Berita Internasional
Usul Berikan Kekebalan, Joe Biden Dituduh Beri Izin Membunuh Pada Pangeran Mohammed bin Salman
Usul Berikan Kekebalan, Joe Biden Dituduh Beri Izin Membunuh Pada Pangeran Mohammed bin Salman
lihat foto
Para pelaku diyakini memutilasi Khashoggi, meskipun tubuh jurnalis kawakan ini tidak pernah ditemukan.
Komunitas intelijen AS menduga putra mahkota Arab Saudi menyetujui pembunuhan itu.
Ini menyusul kritikan Khashoggi atas cara keras Pangeran Mohammed membungkam orang-orang yang dianggapnya saingan.
Sebelum memenangkan Pemilu AS, Joe Biden sempat berjanji akan mengadili penguasa Saudi yang terlibat dalam pembunuhan mendiang jurnalis yang tinggal di Washington itu.
"Saya pikir itu adalah pembunuhan telak," kata Biden di balai kota CNN pada tahun 2019, sebagai kandidat.
Tetapi Biden sebagai presiden berusaha meredakan ketegangan dengan Riyadh, termasuk berselisih dengan Pangeran Mohammed dalam perjalanan Juli ke kerajaan itu, ketika AS berusaha membujuk Arab Saudi untuk membatalkan serangkaian pemotongan produksi minyak.
Tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz, dan DAWN menggugat putra mahkota, pembantu utamanya, dan lainnya di pengadilan federal Washington atas dugaan peran mereka dalam pembunuhan Khashoggi.
Arab Saudi membantah tuduhan sang pangeran memiliki peran langsung dalam kasus tersebut.
Laporan Intelijen
Laporan intelijen AS yang diterbitkan pada Februari 2021, mengatakan Pangeran Mohammed bin Salman menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh Jamal Khashoggi.
Dikatakan bahwa 15 orang tim Saudi yang tiba di Istanbul pada Oktober 2018, ketika Khashoggi terbunuh, termasuk anggota yang terkait dengan Pusat Studi dan Urusan Media Saudi (CSMARC) di Royal Court.
Itu dipimpin oleh penasihat dekat MBS serta tujuh anggota pelindung pribadi putra mahkota yang dikenal sebagai Pasukan Intervensi Cepat, lapor CNN.
Laporan tersebut mencatat bahwa Mohammed bin Salman memandang Khashoggi sebagai ancaman bagi Kerajaan.
MBS membantah tuduhan tersebut, mengklaim posisinya di pemerintahan dan kerajaan memberinya kekebalan atas penuntutan di pengadilan AS.
Tetapi sebagai Putra Mahkota, Mohammed bin Salman tidak berhak atas kekebalan berdaulat yang hanya mencakup kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri luar negeri.
