Memang kenapa? Enggak boleh apa dekat?" katanya.

"(Kedekatannya) Ya biasa aja. Kan kita itu harus pandai membangun. Apalagi tugasnya Kepala KSP harus pandai berkomunikasi dengan siapapun. Kan begitu. Konteksnya komunikasi politik, komunikasi publik dan seterusnya. Jadi jangan terus diartikan macam-macam," jelas Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu pun menegaskan, justru dengan kedekatannya itu dia bisa melihat apa yang akan dilakukan Panju Gumilang di ponpes yang saat ini sedang menjadi sorotan publik.

Meski begitu, Moeldoko mengaku belum berkomunikasi dengan Panji Gumilang.

Moeldoko mengakui dia sempat dua kali hadir di Ponpes Al Zaytun.

Dalam dua kali kesempatan tersebut, Moeldoko memberikan ceramah kebangsaan.

"Pernah, kasih ceramah. Kasih ceramah kebangsaan di sana," ungkapnya.

"Saya dua kali. Waktu (masih) Pangdam dulu ya. Pangdam sekali. Berikutnya waktu (jadi) KSP saya ke sana," lanjut Moeldoko.

Kedatangannya ke Al Zaytun pun atas undangan pihak ponpes.

Saat itu, menurutnya, kondisi di Ponpes Al Zaytun berjalan seperti biasa.

Hal itu disampaikannya merujuk kepada ponpes-ponpes yang sering didatanginya.

Hanya saja, Moeldoko menilai ponpes tersebut kental memberikan materi wawasan kebangsaan.

"Ya lingkungannya berjalan seperti biasa ya. Lingkungan biasa. Karena saya sering masuk ke pesantren-pesantren ya seperti itu. Hanya yang saya lihat persoalan-persoalan kebangsaannya itu kental ya di sana," ucap Moeldoko.

Saat disinggung lebih lanjut apakah ada unsur penyimpangan di Al Zaytun, mantan Panglima TNI itu pun menegaskan perlu pendalaman lebih lanjut.

Selain itu, perlu dilihat secara langsung seperti apa keseharian di sana.

"Bahwa kalau persoalan itu kan perlu ada pendalaman. Harus ditongkrongin di sana, melihat kesehariannya seperti apa. Kalau hanya sekilas kan saya enggak ngerti," ujar Moeldoko.

"Bagaimana yang sesungguhnya itu apa, perlu adanya badan yang intens melihat itu sehingga nanti kesimpulannya tidak salah. Jangan membuat kesimpulan atas isu yang berkembang wah repot nanti," tambahnya.

Diberitakan, Ponpes Al Zaytun menuai sorotan publik lantaran penuh kontroversi. Ponpes yang terletak di wilayah Indramayu, Jawa Barat itu menerapkan cara ibadah yang tidak biasa, misalnya shaf shalat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Bahkan, ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan laki-laki.

Karena kontroversi itu, pemerintah bakal menerapkan sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

Hal ini diputuskan setelah Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantornya pada Sabtu (24/6/2023) sore.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala BIN Daerah (Kabinda) Jawa Barat Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa Mahks, serta perwakilan dari Polri, BNPT, dan Kemenag.

Dalam pertemuan sore itu, Ridwal Kamil melaporkan proses investigasi dari tim yang dibentuknya.

Ia menggali data di lapangan soal ponpes tersebut dan mewawancarai tim dari Al Zaytun.

Dari situ, ia pun menyampaikan rekomendasi kepada Mahfud MD yang menyangkut aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu.

Rekomendasi dari pria yang karib disapa Kang Emil ini lantas ditindaklanjuti Mahfud dengan tiga langkah hukum.

Langkah pertama, mengusut tindak pidana yang dilakukan ponpes.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud menyatakan, Kepolisian RI (Polri) akan menangani tindak pidana secara langsung.

Hal ini mengingat dugaan terjadinya tindak pidana di ponpes tersebut sudah sangat jelas.

Baca berita lainnya di Google News

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bantah Jadi Beking Al Zaytun, Moeldoko: Emang Preman?"