Kader Tak Puas Kepengurusan Golkar Muara Enim, DPD Golkar Sumsel: Ini Masalah Internal

Sebagai contoh, untuk pengisian sekretaris sesuai kriteria dan syarat dalam AD/ART Partai Golkar jelas minimal harus lima tahun mengabdi di Partai Golkar secara terus menerus.

Namun pada kepengurusan yang baru ternyata oknum tersebut dua tahun bergabung dengan Partai Golkar yang tentu belum memahami betul organisasi didalam tubuh Golkar, ini malah dijadikan sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Muara Enim.

Dan perlu diketahui, penolakan ini bukan hanya dari pengurus harian DPD Partai Golkar Muara Enim saja, tetapi juga dari kepengurusan partai Golkar di 13 kecamatan dari 22 kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.

Dan itu belum ditambah tiga organisasi sayap Golkar yang juga menolak sehingga total yang menolak ada 16 kepengurusan.

“Ada bukti dokumennya penolakan 13 kecamatan diatas materai Rp 10 ribu. Ditambah lagi tiga organisasi sayap yang menolak untuk komposisi untuk sekretaris dan sudah disampaikan ke DPD Golkar Sumsel,” ucapnya.

Sementara itu, Yusran Efendi anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Golkar, mengatakan anggota Fraksi Golkar sangat respon apa yang suarakan dari kader-kader Golkar.

Ada beberapa tuntutan teman-teman kader, salah satunya diminta anulir masalah kepengurusan karena tidak sesusai dengan AD/ART dan Juklak Partai Golkar.

"Insya Allah dalam permasalahan ini saya akan langsung menyampaikan kepada ketua terpilih pak Hadiono supaya menganulir dan menyerap aspirasi kawan-kawan kader Golkar untuk menganalisa ulang kepengurusan Partai Golkar seusai juklak, juknis AD/ART Partai Golkar,” pungkasnya.

Baca berita lainnya langsung dari google news