100 Soal Dan Kunci Jawaban Tes CAT PPS Pemilu 2024, Download PDF Gratis

TRIBUNSUMSEl.COM-Berikut ini adalah soal-soal tes tertulis dan jawaban PPS Pemilu 2024, perlu dipelajari sebagai bentuk persiapan ujian.

Baca juga: 105 Soal Tes Tertulis/CAT PPS Pemilu 2024, Download PDF Soal Dan Jawaban Gratis

Baca juga: 90 Contoh Soal Tes Tertulis PPS Pemilu 2024, Lengkap Kunci Jawabannya dan Link PDF

Soal dan kunci jawaban tes tertulis PPS Pemilu 2024.

1. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah....
A. Teguran tertulis
B. Peringatan Keras
C. Pemberhentian Sementara
D. Pemberhentian Tetap
E. Pemberhentian tetap dan denda

2.Jawaban D

2.Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........
A. 3 partai politik
B. 4 partai politik
C. 5 partai politik
D. 6 partai politik
E. 7 partai politik

Jawaban D

3.Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal...
A. 15 Januari 2017
B. 15 Februari 2017
C. 15 Maret 2017
D. 15 April 2017
E. 21 Februari 2017

Jawaban B

4.Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah ....
A. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
D. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
E. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Jawaban B

5.Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka ....
A. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti
B. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti
C. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi
D. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan
E. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali

Jawaban B

6.Pengawas Pemilu tingkat kelurahan/desa sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada berjumlah banyak...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Jawaban A

7.Dalam Pasal 176 UU No.7 tahun 2017, Pendafataran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara.
A. 15 Bulan
B. 16 Bulan
C. 17 Bulan
D.18 Bulan

Jawaban D

8.Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan.
A. 10 Bulan
B. 20 Bulan
C. 15 Bulan
D. 5 Bulan

Jawaban B

9.Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah
A. Pasal 167.
B. Pasal 168.
C. Pasal 169.
D. Pasal 170.

Jawaban A

10.Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu,kecuali
A Pengawas TPS
B. Peserta Pemilu
C. Bawaslu Kabupaten/Kota
D. Tni/Polri

Jawaban D

11.Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali...
A. Profesional
B. Independen
C. Mandiri
D. Akuntabel
E. Kredibel

Jawaban B

9.Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah
A. Pasal 167.
B. Pasal 168.
C. Pasal 169.
D. Pasal 170.

Jawaban A

10.Berikut ini adalah pihak pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu,kecuali
A Pengawas TPS
B. Peserta Pemilu
C. Bawaslu Kabupaten/Kota
D. Tni/Polri

Jawaban D

11.Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali...
A. Profesional
B. Independen
C. Mandiri
D. Akuntabel
E. Kredibel

14.Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah...
A. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye
B. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
C. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.
D. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye
E. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.

Jawaban B

15.Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan
A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
D. Adanya kebebasan untuk memilih
E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.

Jawaban E

16.Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara ....
A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik
B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
C. Langsung oleh rakyat
D. Penetapan Presiden
E. Demokratis

Jawaban E

17.Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh
A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
E. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban E

18.Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali
A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU
B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain
C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu
E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

Jawaban B

19. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan.....
A. Peraturan KPU
B. Keputusan KPU
C. Undang-Undang
D. Semuanya benar
E. Perpres

Jawaban C

20.Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni
A. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
B. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
C. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
E. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara

Jawaban D

21.Dalam penyelenggaran pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan...
A. Prinsip-prinsip check and balances
B. Sistem proporsional terbuka
C. Asas penyelenggaraan negara yang baik (good governance)
D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak
E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan

Jawaban E

22.KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal & ayat berapa?
A. Pasal 9 ayat (1)
B. Pasal 9 ayat (2)
C. Pasal 10 ayat (1)
D. Pasal 10 ayat (2)
E. Pasal 10 ayat (3)

Jawaban A

23.Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya yaitu…
A. DPRD
B. Rapat Pleno
C. KPU Pusat
D. Gubernur
E. Walikota

Jawaban B

24.Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh….
A. UU No. 22 Tahun 2007
B. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
C. PP 6 Tahun 2005
D. UU No. 32 Tahun 2004
E. UU No. 21 Tahun 2007

Jawaban B

25.Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :
A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
E. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban E

26.Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?
A. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
B. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
C. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
D. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
E. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan

Jawaban A

27.Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...
A. Distrik berwakil banyak
B. Proporsional terbuka
C. First past the post
D. Suara terbanyak
E. Proporsional

Jawaban A

28.Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye
A. KPK
B. BPK
C. BPKP
D. PPATK
E. Kantor Akuntan Publik

Jawaban E

29.DP4 digunakan untuk....
A. Bahan Coklit PPDP
B. Bahan Pertimbangan Penyusunan Daftar Pemilih
C. Bahan Penyusunan Daftar Pemilih
D. Bahan Penetapan Daftar Pemilih
E. Benar semua

Jawaban B

30.Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....
A. KPPS
B. PPS
C. PPK
D. KPU Kabupaten
E. KPU Prov

Jawaban D

31.Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan,dibentuk PPS, Apa kepanjangan nama dari PPS.

A. Panitia Pemungutan Suara
B. Petugas Pemungutan Suara
C. Petugas Pemilihan Suara
D. Panitia Pemilihan Suara
E. Tidak ada Jawaban Yang Benar

Jawaban A

32. Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS

A. PPS
B. PPK
C. KPU Kabupatemn/Kota
D. KPU Provinsi
E. KPU
Jawaban D.

33.Ketua PPS Dalam Pemilu dipilih oleh
A. KPU Kabupaten/Kota
B. Dari Anggota Oleh Anggota
C. Dari Anggota
D. Oleh Anggota
E. Dari PPK

34.Siapakah yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pemilih Sementara(DPS) dan DPS hasil perbaikan

A. Ketua KPPS
B. Ketua PPS
C. Ketua PPK
D. Ketua KPU Kabupaten/Kota
E. Ketua KPU Provinsi

Jawaban B

35.Tugas Ketua PPK adalah sebagai berikut kecuali

A. Memimpin Kegiatan PPK
B. Mengawasi kegiatan Panwascam
C. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK
D. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala,dengan manual dan atau elektronik
E. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota
Jawaban B.

36.Ketentuan untuk menjadi anggota PPK,PPS,KPPS,PPLN dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal berapa

A. Pasal 51
B. Pasal 52
C. Pasal 71
D. Pasal 72
E. Pasal 81

Jawaban D

37.Intitusi-Institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara adalah

A. KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN.
B. KPU Provinsi,Panitia Pemilihan Indonesia,PPK,PPS ,KPPS
C. KPU Kabupaten/Kota,Panitiaa Pemilihan Indonesia,PPK,PPS,KPPS.
D. Panitia Pemilihan Indonesia,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN
E. KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN,Pemantau Pemilu

Jawaban A.

38. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ada Lembaga Baru yaitu DKPP, Apa Kepanjangan nama dari DKPP.

A. Dewan Komite Pengawasan Pemilu
B. Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu
C. Dewan Komite Penyelenggara Pemilu
D. Dewan Kehormatan Pengawasan Pemilu
E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Jawaban E.

39.Siapa Ketua DKPP Pertama
A. Prof Dr Jimly Asshiddiqiq.m SH
B. Prof DR Moh Mahfud MD., SJ.,M.Hum
C. Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra., SH.,MS
D. Prof Dr Ramlan Surbakti
E. Prof DR Hafiz Azhary

Jawaban A.

40.Apabila terjadil hal-hal mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa

A. KPU setingkat di atasnya
B. DKPP
C. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
D. Gubernur atau Bupati/Walikota
E. Pemimpin DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota'

Jawaban A.

41. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditangani oleh.

A. KPU RI
B. Bawaslu
C. DKPP
D. Mahkamah Konstitusi
E. Mahkamah Agung

Jawaban C

42. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh

A. DKPP
B. KPU Provinsi
C. KPU Kabupaten
D. PPK
E. PPS
Jawaban E

43.Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan Pengawas TPS merupakan tugas dari.

A. KPPS
B. PPK
C. KPU Kabupaten/Kota
D. Panwaslu Kecamatan
E. Semua Jawaban Salah
Jawaban A

44.PPK,PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas

A. Mandiri,Setia,Jujur,Bekerja Keras,Tertib
B. Mandiri,Jujur,Adil,Kepastian Hukum,Tertib
C. Mandiri,Bekerja Keras,Kepastian Hukum, Tertib
D. Mandiri,Jujur,Adil,Kepastian Hukum,Disiplin
E. Mandiri,Jujur,Adil,Belum pernah dihukum,Tertib

Jawaban B

45.Negara Indonesia didirkan berdasarkan atas hukum(Rechtsstaat).Pendirian Indonesia tidak berdasarkan atas.

