Berita Palembang

Verifikasi Keanggotaan Parpol Lewat Video Call, Dua KPU di Sumsel Disidang

Bawaslu Sumsel menggelar sudang Dugaan pelanggaran administrasi Dua KPU Kabupaten di Sumsel karena Gunakan Video Call Verifikasi Keanggotaan Parpol

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF
Sidang Dugaan pelanggaran administratif Bawaslu Sumsel kepada KPU Mura dan Muara Enim, Kamis (22/9/2022) 

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG, --Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (22/9/2022) menggelar sidang dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim dan Musi Rawas (Mura). 

Sidang pendahuluan yang dipimpin ketua Majelis persidangan dalam hal ini Ketua Bawaslu Sumsel Yenli Elmanoferi didampingi komisioner Bawaslu Sumsel lainnya Syamsul Alwi, dengan agenda sidang pendahuluan yang dihadiri Bawaslu Muara Enim dan Mura serta KPU Muara Enim dan Mura di Bawaslu Sumsel Jakabaring. 

Yenli sendiri sebelumnya, mengatakan jika hal itu merupakan tindak lanjut temuan dari Bawaslu Muara Enim dan Mura, akan dugaan pelanggaran dalam teknis verifikasi kepesertaan keanggotaan partai oleh dua KPU Kabupaten itu. 

Ketua Bawaslu Muara Enim Suprayitno mengatakan, ini merupakan temuan dugaan pelanggaran dari bawah terkait dengan kegiatan klarifikasi keanggotaan, untuk calon partai politik peserta pemilu 2024 dalam klarifikasi keanggotaan parpol oleh KPU. 

"Dari hasil pengawasan kami ke KPU Kabupaten Muara Enim, maka kami temukan kegiatan klarifikasi keanggotaan yang menggunakan sarana video call, padahal di dalam peraturan KPU nomor 4 Tahun 2022 di pasal 39 Kalau tidak salah disebutkan, bahwa pelaksanaan klarifikasi keanggotaan harus secara langsung dihadirkan ke kantor KPU Kabupaten Muara Enim, tapi ternyata KPU melakukannya dengan sarana video call," katanya selepas sidang. 

Dijelaskan Suprayitno, salah satu argumentasi KPU Kabupaten Muara Enim selama ini dilakukan untuk memudahkan, karena ada salah satu anggota parpol yang jarak tempuhnya lumayan jauh sehingga menggunakan sarana video call. 

"Yaang kedua argumentasi KPU juga berdasarkan instruksi,dari KPU RI melalui KPU Provinsi, bisa melakukan sarana menggunakan video call, sehingga oleh KPU dilakukan itu. Nah kami berdasarkan surat edaran Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2022 disampaikan bahwa, apabila ditemukan KPU melakukan klarifikasi keanggotaan menggunakan sarana video call, maka harus dianggap tidak memenuhi syarat karena tidak diatur di dalam PKPU nomor 4 Tahun 2022. Sehingga kami menyimpulkan dan menyepakati dalam rapat pleno, bahwa apa yang dilakukan oleh KPU adalah salah satu jenis dugaan pelanggaran administrasi, sehingga hasil pengawasan itu kami jadikan temuan, sehingga kami laporkan ke Bawaslu Provinsi,"paparnya.

Pihaknya berkeinginan, majelis persidangan nanti akan memutuskan seadil-adilnya dalam arti tergantung dari jenis pelanggaran, karena di dalam peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penanganan pelanggaran administratif, disebutkan sanksi bisa berupa perbaikan administrasi, bisa berupa teguran bisa administratif lain berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemilu. 

"Nah, soal nanti apapun keputusan dari majelis kami serahkan kepada majelis, tapi harapan kami ada sanksi yang diberikan kepada KPU terkait dugaan pelanggaran yang kami temukan pada saat klarifikasi keanggotaan," ucapnya, seraya pihaknya belum mengetahui hal itu dilakukan kepada parpol tertentu atau keseluruhan mengingat tidak ada laporan dari KPU. 

Baca juga: Anggota DPRD Partai NasDem Ngaku Ditembak OTD di Muratara, Pistol Pelaku Tak Meletus

Terpisah ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin menerangkan jika KPU Muara Enim dan Mura sudah berkoordinasi dengan pihaknya, jika apa yang dilakukan selama ini sesuai perintah KPU RI. 

"Secara prinsip kita mengikuti saja persidangan itu, dan kami sudah memberikan arahan kepada KPU Mura dan Muara Enim, untuk diikuti saja persidangan tersebut karena menjalankan perintah KPU RI dan Provinsi, " tandasnya. 

Dilanjutkan Amrah, pihaknya berharap nantinya temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu itu tidak benar, dan penyelenggara bisa tenang melaksanakan tahapan pemilu yang sedang berlangsung saat ini. 

"Jadi mudah- mudahan hasilnya sesuai harapan, karena versi kami hal itu tidak melanggar dan menjalankan perintah, " pungkas Amrah. 

 

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved