Reaksi Mahfud MD Saat Netizen Ramai Minta DPR dan Parpol Dibubarkan: Lebih Baik Punya Meskipun Jelek

TRIBUNSUMSEL.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara soal permintaan netizen di sosial media yang belakangan ini ramai meminta agar DPR dan Partai Politik (parpol) dibubarkan.

Permintaan itu ramai muncul setelah debat panas yang terjadi antara Mahfud MD dan komisi III DPR RI saat menggelar rapat kerja membahas soal aliran janggal Rp 349 T di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu lalu.

Terkait hal itu Mahfud MD mengatakan, permintaan agar DPR dan parpol dibubarkan adalah suatu pilihan yang jelek.

"Banyak orang mengatakan sekarang di medsos 'bubarkan DPR, bubarkan parpol. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek," kata Mahfud MD saat menyampaikan ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Minggu (2/4) malam yang dipantau dari siaran Youtube.

Baca juga: Rafael Alun Diperiksa Sebagai Tersangka KPK Hari ini, Sempat Bantah Korupsi Hingga Sebut Jadi Target

Guru Besar Ilmu Hukum itu menilai, komentar warganet itu keliru. Sebab, DPR dan parpol dibutuhkan di Indonesia yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi.

"Saya ingin tegaskan, daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol, lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek," ujarnya di ceramah yang bertema Pemugaran Partai Politik Sebagai Instrumen Kaderisasi Kepemimpinan itu.

Ia berdalih, sistem pemerintahan demokrasi yang dianut Indonesia saat ini lebih baik daripada sistem pemerintahan monarki atau kerajaan.

Pasalnya, kata Mafud, negara monarki di mana pun memiliki potensi kesewenang-wenangan yang tinggi.

"Sementara masyarakat tidak punya peluang untuk mengontrol," ujarnya.

Ia juga memberi contoh sistem pemerintahan pada masa Khilafah Islamiah yang menerapkan sistem kerajaan. Menurutnya, saat itu banyak terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan.

Buktinya, lanjut dia, terjadi pembunuhan terhadap para ulama hanya karena dipicu oleh perbedaan pandangan politik dengan khalifah.

"Imam Hambali yang sampai sekarang kita ikuti ajaran fikihnya, dipenjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah, dan tidak ada yang berani mengontrol," ucapnya.

Ia pun menjelaskan, meski parpol di Indonesia masih jelek, mereka merupakan instrumen yang diamanatkan oleh konstitusi untuk memperbaiki negara. Sedangkan DPR harus ada untuk menyelesaikan masalah bangsa.

"Oleh sebab itu, jangan berpikir dalam situasi sekarang 'sudahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi,' enggak boleh, harus tetap demokrasi," kata Mahfud.