Kantor KONI Sumsel Digeledah Kejati, Begini Respon Pimpinan Komisi V DPRD 

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG, - Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel digeledah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Kamis (30/3/2023).

Penggeledahan kantor KONI Sumsel terkait dugaan kasus korupsi tahun anggaran 2021.

Dugaan korupsi pencairan deposito dan uang hibah Pemda Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), serta pengadaan barang tahun anggaran 2021 yang bersumber dari APBD, sejak awal sudah diwanti-wanti komisi V DPRD Sumsel. 

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Fadli, setiap penggunaan dana hibah haruslah sesuai aturan berlaku. Hal ini berkaca dari banyaknya masalah hukum akibat penggunaan dana hibah. 

"Dari awal komisi V sudah mengingatkan setiap pemakaian dana Hibah dari APBD, harus benar- benar di gunakan dengan baik sesuai aturan, ' kata Syaiful, Kamis (30/3/2023).

Selain itu, penggunaan dana yang merupakan uang rakyat itu diungkapkan politisi PKS ini, harus ada pertanggungjawaban meskipun kecil. 

"Jadi, tidak boleh bertentangan dengan aturan, serta ada Pertanggungjawabannya, karena ini duit rakyat, " ucapnya. 

Ditambahkan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel ini, jikapun dana yang akan dikucurkan itu diberikan seharusnya dilakukan verifikasi dahulu oleh pemegang pengguna anggaran. 

"Kalau soal verifikasi ini kewenangan selaku verifikator bukan ranah DPRD, " paparnya. 

Sekedar informasi Kejati menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel, dugaan kasus korupsi tahun anggaran 2021, Kamis (30/3/2023).

Kantor KONI Sumsel Digeledah Belasan Penyidik Kejati 

Belasan anggota Penyidik Kejati Sumsel geledah Kantor KONI Sumsel.

Belasan penyidik pidana khusus ini menggeledah kantor KONI untuk mencari sejumlah dokumen penting terkait dengan dugaan kasus korupsi pencairan deposito, hibah Pemda Sumsel serta pengadaan barang yang bersumber pada APBD tahun anggaran 2021.