PDIP Kini Marah Besar dan Ungkit Pemilu di Era SBY, Usai Pemilu 2024 Disebut Akan Ada Kecurangan

Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christin Sumampow

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Ajang Pemilihan Presdien (Pilpres) baru bakal digelar pada tahun 2024 mendatang.

Namun sejumlah isu politik kini sudah mulai bermunculan.

Salah satu yang mulai dihembuskan ialah adanya dugaan kecurangan pada pemilu 2024 mendatang.

Kini yang terbaru, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkati adanya tanda-tanda Pemilu 2024 yang tidak jujur dan adil di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mengungkit era pemerintahan SBY.

Menurutnya pada era tersebut banyak terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sifatnya masif.

“Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat,” ujar Hasto dalam keterangan tertulinya, Sabtu (19/8/2022).

Di luar itu, tambah Hasto, data-data hasi pemilu di era pemerintahan SBY pun ia sebut banyak yang dimusnahkan.

Lebih lanjut Hasto juga menyinggung ihwal dana hasil kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan untuk kepentingan elektoral.

“Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” lanjutnya.

Baca juga: Wacana Dua Paslon Oleh PDIP Disebut Sebagai Hal yang Dianggap SBY Tanda Kecurangan di Pemilu 2024

Baca juga: PDIP Marah Usai SBY Khawatir Pemilu 2024 Tidak Adil, Balas Ungkit Kecurangan di Pemilu 2009 dan Anas

Sebelumnya dalam Rapimnas Partai Demokrat SBY menyatakan bakal turun gunung.

Hal ini lantaran dirinya mendapat informasi ada tanda-tanda Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY menyatakan berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dikehendaki pihak tertentu.

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.