A. Kekuasaan
B. Lembaga Negara
C. Kedaulatan Rakyat
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat
E. Lembaga Pers

Jawaban A

46.Gendewa+

A. Gajah
B. Langit
C. Busur
D. Derita
E. Selatan

Jawaban C

47.Daftar Pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai

A. Daftar semua pemilih
B. Daftar Pemilih sementara
C. Daftar Pemilih Akhir
D. Daftar Potensi Pemilih
E. Daftar Pemilih Tetap
Jawaban E

48. Tata Cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh

A. KPU
B. KPU Provinsi
C. KPU Kabupaten/Kota
D. PPK
E. PPS
Jawaban A

49.Syarat untuk menjadi anggota PPK,PPS,KPPS,PPLN dan KPPSLN meliputi dibawah ini, kecuali

A. Warga NEgara Indonesia

B. Berusia Paling rendah 20 tahun

C. Mempunyai integritas,Pribadi kuat,jujur dan adil

D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat

E. Tidak menjadi anggota partai politik

Jawaban B

50.Dagelan=

A. Permainan
B. Lelucon
C. Sapaan
D. Amarah
E. Tertawa

Jawaban B

51. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah

A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
C. Menjadmin konsistensi pengaturan sistem pemilu
D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat
E.Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien
Jawaban D.

52.KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau Putusan Mahkamah Agung RI paling lama

A.30 hari kerja
B. 15 hari kerja
C. 14 hari kerja
D. 7 hari kerja
E. 3 hari kerja

Jawaban D

53.Pada tanggal berapa jadwal pemungutan suara pemilihan umum yang sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022.

A. 17 Februari 2024.
B. 15 Februari 2024.
C. 14 Februari 2024.
D. 13 Februari 2024.
E. 18 Februari 2024.
Jawaban C

54.Berapa jumlah anggota KPU,KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota PPK dan PPS

A.9-7-5-5-3
B. 11-7-5-5-3
C. 7/5-5/7-5-5-5
D. 9-5/3-5-5-3
E. 7-5/7-3/5-5/3
Jawaban E

55. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara

A.24.
B.25.
C.22.
D.20.
E.21.

Jawaban D

56.Jumlah kursi anggota DPR Ri ditetapkan sebanyak kursi.

A.352
B.445
C.350
D.577
E.575
Jawaban E

57.Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit... kursi dan paling banyak... kursi

A. 20 dan 35
B. 20 dan 45
C. 20 dan 55
D. 25 dan 55
E. 35 dan 75

Jawaban C

58.Daftar Pemilih Tetap(DPT) disahkan dan diumumkan oleh

A. KPU Kabupaten/Kota
B. KPU RI
C. Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK)
D. KPPS
E. PPS
Jawaban A

59.Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas

A. Kotak suara
B. Surat Suara
C. Tinta
D. D.A,B,C dan D Benar

Jawaban A

60.Segel Alat untuk memberi tanda pilihan dan TPS termasuk

A. Jenis perlengkapan pemungutan suara
B. Tidak termasuk jenis perlengkapan pemungutan
C. Kebutuhan Pemungutan Suara
D. Keperluan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara

Jawaban D

61. Mengapa penyederhanaan partai politik sangat diperlukan di Indonesia.

A. Kepentingan individu/kelompok
B. Untuk mendorong terwujudnya sistem presidensiil yang efektif dan kuat
C. Menjunjung tinggi tekad memperjuangkan kekuasaan
D. Untuk menciptakan rasionalitas politik warga dan berjalannya sistem checks and balances.

Jawaban B

62.Yang tidak termasuk sebagai dampak negatif akibat keberagaman budaya adalah

A. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama

B. Menimbulkan konflik antar elite dan golongan politik

C. Menimbulkan konflik antar yang kaya dan miskin

D. Menimbulkan kriss ekonomi dan moneter

Jawaban A

63.Kalimat Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kalimat yang terdapat di dalam sebuah kitab tulisan pujangga Indonesia masa lalu, kitab tersebut bernama

A. Kitab Sutasoma Karangan Mpu Kanwa
B. Kitab Bharatayuddha Karangan Mpu Sedah
C. Kitab Sutasoma Karangan Mpu Tantular
D. Kitab Hariwangsa Karangan Mpu Panuluh

Jawaban C.

