Berita Muara Enim

DPRD Sudah Koordinasi ke Kemendagri Soal Pemilihan Wabup Muara Enim, Ini Hasilnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muara Enim mengaku telah berkoordinasi dengan kemendagri soal Pemilihan Wabup Muara Enim.

SRIPOKU/ARDANI
Kolase Tribunsumsel.com. Ketua Pantia Khusus Pemilihan : Dwi Windarti SH Mhum dan Ketua DPRD Muara Enim : Liono Basuki BSc 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muara Enim menegaskan akan akan tetap akan melaksanakan tahapan-tahapan proses pemilihan wakil Bupati (Wabup) Muara Enim karena sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Kami tetap berpedoman dengan aturan yang berlaku. Apalagi Kami sudah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kemendagri dan mereka (Kemendagri,red) mempersilahkan DPRD Muara Enim untuk menggelar Pilwabup. Jadi pedomannya kami Mendagri,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki BSc didampingi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Pilawub Dwi Windarti SH Mhum, diruang kerjanya, Senin (29/8/2022).

Menurut Liono bahwa dirinya bersama pimpinan dewan dan sekretaris sudah berkonsultasi langsung ke Kemendagri yang diterima oleh Dirjen Otonomi Daerah dan Direktur Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Dan sesuai surat yang masuk ke DPRD Muara Enim dari Kemendagri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jendral Dalam Negeri, dijelaskan bahwa proses Pemilihan Wakil Bupati Muara Enim masih bisa dilanjutkan dan diteruskan.

Adapun untuk dasar pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati ini, lanjut Liono Basuki adalah surat dari partai pengusung yang sudah masuk ke DPRD Kabupaten Muara Enim.

"Jadi tidak alasan lagi tidak melakukan Pilwabup, dan hal tersebut sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku," tambahnya 

Sementara itu, ditambahkan oleh Ketua Pantia Khusus Pemilihan Dwi Windarti SH Mhum, bahwa pemilihan Wakil Bupati Muara Enim bukanlah seperti Pilkada pada umumnya.

Tetapi, Pemilihan Wakil Bupati Muara Enim adalah seperti Pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW).

Oleh karena itu tidak perlu merubah anggaran dan nomenklatur dan kode rekening baru karena kita ini melakukan PAW.

Mengenai apakah ada anggota yang tidak menyetujui dilaksanakan pemilihan Wakil Bupati ini, lanjut Dwi, semua fraksi yakni ada sembilan fraksi di DPRD Kabupaten Muara Enim kenyataannya semuanya sudah mengirimkan utusannya dari fraksi-fraksi masing-masing.

Artinya pada dasarnya mereka sepakat untuk dilakukan pemilihan Wakil Bupati Muara Enim.

Untuk saat ini, tugasnya adalah melakukan pemilihan mulai dari membuat jadwal dan melakukan komunikasi lintas instansi dan lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dalam kaitannya pinjam pakai alat seperti bilik dan juga kotak suara untuk meminimallisir anggaran.

Selain itu juga, akan  berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Jadi kita akan melibatkan semua lembaga dan tentu butuh juga pengawasan dari masyarakat.

Ditegaskan Dwi, bahwa sampai saat ini, DPRD Muara Enim melangkah bukan tanpa arah dan alasan atau dipaksa oleh partai pengusung.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved