Pemilu 2024 : PDIP Marah ke NasDem Karena Usung Anies Baswedan yang Disebut Beda Misi Dengan Jokowi

TRIBUNSUMSEL.COM - Isu politik jelang Pemilu 2024 semakin panas. Apalagi usai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.

Bahkan, PDIP sampai marah usai NasDem mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 pada Pemilu 2024.

Kemarahan tersebut bukan tanpa sebab. PDIP menganggap Anies Baswedan berbeda misi dengan Presiden Jokowi jelang Pemilu 2024.

Seperti diketahui, Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung etika berpolitik Partai NasDem setelah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Seperti diketahui, Partai NasDem telah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024. 

NasDem sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu, kini justru mendukung Anies yang disebut kontradiktif dengan program Jokowi. 

"Seluruh partai pendukung Jokowi juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan skala prioritas pada permasalahan tersebut dan juga mendukung kebijakan pak Jokowi," kata Hasto, Senin (10/10/2022) dikutip dari tayangan youTube tvOneNews. 

Hasto mencontohkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Menurutnya, Presiden Jokowi melakukannya karena perspektif geopolitik. 

Sementara Anies ingin tetap mempertahankan ibu kota di Jakarta.

"Misalnya dalam pemindahan ibu kota negara, jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda."

"Maka ini akan kontradiktif, contohnya saya mendengar berkali-kali pak Anies mencoba untuk mempertahankan ibu kota tetap di Jakarta sementara pak Jokowi meninginkan kesinambungan kepemimpnan agar visi Indonesia sebagai poros maritim itu dapat dijalankan," jelas Hasto. 

Meski demikian, Hasto menegasakan, PDIP tak ikut campur tangan dengan langkah partai politik lainnya. 

Menurutnya, fokus PDIP saat ini ialah mempercepat kinerja pemulihan ekonomi untuk rakyat. 

"Tapi sekali lagi, PDIP tidak ikut campur tangan kedaulatan partai politik lain," lanjutnya.