Masih Terkendala IUP PTBA, Warga Siap Demo Desak Jalan Khusus Batubara

TRIBUNSUMSEL.COM,MUARAENIM-  Masyarakat se-Kecamatan Lawang Kidul menyatakan siap mendukung keinginan Pemkab Muara Enim dan para pemilik IUP dan Transportir angkutan batubara untuk mewujudkan jalan alternatif angkutan khusus batubara.

Pasalnya, warga sudah trauma dan muak semenjak adanya aktivitas angkutan batubara yang melintas di Jalinsumteng di wilayah Kecamatan Lawang Kidul.

Hal tersebut diungkapkan beberapa perwakilan masyarakat dari Desa Lingga, Desa Keban Agung, Desa Darmo, Kelurahan Pasar dan Tanjung Enim Selatan dihadapan perwakilan pemegang IUP dan Transportir angkutan batubara pada rapat yang dipimpin langsung oleh Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah didampingi Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriadi, Dandim 0404 Muara Enim Letkol Arh Rimba Anwar dan Sekda Muara Enim Yulius di ruang rapat Serasan Sekundang Muara Enim  Selasa (13/6/2023).

"Kami siap didepan jika PTBA tidak mau bekerjasama dan memberikan izin melintas untuk jalan khusus batubara. Bila perlu kami turun ke jalan," tegas tokoh masyarajat Desa Lingga Amat Nangwi.

Menurut Amat Nangwi, bahwa masyarakat terutama yang tinggalnya disepanjang Jalinsumteng bertahun-tahun lamanya sudah trauma dan muak dengan keberadaan angkutan batubara sebab lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Keuntungannya hanya dinikmati oleh segelintir orang, sedangkan yang menderita puluhan ribu orang.

Untuk itu, dengan adanya rencana akan dibangun jalan alternatif untuk angkutan batubara tentu pihaknya sangat mendukung karena itu yang diinginkan masyarakat dan sesuai aturan Minerba. Namun yang menjadi kendala ternyata di izin PTBA, sebab rencana jalan tersebut salah satunya juga akan melintasi IUP PTBA, padahal perusahaan lainnya sudah setuju melintasi IUP masing-masing.

"Sebenarnya percuma diberikan kompensasi ke warga dan sebagainya, solusi terbaik bangunkan jalam khusus batubara tersebut. Makanya kami dukung rencana itu, dan jika kendala di PTBA kami siap turun ke jalan bila perlu," tegasnya.

Hal senada juga dikatakan Dodi Saputra tokoh masyarakat Desa Keban Agung, bahwa rumahnya persis sekali dipinggir Jalinsumteng dan benar-benar merasakan penderitaan semenjak adanya angkutan batubara seperti debu, bising, macet, lakalantas dan lainnya.

Jadi pihaknya sangat mendukung ditutupnya Jalinsumteng untuk angkutan batubara dan dialihkan ke jalan khusus batubara. 

"Kami tidak percaya lagi akan adanya kompensasi, CSR dan sebagainya, buktinya masyarakat minta bantuan ke perusahaan tidak satupun yang membantu," pungkasnya.

Kemudian dari perwakilan pemilik IUP dan Transportir Batubara dari PT SBP Azhar yang didampingi perwakilan dari PT MME, PT PGU, PT Terra, PT BAS, PT DBU, PT Servo dan lainnya mengatakan bahwa pada intinya mereka setuju untuk membuat jalan alternatif yakni khusus batubara yang melintasi IUP mereka masing-masing, namun yang menjadi kendala sampai saat ini adalah jalan yang masuk pada IUP PTBA, sebab sampai sekarang pihak PTBA belum memberikan izin melintas tersebut. Karena membangun jalan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, maka pihaknya meminta kelonggaran tetap melintas di Jalinsumteng sebab batubara mereka memasok untuk energi PLN.

Baca juga: Kaffah Tinjau Jalan Alternatif Simpang Belimbing Sepanjang 7,66 KM, Bakal Segera Dibangun

Baca juga: Muara Enim kembali Raih WTP Ke-10 Kali Berturut-turut, Kaffah Ucap Syukur

Sementara itu Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah mengatakan bahwa dalam hal ini Pemkab Muara Enim adalah sebagai mediasi antara masyarakat dengan para pemegang IUP dan Transportir Batubara, bukan sebagai pemutus dalam permasalahan ini.

Sebab mediasi ini, sebagai tindaklanjut Surat Kapolres Muara Enim terkait dengan aksi penyetopan angkutan Batubara oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Lawang Kidul.

Dan dari hasil rapat tadi, ada beberapa keputusan sebagai berikut. Pertama, Bahwa solusi utama yang disepakati seluruh stakeholders dalam hal ini Pemkab Muara Enim, Polres, Kodim, masyarakat dan perusahaan yang semuanya hadir pada hari ini (13 Juni 2023) adalah segera dibutuhkan jalan alternatif angkutan batubara, dimana jalur jalan alternatif ini sudah disepakati semua pihak pemegang IUP (jalur yang dilalui) namun terkendala oleh belum adanya persetujuan satu pihak yaitu pihak PTBA.