Berita Muratara

Anggaran Pilkades Muratara 2022 Ditambah, Sesuaikan Jumlah TPS, Tidak Dipukul Rata

Pemkab Muratara memastikan anggaran Pilkades Muratara 2022 ditambah. Ada penambahan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2022.

Penulis: Rahmat Aizullah | Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/RAHMAT AIZULLAH
Pemkab Muratara memastikan anggaran Pilkades Muratara 2022 ditambah disesuaikan dengan jumlah TPS tidak dipukul rata. 

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Pemkab Muratara) memastikan anggaran Pilkades Muratara 2022 ditambah. Ada penambahan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2022 di daerah ini.

Sebelumnya Pilkades Muratara 2022 yang akan digelar pada 22 September di 50 desa diwarnai protes karena dinilai minim anggaran.

Panitia Pilkades Muratara 2022 di tingkat desa menilai anggaran yang disiapkan Pemkab Muratara tidak cukup dipukul rata Rp 20 juta per desa, itu pun belum dipotong pajak.

Panitia desa bahkan sempat mengancam akan beramai-ramai mengundurkan diri dan menghentikan tahapan pelaksanaan Pilkades yang sudah berjalan.

Merespon protes panitia desa tersebut, akhirnya Pemkab Muratara bersama DPRD setempat menyetujui adanya penambahan anggaran pada APBD Perubahan 2022.

"Ada penambahan, sudah disetujui oleh DPRD, usulan kita disetujui semua," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP3A) Kabupaten Muratara, Gusti Rohmani, pada TribunSumsel.com, Selasa (30/8/2022).

Baca juga: Kesedihan Orang Tua Bocah Korban Tewas Kios Bensin Eceran Terbakar di Palembang, Satu Anak Kritis

Gusti yang juga sekretaris panitia Pilkades tingkat kabupaten menyampaikan, anggaran tambahan yang disiapkan tak kurang dari Rp 1,5 miliar, dan sebelumnya telah dianggarkan Rp 1 miliar untuk 50 desa.

"Untuk realisasi per desanya nanti tidak akan sama dipukul rata lagi, tetapi berdasarkan jumlah pemilih, jumlah TPS," katanya.

Gusti menjelaskan dalam aturan yang telah ditetapkan, bahwa untuk satu TPS (tempat pemungutan suara) maksimal 500 pemilih.

"Kalau misalnya dalam satu desa itu ada 501 pemilih maka harus dibuat dua TPS, karena itu sudah menjadi aturannya, aturan setelah ada Covid, harus kita ikuti," ujarnya.

Menurut Gusti, dari 50 desa yang menyelenggarakan Pilkades, paling sedikit ada dua TPS, dan paling banyak ada desa yang mencapai 8-9 TPS karena pemilihnya sudah di atas 4.000-an jiwa.

Dari penghitungan mereka, kebutuhan anggaran untuk desa dengan jumlah 2 TPS membutuhkan sekitar Rp 36.641.000.

"Kalau TPS-nya ada tiga, anggarannya bertambah Rp 5.696.000 dari 36 juta sekian tadi. Kalau ada empat TPS ditambah lagi 5,6 juta sekian tadi, begitu seterusnya, pokoknya ada tambahan 5.696.000 setiap nambah TPS, jadi tidak dipukul rata," katanya.

Jangan Permalukan Nama Daerah

Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Devi Suhartoni mengingatkan para calon Kades dan pendukungnya agar jangan menjadikan Pilkades Muratara 2022 sebagai ajang untuk mempermalukan nama baik daerah.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Muratara akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2022 di 50 desa pada 22 September mendatang.

"Harapan kita Pilkades ini jangan pernah mencoreng nama baik Muratara. Jangan gara-gara Pilkades, nama Muratara jadi rusak, bikin ribut," kata Devi ditanya TribunSumsel.com, Senin (29/8/2022).

Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Devi Suhartoni mengingatkan para calon Kades dan pendukungnya agar jangan menjadikan Pilkades Muratara 2022 sebagai ajang untuk mempermalukan nama baik daerah.
Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Devi Suhartoni mengingatkan para calon Kades dan pendukungnya agar jangan menjadikan Pilkades Muratara 2022 sebagai ajang untuk mempermalukan nama baik daerah. (TRIBUN SUMSEL/RAHMAT AIZULLAH)

Ia mengatakan, substansi dari Pilkades serentak ini adalah mencari Kades yang benar-benar ingin mengurus desa dan mengharumkan nama Muratara.

Menurut dia, berbeda pilihan dalam pesta demokrasi adalah hal yang biasa, namun diharapkan tetap menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian demi Kabupaten Muratara yang lebih baik.

"Kita pemerintah daerah terus berupaya bersama dengan aparat penegak hukum dan stakeholder terkait bahwa Pilkades ini harus berjalan dengan sukses, lancar, aman, dan damai," harapnya.

Saat disinggung soal desakan panitia desa yang meminta tambahan anggaran karena dirasa tidak cukup, Devi mengaku tidak mempermasalahkan bila ada penambahan anggaran.

"Saya pada prinsipnya tidak masalah (ada penambahan), sepanjang itu sesuai dengan aturan dan peruntukannya. Kalau kita bicara anggaran ya kurang terus, kegiatan apa-apa kurang, tidak cukup-cukup, cuma kan ada aturannya," kata dia.

Devi berpesan kepada para calon Kades untuk mengikuti aturan yang ada, serta berkampanye yang menyejukkan, bukan justru memecahbelah masyarakat.

Ia juga mengharapkan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan situasi dan kondisi selama pelaksanaan Pilkades ini berlangsung.

""Yang calon ikuti aturan yang ada, sampaikan program-program terbaik. Kepada masyarakat kami minta tetap mengedepankan kebersamaan dan persatuan untuk Muratara lebih baik," harapnya

Baca berita lainnya langsung dari google news

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved