Pemkab OKI Alokasikan Rp 109 Miliar Anggaran Pilkada 2024, Lebih Sedikit dari Pengajuan Awal

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG -- Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengalokasikan Rp 109 miliar untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Dana tersebut akan diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKI sebesar Rp 91 miliar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) OKI sebesar Rp 18 miliar.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) OKI, Lukisman menyebut angka tersebut lebih sedikit dari pengajuan awal KPU dan Bawaslu.

"Awalnya usulan dari KPU OKI yaitu Rp 126 miliar dan setelah dilakukan pembahasan bersama, maka disetujui bantuan Rp 91 miliar,"

"Sedangkan usulan dari Bawaslu OKI yaitu Rp 36 miliar dan setelah melewati proses yang cukup panjang maka disetujui Rp 18 miliar," ujarnya saat dikonfirmasi Tribunsumsel.com, Rabu (14/6/2023) siang.

Baca juga: Kejari OKU Timur Geledah Kantor Bawaslu, Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah Tahun 2019

Menurutnya dana bantuan baru akan disalurkan bulan November 2023 mendatang dengan rincian untuk kegiatan persiapan Pilkada, KPU OKI menerima Rp 3,5 miliar dan Bawaslu OKI menerima Rp 1,5 miliar.

"Jadikan untuk pilkada ini penyaluran dananya akan dibagi menjadi dua tahapan yaitu persiapan pilkada dan pelaksanaan pilkada,"

"Kalau untuk dana persiapan pilkada diberikan terlebih dahulu di bulan November 2023. Sisanya Rp 88 miliar untuk KPU OKI dan Rp 16 miliar untuk Bawaslu OKI baru akan disalurkan tahun 2024 mendatang," ungkapnya.

Disebutkan Lukisman, untuk anggaran dana bantuan pilkada 2024 ini memang lebih besar dibandingkan dengan pilkada 2018 silam. Lantaran melihat dari situasi dan keadaan zaman sekarang.

"Dana yang paling besar terpakai untuk gaji honor petugas PPK, PPS dan petugas di lapangan serta kegiatan pelaksanaan lainnya,"

"Saya rasa dana bantuan ini sudah sangat cukup untuk bisa mensukseskan berlangsungnya pilkada 2024 mendatang," tegasnya.

Dirinya berharap dengan adanya bantuan dari Pemda OKI, baik persiapan maupun pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan lancar dan pengelolaan dana sesuai dengan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang telah diajukan.

"Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada kendala baik pencairan maupun penggunaan dana tersebut," pungkasnya.

Baca berita lainnya langsung dari google news

Silakan gabung di Grup WA TribunSumsel