Berita Palembang

Endang Layangkan SP ke Fraksi Golkar DPRD OI, DPD Sumsel: Tidak Ada Dualisme 

Terkait Dualisme golkar Ogan ilir (Oi) yang digembor gemborkan, DPD golkar Sumsel menegaskan tidak ada dualisme di Golkar Ogan Iir.

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF
Ketua DPD Partai Golkar OI, Endang PU Ishak Layangkan SP ke Fraksi Golkar DPRD OI 

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG,-DPD partai Golkar provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan, tidak ada dualisme kepengurusan DPD Partai Golkar di Ogan Ilir (OI) seperti yang digembar-gemborkan.

Penegasan itu disampaikan oleh Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumsel, RA Anita Noeringhati, usai memimpin rapat konsolidasi bersama DPD Partai Golkar OI di Kantor DPD Partai Golkar Sumsel, Kamis (15/9/2022). 

"DPD Partai Golkar Sumsel yang punya kewenangan mengeluarkan SK kepengurusan DPD Partai Golkar kabupaten/kota, mengakui dan hanya mengeluarkan SK DPD Partai Golkar OI dengan Ketua Endang PU Ishak dan Sekretaris Hakim. Diluar itu tidak ada lagi SK kepengurusan yang lain," tegas Anita didampingi Sekretaris DPD Andie Diniealdi. 

Anita menyebut jika sebelumnya SK DPD Partai Golkar OI ini juga, telah diuji di Mahkamah DPP Partai Golkar bahkan di PN Kayuagung, dengan adanya gugatan yang memenangkan  kepengurusan DPD Partai Golkar OI dengan Ketuanya Endang PU Ishak.

 "Saya hanya ingin memperingatkan kepada Fraksi Partai Golkar DPRD Ogan Ilir, kembalilah kepada AD/ART partai karena sudah jelas disebutkan sebagai kader, anggota terlebih anggota fraksi sebagai kepanjangan tangan partai harus tunduk dan patuh dengan PO serta AD/ART Partai Golkar," sebut Anita yang juga ketua DPRD Sumsel ini. 

Bagi yang tak mematuhi Peraturan Organisasi (PO) dan AD/ART Partai Golkar Anita menegaskan akan menyampaikan ke DPP Partai Golkar agar diberikan sanksi. 

"Dan untuk itu kepada DPD Partai Golkar OI, kami perintahkan memberikan sanksi berupa surat peringatan pertama terhadap Fraksi Partai Golkar DPRD OI. Jika masih juga membangkang akan dikeluarkan surat peringatan selanjutnya hingga sanksi terberat pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar yang notabene pemberhentian sebagai anggota DPRD,," tegasnya. 

Ditanya soal PAW terhadap ketujuh Anggota FPG DPRD OI, Anita menegaskan jika di dalam sebuah organisasi termasuk parpol, ada aturan yang mengikat.

Dan bagi yang tidak patuh tentunya bakal dikenakan sanksi yang sepenuhnya akan diserahkan kepada DPD Partai Golkar.

"Jelas akan ada sanksi, karena kita anggota mereka tidak mengakui adanya SK yang dikeluarkan oleh DPD Partai Golkar Sumsel terkait kepengurusan DPD Partai Golkar OI," tandasnya. 

Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel Andie Dinialdie menambahkan, terkait dinamika kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir, seperti yang diketahui, permasalahan tersebut sudah secara jelas dan tegas di putuskan oleh Mahkamah Partai

"Kami dari pengurus DPD Partai Golkar Sumsel, jelas dan tegas tegak lurus terhadap putusan DPP menetapkan Kepengurusan Bapak Endang PU sebagai kepengurusan yang sah," paparnya. 

Selain itu, dilanjutkan anggota DPRD Sumsel penegasan tidak ada dualisme kepengurusan partai Golkar di Ogan Ilir, putusan sudah di tetapkan oleh Mahkamah Partai dan bersifat melekat. 

"Meskipun masih ada upaya yang di lakukan oleh pihak bapak Suharto, namun belum ada putusan terbaru terkait hal tersebut yang kami terima, jadi kami DPD Partai Golkar Sumsel tetap berpatokan pada putusan Mahkamah Partai yang terakhir, " ujarnya. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved