PKS Tolak Kenaikkan BBM, Aksi Damai Depan Monpera Palembang, Sebut 5 Alasan Rasional

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG - PKS tolak kenaikan BBM, penegasan ini dinyatakan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS), propinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama DPC PKS Kota Palembang dan simpatisan yang menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Sabtu (10/9/2022). 

Aksi damai digelar di depan Monpera Palembang sebagai sikap nyata PKS tolak kenaikan BBM.

Aksi damai PKS tolak kenaikan BBM ini dihadiri kurang lebih 300 orang peserta, dengan penjagaan dari aparat kepolisian.

Ketua DPW PKS Sumsel, M Toha menyatakan ada 5 alasan rasional pihaknya, menolak kenaikkan BBM saat ini.

Pertama momentum pasca Covid-19, hal ini justru menyebabkan terjadinya inflasi, dan rakyat sangat menderita.

"Karena itu PKS meminta kepada presiden Jokowi tidak menaikkan harga BBM. Alasan waktunya belum tepat dan ini hanya akan membuat masyarakat tambah menderita," katanya.

Baca juga: Salim Warga Musi Rawas Desa A Widodo Terima Bantuan Rumah, Belum Ada Listrik dan Air Bersih

Hal lainnya, kenaikan harga BBM akan membuat inflasi melambung tinggi. Mengingat, saat ini inflasi sebesar 3,94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015.

"Kalau BBM bersubsidi dinaikkan, maka diperkirakan inflasi akan melejit ke angka tujuh atau delapan persen.
Kenaikkan harga BBM akan mendorong secara berantai kenaikkan harga barang dan jasa," paparnya.

Selain itu dengan APBN dikatakan surplus hal itu bertolak belakang, sehingga PKS meminta presiden Jokowi memperhatikan kondisi riil dimasyarakat.

"Sebagai presiden yang peduli dengan kepentingan rakyat. Maka Jokowi diminta tegas membuat keputusan terhadap harga BBM. Apalagi katanya APBN 2022 mengalani surplus selama beberapa bulan belakangan, " tandasnya.

Hal lain adalah turunnya harga minyak dunia saat ini. Sehingga BBM ini naik jelas mencekik kehidupan rakyat dan menambah angka krmiskinan.

"Lagi pula sejak puncaknya di bulan Juni 2022, harga minyak dunia terus melorot, baik WTI crude maupun brent crude menuju harga 80 dollar per barel, " ungkapnya.

Hal lain yang dia sampaikan adalah neraca perdagangan juga mengalami surplus. Dimana dalam pidato kenegaraan presiden RI Jokowi, menyampaikan prestasi kabinet pada semester satu tahun 2022 APBN surplus sebesar Rp 106 triliun.

Sementara itu neraca perdagangan surplus selama 27 bulan tanpa jeda. Pada semester satu tahun 2022 saja surplusnya mencapai angka Rp 364 triliun.

"Jadi kami berharap harga BBM turun dan kembali seperti semula," tegas Toha.

Sementara itu, dalam aksi demo damai kemarin, ratusan aparat keamanan berjaga, dengan aksi demo ini sensifi dimulai pukul14.00 wib dan berakhir pukul 15.00 wib.

"Kita melakukan aksi demo ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sehingga aksi berjalan dan masyarakat tidak begitu terganggu," pungkas Toha.

Sikap Fraksi PKS di DPRD Palembang

Fraksi PKS DPRD Kota Palembang secara tegas menolak kenaikan BBM subsidi jenis pertalite dan solar, yang telah diumukan Presiden Joko Widodo, pada 3 September lalu.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Palembang Yulfa Cindosari, kebijakan tersebut sangat tidak relevan dengan slogan dan semangat kita kini, yaitu “Bangkit lebih cepat Pulih lebih Kuat”.

"Dengan kenaikan harga BBM, maka akan terjadi efek domino berupa kenaikan harga-harga di sektor lainnya. Padahal kita ketahui bersama pasca pandemi Covid-19 kondisi ekonomi negara kita belum lagi pulih, dengan ditandai tingginya angka inflasi sebesar 4,94 persen per Juli 2022," kata Yulfa saat melakukan instrupsi pada sidang paripurna ke - 19 Masa Persidangan III tahun 2022, Jumat (9/9/2022).

Diungkapkannya, tepat 7 hari pasca ditetapkannya kenaikan harga BBM bersubsidi, telah terjadi demo-demo yang dilakukan berbagai elemen masyarakat.

Untuk menyuarakan penolakan-penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi, namun masyarakat tidak ada pilihan lain, kecuali menelan pil pahit dari pemerintah tersebut.

"Oleh karena itu, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Palembang sebagai bagian dari rakyat, bertanggung jawab secara moral dan konstitusional, untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsisi," tandanya.

Kado Pahit Akhir Tahun

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), secara tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang dirasa memberatkan rakyat saat ini.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli didampingi Ketua Fraksi PKS DPRD Sumsel , Askweni, didampingi anggota Fraksi PKS DPRD Sumsel Ahmad Toha, Firdaus , M Subhan dan HM Anwar Alsyadat disela- sela Rapat Paripurna membahas jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap raperda anggaran APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2022, di Kantor DPRD Sumsel, Jumat (9/9/2022).

"Kami Fraksi Partai PKS DPRD Sumsel, menyatakan menolak atas naiknya harga BBM," kata Syaiful Padli.

Syaiful Padli menambahkan, dengan adanya rencana kenaikan harga BBM ini, dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat menurun dan berpengaruh terhadap perekonomian.

"Kita baru saja pulih dari Pandemi COVID-19, sangat disayangkan jika masyakat harus dibebankan dengan naiknya harga BBM," paparnya.

Untuk itu, dia meminta agar kenaikan olej pemerintah ini dapat menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sumsel untuk menyuarakan penolakan.

Hal ini sambung Syaiful, dengan adanya kebijakan menaikkan BBM sangatlah mencederai rasa keadilan bagi rakyat.

"Kami sangat menolak kebijakan ini, karena hal itu sangat menyengsarakan rakyat," tandasnya .

Setelah itu penolakan kenaikan BBM tersebut secara tertulis diserahkan kepada Wagub Sumsel dan wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas dalam rapat paripurna tersebut.

Hal senada dikemukakan Ketua Fraksi PKS DPRD Sumsel , H Askweni, jika hal itu merupakan kado terpahit bagi rakyat saat ini.

"Menurut kami dari Fraksi Partai PKS, ini merupakan kado akhir tahun yang sangat pahit bagi masyarakat," jelasnya Askweni.

Baca berita lainnya langsung dari google news