Diberi Mandat Penuh Tentukan Capres oleh Hasil Rakernas Golkar, Airlangga Minta Tunggu 1-2 Bulan

TRIBUNSUMSEL.COM - Airlangga Hartarto diberi mandat penuh untuk menentukan calon presiden (capres) yang akan dipilih Partai Golkar di Pilpres 2024.

Hal tersebut berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023 Partai Golkar yang diselenggarakan hari ini, Minggu (4/6/2023).

"Yang pertama, untuk pilpres, memberikan mandat kepada ketua umum untuk menetapkan capres, cawapres, dan koalisi bersama Partai Golkar," ujar Airlangga dikutip dari Kompas.com.

Meski begitu, lanjut Airlangga, keputusan soal capres yang akan diusung Partai Golkar belum diputuskan dalam waktu dekat ini.

Ketua Umum Partai Golkar itu masih akan terus berkomunikasi dengan seluruh partai politik guna menghadapi Pilpres 2024.

Kata dia, Golkar masih terbuka dengan berbagai opsi capres yang telah bermunculan di publik.

"Opsi masih terbuka, mudah-mudahan keputusan tidak lama lagi. Jadi untuk teman-teman wartawan, masih tunggu satu-dua bulan lagi," ujar Airlangga.

Dia menambahkan, dalam Rakernas Partai Golkar itu juga menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh DPD dan ormas di Partai Golkar meminta agar Pemilu 2024 tetap menerapkan sistem proporsional terbuka.

Maka dari itu, Airlangga meminta kepada DPP Partai Golkar untuk terus memperjuangkan sistem proporsional terbuka.

Sebagaimana diketahui, penerapan sistem pemilu saat ini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari sembilan parpol di parlemen, hanya PDI Perjuangan yang sejauh ini setuju sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup.

"Terkait dengan pemilu yang saat sekarang Partai Golkar, bakal calon legislatif masih menurut alfabetis. Nah ini diminta untuk pada waktunya dibuat berdasarkan nomor urut. Dan nomor urut itu berbasis kepada PDLT, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela," tuturnya.

Lalu, kata dia, sayap pemuda dan wanita di Partai Golkar harus diberikan kesempatan.

Khusus wanita, diberlakukan kuota 30 persen, lebih-lebih caleg wanita juga harus diberikan kemudahan pada saat kampanye nanti.

"Seluruh ketua-ketua DPD, juga seluruh ketua umum ormas hasta karya dan yang didirikan, mendirikan, bertanggungjawab atas pemenangan pileg, pilpres dan pilkada, baik oleh DPP, ketua-ketua provinsi, ketua-ketua kabupaten/kota dalam seluruh tingkatannya, seluruhnya berkewajiban untuk memenangkan Partai Golkar," tegas Airlangga.