64.Daftar dukungan pasangan calon perseorangan harus sudah diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat... sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

A.21 Hari
B.22 Hari
C.25 Hari
D.28 Hari
E.30 Hari
Jawaban D

65.Jumlah,Lokasi,Bentuk dan Tata Letak TPS ditentukan oleh

A.KPPS
B.PPS
C.KPU
D.KPU Kab/Kota
E.Bawaslu Kab/Kota

Jawaban D

66. Hal terpenting sebagai seorang pemimpin menurut anda adalah

A. Memimpin dengan memberikan contoh
B. Merasakan bersama kinerja tim
C. Peka terhadap kebutuhan orang lain
D. Menarik minat orang lain untuk bergabung dalam tim

Jawaban A.

67.Pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh...

A.Dewan Kehormatan KPU
B.Dewan Kehormatan Bawaslu
C.Dewan Kode Etik KPU
D.Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
E.Dewan Penegakan Etika Bawaslu

Jawaban D

68.Menolak hal-hal yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas,kewajiban dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu merupakan sikap dan tindakan sesuai prinsip

A.Jujur
B.Langsung
C.Mandiri
D.Umum
Jawaban C

69.Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas TPS merupakan tugas dari

A. KPPS
B.PPK
C.KPU Kabupaten/Kota
D. Panwaslu Kecamatan
E.Semua Jawaban Salah

Jawaban A

70. Untuk dapat dipromosi pada jabatan yang lebih tinggi, seorang staf dapat saja menyuap atasan terkecuali

A. Terjadi dalam kondisi mendesak
B. Terjadi kesepakatan
C. Lepas dari pengawasan
D. Pertanyaan di atas adalah salah

Jawaban D

71. Jumlah Surat Suara di TPS dicetak sama dengan

A. Jumlah Daftar Pemilih Tetap
B. Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan
C.Jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2 persen dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan
D.Jumlah pemilih pada setuap kabupaten/kota

Jawaban C

72.Berikut ini yang tepat merupakan bagian perlengkapan pemungutan suara yaitu

A. Kotak suara,surat suara,tempat pemungutan suara,spanduk dan wc.

B.Alat untuk mencoblos,kotak suara,surat suara,tinta,bilik pemungutan suara,segel dan tps.

C.Baliho dan spanduk,kotak suara dan surat suara

D.TPS,Segel,Stempel,Botol dan Bendera

Jawaban B.

73.Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis

A.Domisili di wilayah rukun tetangga
B.Jenis Kelamin
C.Umum
D.Agama

Jawaban A

74.Dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih diberikan oleh

A.Pantarlih kepada Pemilih
B.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
C.PPK
D. PPK bersama Panwaslu Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota

Jawaban A

75.Prinsip Pengelolaan keuangan pemilu adalah

A.Akuntabel dan transparan
B.Tertutup dan tersembunyi
C.Bebas
D.Semua Jawaban Salah

Jawaban A

76.Sumber anggaran untuk membiayai pelaksanaan pemilu adalah

A.Sumbangan pengusaha
B.APBS
C.Sumbangan Warga
D.APBN
Jawaban D

77.Lembaga Penyelenggara Pemilu adalah

A.KPU
B.KPU Provinsi
C.KPU Kabupaten/Kota
D. Semua Jawaban Benar

Jawaban D

78.Dampak negatif dari penggunaan gaya kepemimpinan otoritas pada kehidupan organisasi yakni.

A. Cepat saat mengambil keputusan
B. Menciptakan situasi saling mencurigai antar anggota dalam organisasi
C. Motivasi dan semangat anggota organisasi yang menjadi rendah
D. Meningkatkan kinerha anggota di organisasi

Jawaban C

79.Karakteristik pemimpin bergaya kompromi antara lain

A.Mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan
B.Memiliki orientasi pada hasil
C. Menguatamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasi
D. Memberikan dorongan secara selektif pada anggota organisasi

Jawaban D.

