Usmarwi Kaffah Segera Dilantik Jadi Wabup Muara Enim, Gubernur Sumsel Sudah Terima SK Pelantikan

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Setelah berbulan-bulan belum ada kepastian kapan Ahmad Usmarwi Kaffah akan dilantik jadi Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim.

Namun kini sudah ada kabar bahwa Usmarwi Kaffat segera dilantik dalam waktu dekat sebagai Wabup Muara Enim.

Hal itu diungkapkan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengungkapkan bahwa ia sudah menerima SK untuk pelantikan Wabup Muara Enim.

"Masalah SK Wabup hasil Pemilihan DPRD Muara Enim sudah saya terima," kata Herman Deru saat diwawancarai di Kantin Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (3/1/2022)

Deru menjelaskan, bahwa ia akan mengundang terlebih dahulu ketua DPRD, Pj Bupati, Forkompinda dan termasuk yang akan dilantik. Supaya pemerintah di sana kondusif.

"Namun untuk pelantikannya tidak harus buru-buru, karena tidak terjadi kekosongan pemerintahan. Untuk Pj Bupati ada Kurniawan, yang masa jabatannya bisa 6 bulan sampai 1 tahun," ungkapnya

Menurutnya, hasil pembicaraan dengan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Indonesia.

Baca juga: Ketua DPD PAN PALI Mundur Jabatan dan Anggota Partai, Respon Ketua DPW PAN Sumsel

Bahwa sebelumnya Kurniawan yang menjabat sebagai Pj Bupati Muara Enim belum 6 bulan untuk itulah belum dilakukan pelantikan Wabup.

Namun kini Kurniawan sudah enam bulan dan Pemerintah 2022 sudah selesai. Jadi sudah ada diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilanjutkan pelantikan Wabup Muara Enim meski masih ada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Untuk masalah PTUN ini masih bisa sambil berjalan. Namun bagaimanapun nantinya ia akan jadi Plt bupati jadi harus disamakan frekuensinya dengan Forkompinda," ungkapnya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai wakil bupati Kabupaten Muaraenim sudah diterima oleh Gubernur Sumatera Selatan.

Dimana dalam kabar tersebut SK di keluarkan oleh Kemendagri pada Jumat, 30 Desember 2022 pukul 16.00 wib dan diterima oleh perwakilan pemerintah Provinsi melalui badan penghubung provinsi Sumatera Selatan di Jakarta.

Namun saat di konfirmasi Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan M.A Dedi Rahmadi SE, dirinya merasa belum menerima surat yang di maksudkan.

"Saya tidak mengetahui soal itu serta mengenai surat yang dimaksudkan itu tidak ada dengan saya," ujarnya saat di konfirmasi, Minggu, (01/01/2023).

Dirinya juga menuturkan mengenai teks berita yang beredar. Dimana dikatakan bahwa surat tersebut diterima oleh perwakilan pemerintah Provinsi melalui badan penghubung provinsi Sumatera Selatan di Jakarta.