Apa Itu Hukuman Mati dan Dasar Hukum atau Pasal Yang Mengaturnya di Indonesia

TRIBUNSUMSEL.COM - Berikut pengertian hukuman mati dan dasar hukum yang mengatur hukuman mati di Indonesia.

Hukumana mati atau terpidana mati bukanlah jenis hukuman baru di Indonesia, karena hukuman ini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu.

Meskipun terdengar cukup kejam, namun hukuman mati kerap kali diberikan bagi para narapidana sesuai dengan kejatahan yang mereka lakukan.

Lantas apa sebenarnya hukuman mati tersebut? bagaimana dasar hukumnya atau pasal apa yang mengatur jalannya hukuman mati tersebut? Simak informasinya dibawah ini:

Baca juga: Breaking News : Ferdy Sambo Divonis Mati Hakim, Mantan Kadiv Propam Polri Hanya Bisa Terdiam

Pengertian Hukuman Mati

Hukuman mati atau pidana mati (bahasa Belanda: doodstraf) adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan.

Vonis yang memerintahkan seorang tersangka didakwa dengan hukuman mati dapat dikatakan telah divonis mati, dan tindakan pelaksanaan hukuman disebut sebagai eksekusi.

Kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati dapat beragam tergantung jurisdiksi, namun biasanya melibatkan kejahatan yang serius terhadap seseorang, seperti pembunuhan (berencana atau tidak), pembunuhan massal, pemerkosaan (seringkali juga termasuk kekerasan seksual terhadap anak, terorisme, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Ditambah seperti kejahatan terhadap negara seperti upaya untuk menggulingkan pemerintahan, makar, spionase, penghasutan, dan pembajakan, serta kejahatan lainnya seperti residivisme, pencurian yang serius, penculikan, serta penyelundupan, perdagangan, atau kepemilikan narkoba.

Baca juga: Kapan Pelaksanaan atau Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia, Ferdy Sambo Dihukum Mati

Dasar Hukum atau Pasal yang Mengatur Hukuman Mati

Dilansir dari Kompas.com, senin (13/2/2023) Pada mulanya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa "Pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher di terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya".

Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam Undang-undang atau UU Nomor 2/PNPS/1964. Hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati.

Dalam pasal 10 KUHP, hukuman mati tergolong ke dalam salah satu pidana pokok. Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP antara lain:

• Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala negara.
• Pasal 111 ayat 2 KUHP: Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia.
• Pasal 124 ayat 3 KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang.
• Pasal 140 ayat 4 KUHP: Membunuh kepala negara sahabat.
• Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.
• Pasal 365 ayat 4 KUHP: Pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati.

Selain itu, beberapa pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur pidana mati.

Pasal 118 dan Pasal 121 ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati.

Hukuman mati juga berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. (*)