Korupsi Dana Penguatan Kepsek Musi Rawas, Mantan Kadisdik Dituntut 2,5 Tahun Penjara

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Korupsi dana penguatan kepala sekolah (Kepsek) Musi Rawas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lubuklinggau menuntut mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten (Mura) Irwan Efendi dengan pidana penjara 2,5 tahun atau dua tahun enam bulan , denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Mantan Kabid Guru dan Tenaga Kependudukan (GTK) Disdik Kabupaten Mura, Rifai dituntut pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp.50 juta subsidair tiga bulan kurungan pada kasus yang sama.

Sedangkan, Staf Bidang GTK Rosurohati (Rosa) dituntut pidana penjara selama dua tahun enam bulan dan denda sebesar Rp.50 juta penjara, subsider tiga bulan kurungan.

Ketiganya menjalani tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang (15/9/2022) karena melakukan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mura Tahun 2019.

Proses persidangan diikuti ketiga terdakwa secara zoom dari Lapas Kelas II A Kota Lubuklinggau.

Baca juga: Demo Mahasiswa Hari Ini Protes BBM Naik di Pagaralam, Massa Geruduk Kantor DPRD Pagaralam

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau, Riyadi Bayu Kristianto, melalui Kasi Pidsus, Yuriza Antoni, didampingi Kasi Inteligen, Husni Mubaroq mengatakan ketiga terdakwa di tuntut berbeda.

"Hal yang meringankan Irwan karena belum pernah sama sekali di hukum penjara dan telah mengembalikan uang Rp.46.470.000," ungkapnya pada wartawan.

Sedangkan, terdakwa Rifai dituntut berbeda dengan terdakwa Irwan dan Rosurohati dikarenakan pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa Rifai telah mengajukan Justice Collaborator.

"Karena Rifai mengakui dan berterus terang telah menyesali perbuatannya dan telah menitipkan uang Rp.127.500.000 dan terdakwa selaku Justice Collaborator (JC) berdasarkan surat penetapan No: 1216/L.6.11/Fd.1/03.2022 tanggal 31 Maret 2022," ujarnya.

Kemudian ketiga terdakwa dituntut masing-masing membayar uang pengganti sebesar Rp 142.671.775 dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa.

"Selanjutnya dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun dan tiga bulan," ungkapnya.

Hanya saja, terdakwa Rifai cukup membayar uang pengganti senilai Rp.15.171.775 dikarenakan sebelumnya terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp.127.500.000 begitu juga terdakwa terdakwa Irwan Efendi cukup membayar uang pengganti senilai Rp.96.201.775.

"Karena sebelumnya terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp.46.470.000," ujarnya.

Kemudian, untuk agenda sidang selanjutnya akan dilakuan pada hari Kamis (22/9/2022) pekan depan tanggal 22 September 2022 dengan agenda pembacaan pledoi ketiga terdakwa.

"Agenda selanjutnya adalah pembacaan pledoi ketiga terdakwa," ungkapnya. 

Pemeriksaan 2020 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau menetapkan tiga tersangka dalam dugaaan korupsi kegiatan diklat penguatan kepala sekolah  tahun 2019 di Kabupaten Musi Rawas, Senin (21/3/2022).

Ketiganya yakni Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Irwan Efendi, dan M Rifai Mantan Kabid Guru dan Tenaga Kependudukan, dan Rosurohati alias Rosa Mantan Staf Bidang Gtk.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kejari Lubuklinggau sekitar enam jam lebih dari pukul 10.30 Wib sampai pukul 15.00 WIB dengan didampingi kuasa hukumnya Gressely.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Yuriza Antoni, didampingi Kepala Seksi (Kasi) Inteligen, Aan Thomo menjelaskan kasus yang menjerat ketiga tersangka ini bermula hasil pemeriksaan tahun 2020 lalu.

Berdasarkan informasi dihimpun kasus dugaan korupsi yang menjerat ketiga tersangka ini bermula saat Disdik Kabupaten Mura menggelar acara kegiatan diklat penguatan kepala sekolah  tahun 2019 di Kabupaten Mura.

Kegiatan tersebut telah dianggarkan dari anggaran APBD, Namun, dengan alasan kurangnya biaya untuk diklat.

Akhirnya merujuk pada surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), setelah dilakukan rapat internal pada dinas pendidikan Mura menimbulkan 3 opsi pilihan agar kegiatan dapat berjalan lancar.

Dari opsi yang dipilih adalah kepala sekolah diwajibkan membayar iuran sebesar Rp3 Juta, dan iuran itu pun disetujui oleh peserta diklat.

Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Hotel Hakmaz Taba dengan peserta kurang lebih 283 peserta terdiri dari kepala sekolah SD dan SMP Kabupaten Mura secara iuran tunai.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Yuriza Antoni, didampingi Kepala Seksi (Kasi) Inteligen, Aan Thomo menjelaskan kasus yang menjerat ketiga tersangka ini bermula hasil pemeriksaan tahun 2020 lalu.

"Kasus ini sudah lama pemeriksaan di mulai tahun 2020 lalu, atau tepatnya bulan Maret, kita tuntaskan bersama dengan perkara-perkara lainnya," ungkap Yuriza pada Tribunsumsel.com, Senin (21/3/2022).

Yuriza menjelaskan dalam kegiatan diklat penguatan kepala sekolah tahun 2019 di kabupaten Mura ini dugaan korupsinya
pertama menggunakan anggaran dari APBD tahun 2019 dan dana sharing peserta.

"Total anggarannya sebesar Rp. 1.121.480.000 ribu. Jadi mereka memungut dua anggaran sekaligus yakni dari anggaran APBD dan anggaran sharing," ungkapnya.

Sebenarnya anggaran dari APBD sudah dianggarkan sebesar Rp. 483.480 ribu, namun mereka juga meminta dana sharing sebesar Rp 639.000 juta dari masing-masing kepala sekolah SD dan SMP.

"Peran ketiga yakni Irwan Efendi selaku pengguna anggaran, sementara M Rifai selaku PPTK kegiatan, sedangkan Rosa selaku admin kegiatan namun tidak ada penunjukan langsung," tambahnya.

Baca berita lainnya langsung dari google news