Berita Lubuklinggau
Pemilu 2024: Anggaran Pilkada 2024 di Lubuklinggau Rp 40 Miliar, Dua Tahun Anggaran
Pemilu 2024, anggaran Pilkada 2024 di Lubuklinggau mencapai Rp 40 miliar. Pemkot Lubuklinggau akan mengusulkan dalam dua tahun anggaran.
Penulis: Eko Hepronis | Editor: Vanda Rosetiati
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Pemilu 2024, anggaran Pilkada 2024 di Lubuklinggau mencapai Rp 40 miliar.
Pemerintah Kota Lubuklinggau akan mengusulkan anggaran Rp 40 miliar untuk Pilkada 2024 dalam dua tahun anggaran.
Walikota Lubuklinggau HSN Prana Putra Sohe mengatakan Pemkot Lubuklinggau baru akan menganggarkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang.
Dia menegaskan anggaran itu baru dianggarkan karena tidak bisa maksimal di tahun 2023 mendatang.
"Kemungkinan anggaran Pilkada akan dianggarkan selama dua tahun anggaran. Yakni di tahun 2023 dan 2024," ungkapnya pada wartawan, Rabu (2/11/2022).
Untuk itu pihaknya baru akan menyiapkan anggaran di dua tahun anggaran.
Baca juga: Kurir Sabu 2 Kg Tertangkap di Palembang, Kaki Tangan Bandar Narkoba Lintas Negara
Untuk APBD 2024 kan pembahasannya di akhir 2023, sehingga baru akan dibahas anggarannya di tahun 2023 mendatang.
Wali kota yang biasa dipanggil Nanan ini mengaku, pihaknya sudah menerima usulan pengajuan anggaran Pilkada dari KPU dan Bawaslu dengan total anggaran yang diajukan Rp 30 sampai Rp 40 miliar.
”Karena tidak bisa maksimal kita anggarkan di tahun 2023, paling kita bagi nanti, 30 persen kita anggarkan di APBD 2023, sisanya 70 persen kita anggarkan di APBD 2024,” ungkapnya.
Nanan menyebutkan dalam Rakor Forkopimda se-Sumsel kemarin sudah dibahas terkait persiapan Pemilu serentak 2024 mendatang.
"Sudah dibahas, kendala masing-masing daerah seperti apa, solusinya seperti apa. Sehingga penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan sukses," ujarnya.
Sementara, Gubernur Sumsel, H Herman Deru dalam rapat Rakor Forkopimda se-Sumsel kemarin juga berpesan, agar semua pihak selalu waspada dalam hal persiapan pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
"Karena lebel kita ini zero konflik, sehingga ini beban tersendiri untuk mempertahankan lebel ini, kita harus menjaga stabilitas poltik, hukum dan ekonomi di setiap daerah," ungkapnya.
Untuk itu, Herman Deru berharap masing-masing daerah bisa melakukan dan bisa bekerja sama antara
KPU dan Bawaslu dalam penerapan Pemilu damai.
Baca berita lainnya langsung dari google news