80.Integrasi Sosial Dapat Terwujud Apabila

A. Setiap individu dalam suatu masyarakat dapat mengendalikan prasangka sehingga tak terjadi konflik.

B. Masyarakat dapat bersatu.

C. Setiap individu memiliki tujuan yang sama

D. Individu yang berada dalam kelompok melakukan kerjasama untuk kemajuan kelompoknya

jawaban A

81.Negara Indonesia adalah negara hukum,hal ini dijelaskan pada pasal

A. Pasal 28
B. Pasal 35
C. Pasal 36
D. Pasal 1 ayat 3
E. Pasal 1 ayat 1

82.Salah satu contoh pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah

A. Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan
B. Kedaulatan berada di tangan rakyat
C. Kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat
D. Pemungutan pajak
E. Penghormatan terhadap pemeluk agama lain

Jawaban A

83. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara, Hal ini diatur dalam pasal

A. Pasal 28
B. Pasal 27 ayat 3
C. Pasal 26 ayat 1
D. Pasal 30 ayat 1
E. Pasal 31

Jawaban B

84.Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar,bunyi pasal tersebut hasil amandemen

A.Kesatu
B.Kedua
C.Ketiga
D.Keempat
E.Kelima

Jawaban C

85.Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan

A. MPR
B. DPR
C. Mahkamah Agung
D. Mahkamah Konstitusi
E. Komisi Yudisial

Jawaban B

86.Lambang negara adalah Garuda Pancasila,diatur pada pasal

A.Pasal 35
B.Pasal 34
C.Pasal 36
D.Pasal 36A
E.Pasal 36B

Jawaban D

87.Apabila terjadi kekosongan wakil presiden,yang memilih wakil presiden selanjutnya adalah

A.Presiden
B.MPR
C.DPR
D.Komisi Yudisial
E.Mahkamah Konstitusi

Jawaban B

88.Rumusan Pancasila yang secara resmi terdapat dalam

A.Pidato Bung Karno
B.Proklamasi 17 Agustus 1945
C.Pembukaan UUD 1945
D.Piagam jakarta
E.Peraturan Presiden

Jawaban C

89.Menjadikan pancasila sebagai landasan untuk membentuk sebuah organisasi adalah contoh pembangunan dalam bidang

A.Sosial
B.Budaya
C.Ekonomi
D.Politik
E.Keagamaan

Jawaban D

90.Sistem kedaulatan rakyat yang digunakan oleh Indonesia terdapat pada

A.Pembukaan UUD 1945 Alinea 1
B.Pembukaan UUD 1945 Alinea 3
C.UUD 1945 pasal 1 ayat 2
D.Pancasila sila ketiga
E.Pancasila Sila kedua

Jawaban C

91.Siapa yang menetapkan daftar pemilih tetap.

A.KPPS
B.PPS
C.PPK
D.KPU Kabupaten/Kota

Jawaban D

92.Peraturan apa yang digunakan untuk mengatur penundaan Pemilu Kepala Daerah

A.UU NO.22 Tahun 2007

B.PP 6 Tahun 2005

C.UU No.21 Tahun 2007

D.UU No.32 Tahun 2004

Jawaban B

93.Berapa banyak pengawas pemilu yang berada di tingkat kelurahan atau desa menurut UU Pemilu

A.1
B.2
C.3
D.4
Jawaban A

94.Kepanjangan dari PPS adalah

A.Petugas Pemilihan Sementara
B.Petugas Pemungutan Suara
C.Panitia Pemungutan Suara
D.Panitia Pemilihan Suara

Jawaban C

95.Penyelenggaraan Pemilu tingkat Kelurahan/Desa dilakukan oleh

A.Pantarlih
B.KPPS
C.PPS
D.PPK dan PPS

Jawaban C

96.PPS berkedudukan dimana

A.TPS
B.Kelurahan/Desa
C.Dusun
D.Kecamatan

Jawaban B

97.Panitia Pemungutan Suara dibentuk oleh

A.Kepala Desa
B.PPK
C.Camat Setempat
D.Kpu Kabupaten/Kota
Jawaban D

98.KPU Kabupaten/Kota membentuk PPS paling lambat...sebelum penyelenggaraan pemilu.

A.6 Bulan
B.7 Bulan
C.8 Bulan
D.10 Bulan

Jawaban A

99.PPS dibubarkan oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama....setelah hari pemungutan suara.

A.1 Bulan
B.1,5 bulan
C.2 Bulan
D.3 Bulan

Jawaban C

100.Anggota PPS diseleksi dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat,Berapa jumlah anggota PPS yang dipilih.

A.2 Orang
B.3 Orang
C.5 Orang
D. Sesuai kebutuhan

Jawaban B

Klik Disini Download PDF Gratis Klik Disini Download PDF