Melihat Peluang Jenderal Dudung dan Laksamana Yudo Margono Jadi Penglima TNI Gantikan Andika Perkasa

“Namun hal itu bukan berarti tidak penting untuk menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Fahmi pun lantas merujuk pada penunjukan Jenderal Andika menjadi Panglima TNI.

Presiden, kata dia, tidak meletakkan usia dan masa aktif sebagai pertimbangan utama.

“Artinya, pola ini masih mungkin diterapkan juga pada saat penggantian Jenderal Andika,” ucap dia.

Baca juga: Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Copot Brigjen NA dari Dankorsis Sesko TNI, Imbas Tembak Kucing

Baca juga: Hotman Paris Pamer Cincin Mewah ke Andika Perkasa, Sang Panglima Sampai Terkekeh : Hebat, Hebat

Dewasa ini, KSAL itu terlihat kerap melakukan manuver. Itu terlihat dengan adanya dua kegiatan yang melibatkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Acara pertama, Yudo mengundang Megawati untuk menghadiri acara penamaan kapal korvet milik TNI Angkatan Laut (AL) dengan nama KRI Bung Karno yang diresmikan Megawati di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin (20/6/2022).

Yudo juga terlihat terus melakukan pendekatan dengan presiden ke-5 RI tersebut. Pada Sabtu (11/8/2022) lalu, Megawati diundang sebagai pembicara kunci tentang Ratu Kalinyamat di KRI Dewaruci, Dermaga Kolinlamil, Jakarta Utara.

Menurut Khairul, selain soal chemistry dengan Presiden, interaksi dengan tokoh berpengaruh di sekitar Presiden juga diyakini berkontribusi memperkuat peluang untuk ditunjuk Presiden dan mendapat persetujuan parlemen.

“Nah, kiprah Pak Yudo dan TNI AL belakangan menampakkan adanya komunikasi yang berjalan untuk menjaga peluang,” ujarnya.

Sebagai catatan, Jenderal TNI Dudung juga berpeluang menjadi Panglima TNI, meski banyak yang menjagokan KSAL Yudo sebagai pengganti Andika Perkasa.

Hak Presiden

Sebelumnya, Ketua Cendekia Muda Nusantara, Adi Baiquni, mengatakan Presiden Joko Widodo mempunyai hak prerogatif untuk menunjuk calon Panglima TNI.

Menurut dia, pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI adalah yang saat ini menjabat KSAL atau KSAD.

"Keputusannya tetap kembali kepada Presiden RI sebagai penentu karena hak prerogatif beliau,” kata Adi, dalam keterangannya pada Senin (15/8/2022).

Dia menjelaskan Presiden Jokowi telah memiliki berbagai pertimbangan, terlebih Indonesia akan segera menghadapi kontestasi politik.